Key Discussion: Imigrasi Ungkap Penurunan 65,92% Kasus TPPO Lintas Negara di DPR Rapat
Key Discussion – Dalam rapat dengan Komisi XIII DPR, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenimipas), Hendarsam Marantoko, memaparkan fakta penting mengenai penurunan signifikan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) lintas negara. Kinerja ini menjadi bagian dari Key Discussion yang membahas upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Indonesia. Data menunjukkan penurunan hingga 65,92% dibandingkan tahun sebelumnya, meski tingkat kerentanan masih tinggi di sejumlah daerah.
Rapat dengan DPR sebagai Platform Key Discussion Penting
Rapat kerja yang diadakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026), menjadi momentum penting untuk menggali isu TPPO secara mendalam. Hendarsam menjelaskan bahwa meskipun angka kasus menurun, Key Discussion masih menyoroti adanya risiko yang terus mengintai. Ia menekankan bahwa daerah-daerah dengan tingkat kerentanan tinggi tetap menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan TPPO.
“Dalam Key Discussion kali ini, kita sepakat bahwa keberhasilan penurunan kasus TPPO adalah bentuk respons positif, tapi tantangan belum berakhir. Pekerja migran tetap rentan terhadap eksploitasi,” ujar Hendarsam.
Menurut Hendarsam, penurunan tersebut terjadi karena beberapa kebijakan efektif, termasuk penguatan pengawasan di perbatasan dan peningkatan kerja sama internasional. Namun, dia menyampaikan bahwa Key Discussion juga menyoroti perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis migran. “Kita perlu memperkuat Key Discussion tentang kesadaran hukum, agar masyarakat lebih mampu mengenali tanda-tanda penyelundupan tenaga kerja,” tambahnya.
Wilayah dengan Angka TPPO Terbesar
Laporan tahunan 2025 menunjukkan bahwa Jawa Timur tetap menjadi provinsi dengan kasus TPPO tertinggi, diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di tingkat kabupaten, Indramayu menjadi daerah dengan jumlah korban tertinggi, sementara Cilacap dan Lombok Timur menempati peringkat kedua dan ketiga. Key Discussion dalam rapat ini mengusulkan peningkatan intensitas pemantauan di daerah-daerah kritis tersebut.
“Kerentanan TPPO masih dominan di daerah-daerah yang menjadi kantong pekerja migran. Dengan Key Discussion yang intensif, kita bisa menyelaraskan upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi risiko,” papar Hendarsam.
Menurut data, penurunan kasus TPPO tidak merata. Beberapa wilayah seperti Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan jumlah korban, yang menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan tren penurunan. Key Discussion menekankan bahwa pengawasan harus tetap ditingkatkan, terutama di sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber utama eksploitasi pekerja migran.
Strategi Pemetaan dan Edukasi untuk Key Discussion Pemangku Kepentingan
Sebagai bagian dari Key Discussion, Imigrasi melakukan pemetaan daerah rawan TPPO untuk memastikan langkah pencegahan lebih tepat sasaran. Selain itu, tim kerja juga fokus pada edukasi dan penyuluhan hukum yang diselaraskan dengan berbagai pihak. “Kita terus menggali masukan dari masyarakat, agar Key Discussion bisa mencerminkan kebutuhan nyata,” jelas Hendarsam.
“Pemetaan ini bukan hanya untuk mengetahui daerah rentan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun strategi Key Discussion antara pemerintah dan mitra seperti kementerian lain, serta organisasi internasional,” imbuhnya.
Sejumlah inisiatif telah diterapkan, seperti penguatan sistem pengawasan di kawasan perbatasan dan penyelidikan lebih intensif terhadap laporan masyarakat. Hendarsam menyebutkan bahwa langkah-langkah ini adalah bagian dari Key Discussion yang terus berlanjut hingga tahun 2027. “Kami berharap Key Discussion ini bisa menjadi awal dari perbaikan lebih jauh dalam pencegahan TPPO,” lanjutnya.
Kerja Sama Internasional sebagai Key Discussion Utama
Key Discussion dalam rapat juga menyoroti pentingnya kerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional. Menurut Hendarsam, upaya mengurangi TPPO lintas negara membutuhkan koordinasi dengan pihak luar. “Kita harus melibatkan negara-negara penyalur tenaga kerja, agar Key Discussion bisa mencakup seluruh rantai perdagangan orang,” katanya.
“Kerja sama ini bukan hanya sekadar pertukaran data, tapi juga untuk membangun mekanisme pencegahan yang lebih efektif. Key Discussion kali ini menegaskan komitmen kita untuk meningkatkan kolaborasi di tingkat regional dan global,” ujar Hendarsam.
Dalam rangka mengatasi TPPO, Kemenimipas telah membangun kemitraan dengan organisasi seperti IOM dan migran asing yang ada di Indonesia. Key Discussion tentang kebijakan ini diharapkan bisa mendorong adopsi strategi yang lebih holistik. “Dengan Key Discussion yang terus berkembang, kita bisa menemukan solusi berbasis kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Perbandingan Tahunan dan Tantangan Mendatang
Penurunan 65,92% kasus TPPO lintas negara dalam tiga tahun terakhir menjadi angka yang menjanjikan. Namun, Hendarsam memperingatkan bahwa keberhasilan ini tidak bisa dianggap sebagai akhir dari Key Discussion tentang TPPO. “Jumlah korban yang masih tinggi menunjukkan bahwa kita perlu terus berinovasi dalam upaya pencegahan,” terangnya.
“Meskipun ada penurunan, Key Discussion juga menemukan bahwa penyebab utama TPPO tetap sama, yaitu ekonomi yang kurang stabil dan tingkat pendidikan yang rendah. Ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama,” tambah Hendarsam.
Dalam jangka panjang, Key Discussion akan mengarah pada penguatan sistem hukum dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pekerja migran. “Kita perlu Key Discussion yang lebih menyeluruh, termasuk kolaborasi dengan dunia usaha dan organisasi masyarakat sipil,” pungkasnya. Hendarsam optimis bahwa upaya bersama ini akan membawa dampak positif pada tahun-tahun mendatang.
