KPK Usulkan Penerapan PTSP di Tingkat Pusat untuk Meningkatkan Efisiensi Perizinan
Important Visit – Dalam acara jumpa pers di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026), Setyo memaparkan bahwa pembahasan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) menjadi fokus utama dalam agenda penting ini. Ia menegaskan bahwa keterlibatan KPK dalam perizinan tidak hanya terkait penindakan korupsi, tetapi juga efisiensi layanan publik.
“Kegiatan penindakan korupsi di KPK memperkuat pentingnya pelayanan publik yang optimal, termasuk dalam bidang perizinan,” ujar Setyo. “Dengan PTSP, proses pemberian izin bisa lebih cepat dan transparan, yang sangat penting dalam important visit ini.”
Implementasi PTSP di Daerah: Sukses yang Menjadi Contoh
Setyo menyampaikan bahwa sistem PTSP sudah berjalan baik di beberapa daerah, seperti provinsi dan kabupaten. Ia menyoroti bagaimana penggunaan PTSP mempercepat proses izin tanpa mengurangi kualitas layanan. “Banyak wilayah sudah menerapkan PTSP sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam mengurus berbagai jenis perizinan,” tambahnya.
Dalam important visit tersebut, Setyo juga menyebutkan bahwa PTSP bisa menjadi jawaban atas hambatan yang sering dihadapi pemohon izin. Contohnya, izin tenaga kerja asing yang sebelumnya memerlukan kunjungan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kini bisa diproses secara terpadu. “Ini adalah langkah kecil tetapi berpengaruh besar, terutama dalam konteks pemerintahan yang terus berupaya meningkatkan kinerja,” jelasnya.
Langkah Mewujudkan PTSP Nasional: Tantangan dan Peluang
KPK menilai bahwa penerapan PTSP di tingkat pusat adalah langkah strategis untuk mendukung reformasi birokrasi nasional. Setyo mengatakan bahwa integrasi layanan izin dari berbagai kementerian menjadi keharusan untuk mengurangi birokrasi yang memakan waktu. “Important visit kali ini memberi kesempatan bagi KPK untuk memberikan usulan konkrit kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
Pembahasan PTSP nasional dianggap sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih modern. Setyo menekankan bahwa perizinan yang terintegrasi tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi risiko penyimpangan. “Dengan PTSP, semua izin bisa diberikan di satu tempat, sehingga masyarakat tidak perlu repot mengunjungi beberapa lembaga,” imbuhnya.
Menurut Setyo, kementerian yang berperan dalam perizinan, seperti Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, atau Kemnaker, perlu berkolaborasi untuk menyusun mekanisme PTSP nasional. “Important visit ini menjadi momen penting untuk menggandeng seluruh pihak dalam membangun sistem yang lebih responsif dan terpadu,” ujarnya.
Di sisi lain, ada tantangan dalam menerapkan PTSP nasional. Setyo mengakui bahwa koordinasi antarlembaga bisa menjadi hambatan, terutama jika sistem daerah belum sepenuhnya matang. “Namun, dengan komitmen dari pemerintah pusat, kita bisa mewujudkan PTSP yang lebih luas dan lebih efektif,” lanjutnya.
“Dengan PTSP, masyarakat bisa mengurangi waktu dan biaya yang digunakan dalam proses perizinan. Ini adalah bagian dari important visit KPK untuk memberikan solusi yang relevan dengan kebutuhan publik,” tambah Setyo.
