Heboh Grup Chat LGBT Sasar Pelajar di Jakarta, Polisi Selidiki

Grup Chat Berisi Konten LGBT Diduga Menyeret Pelajar Jakarta, Polda Metro Jaya Turun Tangan

Wahanaberita.com – Kecemasan orang tua di ibu kota kembali memuncak setelah sebuah grup percakapan daring bernama “add people as much you can” viral di media sosial. Grup tersebut diduga memuat materi bertema LGBT dan, yang lebih mengkhawatirkan, sejumlah siswa dari sekolah-sekolah ternama di Jakarta dilaporkan telah dimasukkan ke dalamnya tanpa persetujuan. Kasus ini kini menjadi perhatian aparat penegak hukum, khususnya Polda Metro Jaya, yang telah mengaktifkan mekanisme penyelidikan resmi.

Apa yang Terjadi dalam Grup Tersebut

Berdasarkan rekaman video yang tersebar luas, seorang pria mengisahkan bahwa anak dari temannya tiba-tiba muncul di dalam grup percakapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa bukan hanya satu nama, melainkan beberapa pelajar dari sebuah institusi pendidikan bergengsi di Jakarta turut terdaftar sebagai anggota. Ketika ia menelusuri isi grup itu, ditemukan bahwa percakapan di dalamnya tidak sekadar berisi obrolan ringan.

“Jadi ada grup namanya ‘add people as much as you can’ namanya. Nah itu nyambung-nyambung tuh ujung-ujungnya ada beberapa anak A (nama sekolah di Jakarta) di dalam situ.”

Pria tersebut melanjutkan penjelasannya dengan mendeskripsikan dinamika percakapan di dalam grup. Selain pengiriman stiker secara sporadis, terdapat pembahasan terbuka mengenai identitas seksual dan orientasi. Bahkan, ada mekanisme pemungutan suara dengan pertanyaan yang meminta anggota memilih kategori tertentu.

“Mostly percakapannya ini tentang ada sedikit kirim-kiriman stiker, habis itu ada pembahasan tentang LGBT termasuk juga ada voting pertanyaan ‘Are you gay, lesbian, straight or others?’. Intinya seperti itu.”

Bagi banyak orang tua, fakta bahwa anak-anak mereka—yang masih berada di usia sekolah—terpapar konten semacam itu di ruang digital tanpa pengawasan menjadi sumber kekhawatiran serius. Grup percakapan yang seharusnya bersifat privat justru menjadi ruang di mana identitas dan orientasi seseorang dibahas secara terbuka, lengkap dengan mekanisme voting yang dapat membuat peserta merasa terpojok.

Respons Kepolisian: Penyelidikan Resmi Dimulai

Polda Metro Jaya tidak menunggu lama untuk merespons kabar yang beredar. Kombes Budi Hermanto, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, mengonfirmasi bahwa tim penyelidik telah dikerahkan untuk menelusuri asal-usul grup tersebut serta siapa yang bertanggung jawab memasukkan nama-nama pelajar ke dalamnya.

“Direktorat Reserse Siber dan Direktorat Reserse PPA-PPO Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut,”

Pernyataan itu disampaikan Budi kepada para jurnalis pada Selasa, 1 September 2026. Pelibatan dua direktorat sekaligus—Reserse Siber dan Reserse PPA-PPO (Pemberantasan Perbuatan Kotor)—menunjukkan bahwa aparat memandang kasus ini bukan sekadar gangguan ringan di ruang maya, melainkan potensi pelanggaran hukum yang menyentuh ranah perlindungan anak dan ketertiban umum.

Direktorat Reserse Siber berfokus pada pelacakan digital: siapa pemilik grup, bagaimana daftar anggota dikompilasi, apakah ada unsur pemaksaan atau pencurian data pribadi. Sementara itu, Direktorat Reserse PPA-PPO mengawasi aspek konten yang berpotensi melanggar norma kesusilaan, terutama jika materi di dalamnya menyentuh unsur pornografi atau eksploitasi terhadap anak.

Langkah Pencegahan dan Edukasi ke Depan

Menurut Budi, penyelidikan masih berlangsung dalam berbagai dimensi. Namun, Polda Metro Jaya juga menyiapkan langkah preventif yang lebih luas. Pihak kepolisian berencana berkoordinasi langsung dengan institusi pendidikan di Jakarta untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan digital kepada para siswa.

“Sebagai langkah pencegahan, Polda Metro Jaya juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah serta memberikan edukasi kepada para siswa mengenai bahaya penyebaran konten pornografi, pergaulan berisiko, dan penggunaan media sosial secara aman serta bertanggung jawab.”

Langkah ini sejalan dengan tren nasional penguatan literasi digital di kalangan pelajar. Di tengah maraknya aplikasi pesan instan dan media sosial yang memungkinkan siapa pun membuat grup tanpa verifikasi identitas, anak-anak menjadi kelompok paling rentan. Mereka sering kali menerima undangan masuk grup dari orang yang belum mereka kenal secara langsung, atau dari teman sebaya yang tanpa sadar meneruskan tautan undangan.

Konteks Lebih Luas: Risiko Ruang Digital bagi Anak

Kasus ini bukan fenomena tunggal. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai insiden serupa tercatat di berbagai kota besar Indonesia: anak-anak yang tiba-tiba muncul di grup percakapan dewasa, penyebaran foto pribadi tanpa izin, hingga perundungan berbasis identitas di platform daring. Regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Anak memberikan landasan hukum bagi aparat untuk menindak pelaku, tetapi efektivitas penegakan masih bergantung pada kecepatan pelaporan dan kelengkapan bukti digital.

Para ahli pendidikan dan psikologi anak kerap mengingatkan bahwa di usia sekolah, anak belum sepenuhnya mampu membedakan antara ruang publik dan ruang privat di dunia maya. Grup percakapan yang tampak “ramah” karena diisi teman sebaya bisa menjadi medium di mana konten dewasa, pertanyaan personal, atau tekanan sosial menyelinap tanpa disadari. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru dalam mendampingi penggunaan perangkat digital tetap menjadi benteng pertama sebelum mekanisme hukum bekerja.

Sementara penyelidikan Polda Metro Jaya masih berjalan, publik menanti kejelasan mengenai siapa yang mengelola grup tersebut, bagaimana daftar pelajar diperoleh, dan apakah ada unsur kesengajaan untuk menyebarkan konten tertentu kepada anak-anak. Hingga ada kesimpulan resmi, pihak sekolah diimbau untuk memastikan seluruh siswa memahami prinsip dasar keamanan akun: tidak menerima undangan grup dari pihak tak dikenal, tidak membagikan tautan undangan secara bebas, serta segera melaporkan kepada guru atau orang tua apabila merasa tidak nyaman dengan isi percakapan daring yang mereka ikuti.