614 Pedagang Pasar Kramat Jati Ditata, Pramono Siapkan Lokasi Tambahan

Penataan 614 Pedagang Kramat Jati: Pemprov DKI Cari Solusi untuk yang Belum Tertampung

Wahanaberita.com – Kawasan Pasar Kramat Jati di Jakarta Timur telah lama menjadi titik temu antara kebutuhan ruang publik dan mata pencaharian ribuan pedagang informal. Aktivitas jual-beli di area tersebut sudah mengakar sejak awal dekade 1970-an, menjadikannya salah satu pusat perdagangan rakyat tertua di ibu kota. Kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah penataan besar-besaran yang menyangkut sekitar 614 pedagang, dengan tujuan mengembalikan fungsi jalan serta ruang terbuka yang selama puluhan tahun tersita oleh lapak-lapak dagang.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penataan ini bukan sekadar operasi pembersihan, melainkan upaya restrukturisasi agar pedagang tetap bisa mencari nafkah di lokasi yang lebih tertib dan layak. Dalam peninjauannya ke kawasan tersebut pada Selasa (1/9/2026), Pramono menyebut jumlah pedagang yang terdata berkisar antara 614 hingga 640 orang.

“Pedagang yang ada di Kramat Jati ini kurang lebih ada 614 sampai dengan 640-an,” kata Pramono saat meninjau Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (1/9/2026).

Distribusi Pedagang ke Sejumlah Lokasi

Pemprov DKI telah memetakan penempatan ulang para pedagang ke beberapa titik yang tersebar di wilayah Jakarta Timur. Rincian alokasi tersebut meliputi:

Sebanyak 331 pedagang akan menempati lapak di Pasar Kramat Jati Sektor 7, yang merupakan bagian dari kompleks pasar induk di kawasan tersebut. Kelompok pedagang ikan berjumlah 193 orang diarahkan ke Lokbin Kramat Jati, sementara 45 pedagang kue dialihkan ke Lokbin Cililitan. Sisanya, yakni 45 pedagang dari berbagai komoditas, ditempatkan di pasar-pasar lain yang dioperasikan oleh Perumda Pasar Jaya.

Perlu dicatat bahwa tidak seluruh pedagang berhasil tertampung dalam tahap pertama ini. Keterbatasan kapasitas di lokasi-lokasi yang tersedia membuat sejumlah pedagang masih belum memiliki tempat berjualan yang pasti. Kondisi inilah yang mendorong Pemprov DKI mencari solusi tambahan.

Lokasi Tambahan: Target Tiga Minggu

Untuk menutup celah tersebut, Pramono mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah mengidentifikasi satu alternatif lokasi yang berjarak tidak jauh dari kawasan Kramat Jati. Lokasi itu telah disampaikan kepada Muhtarom, pejabat terkait yang bertanggung jawab atas persiapan infrastruktur pasar.

“Memang ada alternatif tempat yang saya sudah bisa dan sudah saya sampaikan kepada Pak Muhtarom untuk digunakan tempat itu. Mudah-mudahan itu bisa dipersiapkan dalam waktu yang singkat,” ungkapnya.

Dalam percakapan langsung, Muhtarom awalnya menyebut estimasi dua bulan untuk menyiapkan lokasi tambahan. Namun, Pramono meminta agar tenggat tersebut dipercepat secara signifikan. Muhtarom kemudian merevisi estimasinya menjadi tiga minggu.

“Namanya juga pedagang pasti nawarlah. Tiga minggu, ya? Semua dengar lho, ya,” kata Pramono.

Pramono menegaskan bahwa begitu lokasi tambahan itu beroperasi, persoalan kekurangan tempat bagi pedagang akan terselesaikan secara tuntas.

“Kalau itu bisa dilakukan, maka persoalan kekurangan lokasi bagi para pedagang itu segera terselesaikan,” katanya.

Akar Sejarah: Lebih dari Lima Dekade Perdagangan Informal

Penataan Kramat Jati bukan persoalan yang bisa diselesaikan dalam semalam. Aktivitas perdagangan di kawasan itu telah berlangsung lebih dari 50 tahun, sejak awal 1970-an. Selama periode tersebut, pedagang dari berbagai generasi telah membangun mata pencaharian, jaringan pelanggan, dan identitas ekonomi yang melekat pada lokasi tersebut. Menata ulang seluruh ekosistem perdagangan semacam itu menuntut pendekatan yang cermat dan penuh pertimbangan sosial.

Pramono mengakui kompleksitas persoalan ini. Ia menyatakan bahwa Pemprov DKI tidak ingin mengulang pola lama di mana penertiban identik dengan penggusuran paksa. Alih-alih memindahkan pedagang tanpa memberikan alternatif yang memadai, pemerintah memilih jalur yang ia sebut lebih humanis.

“Kalau selama ini pendekatannya adalah melakukan penggusuran, memindahkan digusur, saya meminta alternatif yang lebih humanis. Untuk itu harus ada tempat yang layak untuk mereka bisa berjualan,” ujarnya.

Implikasi bagi Tata Kota dan Ekonomi Rakyat

Langkah penataan ini memiliki dua dimensi sekaligus. Di satu sisi, pengembalian fungsi jalan dan ruang publik di kawasan padat penduduk seperti Kramat Jati akan memperbaiki aksesibilitas, mengurangi kemacetan lokal, serta meningkatkan kualitas lingkungan bagi warga sekitar. Di sisi lain, keberlangsungan ekonomi ratusan keluarga pedagang bergantung pada kelancaran transisi ke lokasi baru.

Keterlibatan Perumda Pasar Jaya dalam pengelolaan beberapa titik penempatan menunjukkan bahwa pemerintah provinsi berupaya memastikan standar operasional pasar yang lebih terstruktur, termasuk aspek sanitasi, keamanan, dan kemudahan akses bagi pembeli. Bagi pedagang ikan khususnya, penempatan di Lokbin Kramat Jati diharapkan menjaga rantai pasok bahan segar tetap efisien tanpa menambah jarak tempuh yang berlebihan.

Tenggat tiga minggu yang ditetapkan untuk persiapan lokasi tambahan menjadi ujian nyata bagi kapasitas birokrasi dalam merespons kebutuhan mendesak pedagang. Jika target tersebut tercapai, penataan Kramat Jati akan menjadi salah satu contoh penataan kawasan perdagangan informal terbesar yang pernah dilakukan di Jakarta, dengan skala ratusan pedagang dan dampak langsung terhadap tata ruang ibu kota.