Di Forum Anggota BRICS, Menteri LH Tegaskan Isu Iklim Bukan Agenda Pinggiran

Di Forum BRICS, Menteri LH Tegaskan Iklim Bukan Agenda Pinggiran

Wahanaberita.com – Di Forum Anggota BRICS Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, menyampaikan pesan tegas bahwa persoalan iklim tidak akan pernah diperlakukan sebagai topik pinggiran oleh pemerintah Indonesia. Pernyataan itu ia sampaikan dalam pertemuan tingkat menteri lingkungan negara-negara BRICS yang digelar di New Delhi, India, pada Selasa (18/8/2026). Dari sebelas anggota blok tersebut, sepuluh negara mengirimkan delegasi untuk membahas tantangan ekologis global secara kolektif. Pembukaan forum dilakukan oleh Shri Bhupender Yadav, Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India, sebelum para delegasi memasuki sesi substansi.

Indonesia di Garis Depan Respons Iklim Global

Jumhur membuka paparannya dengan menegaskan bahwa posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan tropis menjadikannya salah satu yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Naik-turun muka laut, intensitas cuaca ekstrem, dan ancaman terhadap ketahanan pangan merupakan risiko nyata yang tidak bisa diabaikan. Oleh sebab itu, menurutnya, adaptasi iklim merupakan prioritas kebijakan negara, bukan sekadar catatan kaki dalam dokumen pembangunan.

“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran,” tegas Jumhur di hadapan delegasi.

Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas tren sejumlah negara maju berkapasitas ekonomi besar yang memilih menarik diri dari komitmen kolektif penanganan polusi dan perubahan iklim. Padahal, kontribusi emisi historis mereka masih mendominasi angka global, sehingga penarikan diri tersebut memperlebar kesenjangan antara negara yang menanggung dampak dan negara yang menjadi sumber emisi.

Pilar Pembangunan Berkelanjutan dan Rencana Adaptasi Nasional

Dalam paparannya, Jumhur menguraikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, pembentukan lanskap yang sehat, pencegahan degradasi lingkungan, serta penguatan ketahanan ekologis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keempat elemen itu, menurutnya, menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan nasional dan pengaman bagi kemakmuran jangka panjang.

“Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jumhur.

Rencana Adaptasi Nasional tersebut, lanjutnya, telah diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan sektor, sehingga setiap program infrastruktur, pertanian, dan pengelolaan kawasan pesisir kini wajib menyertakan analisis risiko iklim.

Kekayaan Hayati sebagai Aset Strategis Nasional

Di Forum Anggota BRICS Menteri LH juga menyoroti posisi Indonesia sebagai penaung salah satu koleksi keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Lebih dari 300 ribu spesies telah teridentifikasi di wilayah negara ini, mencakup 9,7% tumbuhan berbunga dunia, 14% spesies mamalia, dan 18,6% spesies burung. Di sektor laut, letak Indonesia di jantung Segitiga Karang menjadikan negeri ini habitat bagi 23% hutan mangrove global, 16% spesies ikan laut dunia, 10% spesies karang, serta konsentrasi reptil dan mamalia laut tertinggi di planet.

Kekayaan hayati tersebut bukan sekadar angka statistik. Ia menopang jasa ekosistem yang krusial bagi mitigasi iklim, adaptasi, dan keberlangsungan jutaan mata pencaharian masyarakat pesisir, petani, dan nelayan di seluruh kepulauan.

Tiga Warisan Tradisional sebagai Model Adaptasi Iklim

Sebagai penutup paparannya, Jumhur memperkenalkan tiga praktik tradisional Indonesia yang telah terbukti efektif dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Pertama, sistem irigasi Subak di Bali yang menyatukan pengelolaan air, solidaritas komunitas, dan dimensi spiritual dalam satu kerangka. Kedua, Sasi Lompa di Maluku, mekanisme adat yang mengatur masa tutup dan buka perairan untuk menjaga keberlanjutan perikanan. Ketiga, Awig-awig, sistem hukum adat berbasis masyarakat yang masih hidup dan berfungsi di Bali.

“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim,” pungkas Jumhur.

FAQ: Di Forum Anggota BRICS Menteri

Apakah Indonesia hadir dalam seluruh pertemuan BRICS? Ya. Indonesia merupakan anggota penuh BRICS dan secara konsisten mengirimkan delegasi tingkat menteri ke forum-forum sektoral, termasuk forum lingkungan yang berlangsung di New Delhi pada 18 Agustus 2026.

Apa isi utama Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030? Rencana tersebut merupakan peta jalan nasional yang mengintegrasikan langkah-langkah adaptasi iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan sektor, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Praktik tradisional apa yang disorot Indonesia di forum ini? Tiga praktik yang diperkenalkan adalah Subak (Bali), Sasi Lompa (Maluku), dan Awig-awig (Bali). Ketiganya merupakan model pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat yang relevan untuk adaptasi iklim.