44.121 Huntap Akan Dibangun untuk Penyintas Bencana Sumatera

Rekonstruksi Hunian Tetap Sumatera Capai Tahap Penting

Wahanaberita.com – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera terus mendorong percepatan pembangunan 44.121 hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini bertujuan agar para penyintas segera mendapatkan tempat tinggal yang aman, layak, dan tahan terhadap risiko bencana di masa depan.

Progres Pembangunan dan Skema Pelaksanaan

Hingga saat ini, sebanyak 1.012 unit hunian tetap telah selesai dibangun dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, 2.187 unit lainnya sedang dalam tahap konstruksi. Progres ini terus ditingkatkan seiring dengan selesainya berbagai tahapan teknis di lapangan, mulai dari verifikasi penerima manfaat, kesiapan lahan, hingga pembangunan infrastruktur dasar kawasan permukiman.

Pembangunan hunian tetap dilaksanakan melalui tiga skema utama, yaitu insitu, eksitu mandiri, dan eksitu terpusat atau komunal. Dua instansi utama yang bertanggung jawab adalah Kementerian PKP dan BNPB. Untuk pembangunan dalam kawasan atau relokasi komunal, Kementerian PKP memimpin pelaksanaannya dengan dukungan penyediaan lahan dari pemerintah daerah. Masyarakat yang memilih membangun kembali di lahannya sendiri yang dinyatakan aman akan difasilitasi oleh BNPB.

“Pembangunan huntap dilakukan melalui tiga skema, yaitu insitu, eksitu mandiri, dan eksitu terpusat atau komunal. Ada dua instansi utama yang mengerjakan. Untuk pembangunan dalam kawasan atau relokasi komunal dilaksanakan Kementerian PKP dengan dukungan penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat yang memilih membangun kembali di lahannya sendiri yang dinyatakan aman akan difasilitasi oleh BNPB,” kata Tito saat Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Gedung Bakom, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Kebutuhan Hunian per Provinsi

Provinsi Aceh memiliki kebutuhan hunian tetap terbesar dengan total 34.777 unit. Program ini mencakup 7.502 unit melalui skema insitu, 8.091 unit eksitu mandiri, dan 10.313 unit eksitu terpusat. Pembangunan hunian tetap komunal di Aceh tersebar pada 45 lokasi dengan luas lahan mencapai 156,13 hektare dan dirancang untuk menampung sekitar 6.220 kepala keluarga.

Di Sumatera Utara, pemerintah menargetkan pembangunan 6.779 unit hunian tetap yang terdiri atas 990 unit insitu, 829 unit eksitu mandiri, dan 4.182 unit eksitu komunal. Sementara di Sumatera Barat, pembangunan mencakup 2.565 unit yang terdiri atas 631 unit insitu, 1.740 unit eksitu mandiri, dan 2.411 unit eksitu komunal.

Secara keseluruhan, pembangunan hunian tetap komunal tersebar di 54 lokasi di tiga provinsi dengan total luas lahan mencapai 198,21 hektare dan kapasitas menampung 7.973 kepala keluarga. Adapun total kebutuhan pembangunan hunian tetap melalui tiga skema tersebut meliputi 9.123 unit insitu, 10.660 unit eksitu mandiri, dan 16.906 unit eksitu komunal.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Kontribusi Mitra

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap merupakan salah satu prioritas dalam pemulihan permanen. Pemerintah ingin memastikan pemulihan berlanjut hingga masyarakat benar-benar kembali menjalani kehidupan secara normal. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan.

Tito juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan hunian tetap merupakan hasil kolaborasi lintas sektor. Selain Kementerian PKP dan BNPB, program tersebut juga didukung Polri, Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Baznas, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, Danantara, hingga berbagai mitra swasta yang bersama-sama mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.

“Terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah membangun 2.603 unit huntap, terdiri atas 1.103 unit di Sumatera Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatera Barat,” ujar Tito.

Menurut Tito, percepatan pembangunan hunian tetap tidak hanya berbicara mengenai pembangunan rumah, tetapi juga memastikan setiap penyintas memperoleh hunian di lokasi yang aman dan sesuai dengan kebutuhannya. Karena itu, pemerintah melakukan verifikasi penerima bantuan, kajian keamanan lokasi, serta dialog dengan masyarakat sebelum pembangunan dilaksanakan.