DPR Desak Perkuat Pengawasan Imigrasi Bali di Tengah Meningkatnya Wisatawan Asing
Topics Covered – Dalam rangka meningkatkan pengawasan keimigrasian, Komisi XIII DPR RI menyoroti pentingnya penguatan tata kelola di Bali yang menjadi pusat arus wisatawan asing. Rapat kerja bersama Kantor Wilayah Imigrasi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026), menjadi wadah untuk mendiskusikan langkah-langkah peningkatan efektivitas pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi keberadaan warga negara asing (WNA). Topik yang dibahas mencakup kerangka regulasi yang lebih ketat, serta upaya mengantisipasi risiko ancaman kejahatan yang melibatkan turis asing.
“Topik yang menjadi prioritas adalah penguatan pengawasan keimigrasian Bali agar lebih terarah dan efektif. Pengelolaan wisatawan asing perlu disinkronkan dengan kebijakan nasional, termasuk peningkatan kompetensi petugas dan penegakan hukum terhadap pelanggaran,” jelas Marinus dalam pernyataannya.
Marinus menekankan bahwa pihaknya terus memantau dinamika arus turis asing yang meningkat pesat belakangan ini. Dalam konteks ini, peningkatan jumlah WNA tidak hanya membawa peluang ekonomi, tetapi juga tantangan dalam memastikan mereka mematuhi aturan yang berlaku. Topik yang dibahas mencakup kesenjangan regulasi di sektor keimigrasian Bali, khususnya dalam mengatasi pelanggaran seperti kerja gelap atau penyelewengan izin tinggal.
“Topik yang diusulkan mencakup pengembangan sistem pelaporan pelanggaran oleh masyarakat, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait. Dengan memperkuat pengawasan, kita dapat memastikan wisatawan asing memberikan kontribusi positif bagi Bali,” tambah Marinus.
Dalam rangkaian diskusi, Komisi XIII juga mengusulkan penerapan pengawasan berbasis teknologi untuk memudahkan identifikasi dan pelacakan WNA. Topik ini relevan mengingat kemajuan digital yang memungkinkan data keimigrasian diakses secara real-time. Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat keberhasilan pengawasan, sebab mereka sering menjadi saksi atau pelaku pelanggaran.
Peran PNBP dalam Penguatan Keimigrasian
Sementara itu, Komisi XIII mengapresiasi pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor imigrasi Bali selama Januari hingga April 2026. Capaian ini menunjukkan peningkatan kinerja Kantor Imigrasi di berbagai wilayah, seperti Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, Klungkung, dan Tabanan. Topik yang menjadi pembicaraan juga melibatkan evaluasi PNBP sebagai indikator keberhasilan pengawasan keimigrasian di tengah bertambahnya minat wisatawan asing.
“Topik yang muncul adalah bagaimana PNBP dapat menjadi alat evaluasi kinerja keimigrasian Bali. Dengan percepatan realisasi target tahunan, kita dapat mengukur keberhasilan program penguatan pengawasan,” ujar Marinus.
