New Policy: BGN Respons Massa Demo MBG, Menerapkan Perintah Presiden
New Policy – Dalam rangka menjawab kecaman masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan mengenai kebijakan baru yang mereka terapkan. Penjelasan ini disampaikan oleh Deputi Kepala BGN, Agustina Arumsari, yang menegaskan bahwa timnya hanya menjalankan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari terakhir, termasuk Rabu (10/6/2026) di kantor BGN, menjadi momentum untuk memperjelas tujuan dan konsekuensi dari New Policy ini.
“Intinya, kami hanya menerapkan instruksi Bapak Presiden. Kami diangkat untuk menjalankan perintah beliau, itu saja. Masyarakat melakukan aksi demo adalah hak mereka, termasuk mengkritik kebijakan tertentu,” ujar Arumsari di kompleks parlemen Sanayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
New Policy ini diadopsi BGN sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pengelolaan MBG. Program ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Meski ada kritik dari massa, Arumsari menekankan bahwa kebijakan ini dirancang secara terpadu untuk mencakup kebutuhan gizi yang lebih luas.
“Kami dibentuk berdasarkan keputusan presiden untuk memperkuat MBG. Program ini memang memiliki tujuan baik, karena data menunjukkan masih banyak warga yang tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi,” tambah Deputi BGN Trenggono.
Arumsari menjelaskan bahwa New Policy ini melibatkan penyesuaian teknis dalam distribusi bantuan. Ia menyebutkan bahwa pihaknya terus menelaah penerima manfaat MBG guna memastikan kebijakan baru mencapai hasil maksimal. Menurutnya, peningkatan kualitas intelektual generasi muda Indonesia adalah salah satu target utama dari reorganisasi ini, meskipun ada pertimbangan anggaran fiskal yang terbatas.
“Karena usia intervensi gizi untuk meningkatkan IQ dan sebagainya sudah lewat. Tapi untuk kesehatan, oke saja. Hanya saja anggaran fiskal terbatas, jadi harus memilih prioritas,” imbuh Arumsari.
Analisis Kebijakan Baru
New Policy yang diterapkan BGN menuai respon beragam dari publik. Sebagian menganggap ini sebagai langkah tepat untuk memperkuat MBG, sementara lainnya menyebutkan adanya ketidakpuasan terhadap efisiensi penggunaan dana. Kebijakan ini dianggap relevan mengingat data Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya kebutuhan gizi yang belum terpenuhi secara merata. Namun, keberhasilan New Policy juga bergantung pada koordinasi yang baik dengan pihak terkait dan transparansi dalam pelaksanaannya.
Dalam konteks ini, New Policy menjadi alat untuk mengoptimalkan program MBG yang telah berjalan selama beberapa tahun. Pihak BGN berargumen bahwa perubahan ini bertujuan meningkatkan efektivitas distribusi bantuan gizi, termasuk memastikan kebutuhan mendasar terpenuhi secara tepat sasaran. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan menjadi jawaban atas kritik yang muncul, khusus
