Upaya Pemprov DKI Perluas Akses Pendidikan
Latest Program – Pemerintah Daerah Istimewa Jakarta (Pemprov DKI) meluncurkan beberapa inisiatif bantuan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), penghapusan biaya pendidikan di sekolah swasta, serta program pemutihan ijazah. Tujuan utamanya adalah memastikan anak-anak, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah, tetap dapat menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, membuka peluang masa depan yang lebih baik.
“Pemprov DKI menggratiskan 103 sekolah swasta di Jakarta. Tidak hanya itu, KJP, KJMU, pemutihan ijazah, hingga perbaikan infrastruktur sekolah tetap menjadi prioritas. Dengan ini, saya yakin Jakarta bisa jadi role model pendidikan di Indonesia,” kata Pramono saat upacara Hardiknas 2026 di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5/2026).
Kebijakan KJP Plus dan KJMU
Untuk pendidikan tinggi, Pemprov DKI telah mencairkan dana KJMU Tahap I 2026 kepada 15.825 mahasiswa dengan anggaran Rp142,425 miliar. Di sisi lain, program pemutihan ijazah diterapkan untuk masyarakat yang mengalami hambatan akibat biaya. Ini memungkinkan mereka melanjutkan studi atau mencari pekerjaan tanpa kendala administratif.
“Bagi banyak orang, selembar ijazah bukan sekadar kertas. Ia adalah kunci untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, mengangkat keluarga, dan menatap masa depan dengan kepala tegak,” ujar Rano Karno.
Program Sekolah Swasta Gratis
Pemprov DKI juga memberikan bantuan keuangan kepada 707.477 siswa di berbagai jenjang, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SKB, hingga SLB. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp1.620.226.200.366. Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memotivasi peserta didik agar lebih antusias belajar dan mengejar prestasi.
Respons dari DPRD dan Masyarakat
Langkah pemerintah untuk meratakan kesempatan pendidikan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Anggota DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, mengungkapkan dukungan terhadap kebijakan inklusif yang memastikan tidak ada anak Jakarta yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.
“Kami di Komisi E DPRD DKI Jakarta mengapresiasi dan mendukung setiap upaya memperluas akses pendidikan secara merata. Penambahan sekolah gratis yang juga mencakup madrasah merupakan langkah strategis untuk mencegah diskriminasi,” jelas Rani.
Rani menekankan perlunya penilaian ketat dalam implementasi program. “Jumlah sekolah gratis harus diimbangi dengan standar kualitas, kurikulum yang sesuai, serta transparansi dalam proses seleksi,” tambahnya.
Kisah Nyata dari Penerima Manfaat
Program pemutihan ijazah memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Fauzan, alumni SMA Dian Persada, mengaku puas karena bisa memperoleh ijazah untuk melamar kerja. “Ijazah ini memudahkan saya menata kehidupan keluarga dan menatap masa depan lebih optimis,” katanya.
Sementara itu, Siti Syahrani, penerima KJP Plus, menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diberikan. “Dana ini sangat berarti dalam membayar biaya pendidikan, membantu saya menyelesaikan studi,” ujarnya.
