Wagub Jateng Dorong SPPG Prioritaskan Telur Lokal untuk MBG
Meeting Results menjadi fokus utama dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, pada Jumat (12/6/2026). Dalam sesi tersebut, dia menegaskan bahwa SPPG (Sistem Pengadaan Pangan Gerakan) harus menjadi penggerak utama dalam memberikan manfaat nyata kepada peternak lokal. Ia menjelaskan bahwa keberadaan SPPG bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat melalui pengadaan bahan pangan yang lebih optimal. “Program MBG (Membangun Ekonomi dari Bahan Pokok Gerakan) ini membutuhkan kolaborasi kuat dari semua pemangku kepentingan agar bisa mencapai tujuan penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Strategi MBG dan Peningkatan Keterlibatan Peternak
Meeting Results membahas tata kelola program MBG secara mendalam, termasuk peran SPPG dalam memperkuat keterlibatan peternak. Taj Yasin menekankan bahwa pengadaan bahan pangan dari daerah lokal bukan hanya kebijakan strategis, tetapi juga langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada impor. “Kita ingin memastikan setiap butir telur dan komoditas lainnya yang dimasukkan ke dalam SPPG berasal dari peternak Jateng,” imbuhnya. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa daerah seperti Banjarnegara sudah menjadi contoh baik dalam penerapan konsep ini.
Sebagai langkah mendukung, Pemprov Jawa Tengah berencana menyusun kerja sama lebih intensif dengan lembaga seperti asosiasi peternak, koperasi, dan BUMDes. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua bahan baku SPPG diambil secara langsung dari produsen lokal, sekaligus menjaga kualitas dan harga yang kompetitif. Dalam Meeting Results, diputuskan pula bahwa kebijakan ini akan dikoordinasikan dengan Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota untuk memantau pelaksanaan secara rutin.
Analisis Kebutuhan dan Potensi Produksi Telur Lokal
Dalam Meeting Results, data dari Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi acuan penting. Diketahui kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai 720.902 kilogram per minggu. Angka ini masih jauh dari potensi produksi tahunan provinsi, yang mencapai 7,3 juta ton. “Hingga kini, penyerapan telur dari daerah lokal belum optimal,” kata Taj Yasin. Ia menyoroti bahwa ketersediaan bahan baku harus disesuaikan dengan permintaan pasar, sekaligus mendorong produksi yang lebih berkelanjutan.
Menariknya, komoditas daging ayam menunjukkan hasil penyerapan yang lebih baik. Setiap minggu, kebutuhan daging ayam mencapai 1.452.587 kilogram, setara 75,5 ribu ton per tahun. Angka ini menggambarkan kontribusi 1,3 persen dari total produksi ayam Jawa Tengah. “Ini menunjukkan bahwa program MBG sudah mulai memberikan dampak pada sektor pangan yang lebih stabil,” tambahnya. Meski demikian, masih ada tantangan dalam penyerapan telur, seperti harga jual yang di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah.
Menyikapi hal ini, Pemprov Jawa Tengah menegaskan komitmen untuk memperbaiki mekanisme pengadaan. Dalam Meeting Results, disepakati bahwa SPPG akan diintegrasikan dengan program kebijakan pangan lainnya, termasuk pengawasan harga. “Kita ingin menjaga keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi peternak dan kualitas bahan pangan yang dibeli oleh pemerintah,” jelas Taj Yasin. Ia juga menyarankan agar seluruh stakeholder terlibat secara aktif dalam penyusunan roadmap pengembangan MBG.
Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, mengapresiasi upaya wagub dalam menguatkan rantai pasok lokal. “Peningkatan serapan telur dan ayam lokal ini akan memberikan dampak signifikan pada pendapatan peternak dan harga pangan di pasar,” katanya. Dalam Meeting Results, dijelaskan bahwa pengawasan akan dilakukan secara berkala melalui tim Satgas MBG di setiap daerah. “Kita perlu memastikan tidak ada diskriminasi harga atau penundaan pengadaan dari peternak setempat,” tambah Reza.
Program MBG saat ini telah menyerap sejumlah besar UMKM, koperasi, dan BUMDes sebagai bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan. Dalam Meeting Results, disebutkan bahwa jumlah tersebut mencapai 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, 91 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 161 BUMDes, dan 18 BUMDes Bersama. “Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan keberlanjutan program,” ujarnya. Wagub Jateng pun berharap program ini bisa menjadi model nasional dalam pengadaan bahan pangan yang lebih inklusif dan berdampak luas.
Selain manfaat ekonomi, Meeting Results juga menyoroti pentingnya SPPG dalam mendorong ketahanan pangan. Dengan memprioritaskan produksi lokal, Pemprov Jawa Tengah berupaya mengurangi biaya distribusi dan mengoptimalkan rantai pasok. “Ini tidak hanya mendorong pengembangan ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas harga di tingkat peternak,” jelas Taj Yasin. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program MBG tergantung pada konsistensi pelaksanaan dan keterlibatan semua pihak secara bersama-sama.
