KPK Perkuat Pancasila dalam Pemberantasan Korupsi
What Happened During: KPK menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan, pada Senin (1/6/2026). Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sebagai inspektur upacara, yang kemudian memimpin pidato dalam rangkaian perayaan tersebut. Acara ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan nilai-nilai Pancasila dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Anti-Korupsi
Hari Lahir Pancasila dianggap sebagai momentum untuk merefleksikan semangat persatuan dan keadilan yang terkandung dalam lima sila. Johanis Tanak menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menjadi fondasi bagi keberhasilan KPK dalam menekan praktik korupsi. Ia menyoroti peran Indonesia dalam membangun perdamaian global sebagai bentuk implementasi nilai-nilai sila tersebut.
“Implementasi Pancasila di ruang korupsi bukan hanya sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. KPK terus memperkuat nilai-nilai tersebut dalam setiap langkah pemberantasan korupsi,” ujar Tanak.
Dalam pidatonya, Tanak menyampaikan bahwa korupsi sering kali muncul karena pengabaian terhadap prinsip dasar Pancasila. Ia menegaskan bahwa upaya penguatan integritas dalam pemerintahan harus sejalan dengan semangat What Happened During sebagai refleksi keberhasilan penerapan nilai-nilai sila dalam kehidupan berbangsa.
Pelaksanaan Prinsip Kemanusiaan di KPK
Kepala BPIP Yudian Wahyudi, yang juga menjadi pembicara dalam upacara tersebut, menambahkan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi pegangan moral bagi bangsa Indonesia, tetapi juga memiliki makna universal dalam memperkuat keadilan global. Ia menyebutkan bahwa peran Indonesia dalam misi perdamaian PBB serta mediasi konflik regional adalah bukti nyata dari prinsip sila kedua.
“Pancasila adalah alat pemersatu bangsa dan penggerak perubahan sosial. Dalam konteks What Happened During, KPK terus mendorong penerapan nilai-nilai tersebut untuk menekan praktik korupsi,” jelas Yudian.
Tanak menegaskan bahwa penerapan Pancasila dalam tata kelola pemerintahan harus diimbangi dengan kebijakan yang transparan dan akuntabel. Dengan semangat What Happened During, KPK berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap institusi pemerintah menjadi contoh nyata dari nilai-nilai sila yang dianut oleh bangsa Indonesia.
KPK juga mengungkapkan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila memberikan kesempatan untuk meninjau kembali upaya pencegahan korupsi di berbagai tingkatan. Ia menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi pegangan utama dalam mengarahkan kebijakan anti-korupsi, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Tanak mengingatkan bahwa penerapan Pancasila di ruang korupsi membutuhkan kolaborasi yang kuat antarlembaga. Ia menegaskan bahwa What Happened During tidak hanya menjadi pengingat, tetapi juga memperkuat komitmen kolektif untuk menjaga keadilan dan keseimbangan antarbangsa dalam konteks global.
