PKS Desak Konsekuensi Hukum ke Israel
PKS Desak Konsekuensi Hukum ke Israel – Dewan pembuat kebijakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pihak Israel menghadapi konsekuensi hukum dan politik akibat perlakuan tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumud Flotilla (GSF) yang ditahan di wilayah Gaza. Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menegaskan bahwa aksi penahanan yang dilakukan oleh pasukan Israel terhadap sembilan WNI relawan dan jurnalis GSF seharusnya mendapat respons yang tegas dari komunitas internasional.
Latar Belakang Perlakuan Israel terhadap Relawan GSF
Kapal bantuan kemanusiaan GSF 2026, yang terdiri dari relawan dan jurnalis dari berbagai negara, sempat menjadi sorotan global ketika ditangkap oleh pasukan Israel pada 18 Mei 2026. Peristiwa ini memicu kecaman internasional terhadap tindakan Israel yang dianggap mengabaikan hak-hak warga sipil. Jazuli mengatakan bahwa perlakuan ini tidak hanya melanggar prinsip kemanusiaan, tetapi juga memperlihatkan sikap negatif terhadap upaya membangun hubungan kemanusiaan antara Indonesia dan rakyat Palestina.
“PB Mathla’ul Anwar mengapresiasi langkah cepat dan tegas Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri, serta berbagai elemen masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan komunitas internasional yang terus menyuarakan kecaman keras terhadap tindakan Israel,” ujar Jazuli kepada wartawan, Senin (25/5/2026).
Menurut Jazuli, perlakuan Israel terhadap relawan GSF mencerminkan tindakan biadab yang berpotensi melanggar hukum internasional. Ia menekankan bahwa konsekuensi hukum harus diterima oleh Israel, terlepas dari apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Pembebasan para relawan, kata Jazuli, bukanlah akhir dari persaingan politik dan hukum yang harus dihadapi oleh Israel.
Komentar dari Jazuli Juwaini dan PB Mathla’ul Anwar
Jazuli Juwaini menyesalkan perlakuan tidak manusiawi terhadap para relawan dan aktivis kemanusiaan, termasuk jurnalis, yang ditahan Israel. Ia mengatakan bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mendorong konsekuensi hukum dan politik internasional. PB Mathla’ul Anwar, organisasi yang menjadi penyalur utama relawan GSF, mendesak Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional mengambil langkah nyata, seperti sanksi ekonomi atau tekanan diplomatik, terhadap Israel.
“Karena itu, persoalan ini tidak boleh berhenti hanya pada pembebasan para relawan. Israel harus tetap menerima konsekuensi hukum dan politik internasional atas tindakan biadab dan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukannya,” tegasnya. Jazuli menegaskan bahwa solidaritas kemanusiaan tidak boleh kalah oleh intimidasi dan kekerasan, serta dunia harus tetap berdiri bersama rakyat Palestina.
Diketahui, sembilan WNI relawan GSF akhirnya tiba di Indonesia pada Minggu (24/5) sore setelah ditahan oleh Israel selama beberapa hari. Mereka disambut oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan diberikan penjelasan terkait pengalaman mereka selama penahanan. Laporan yang diterima dari para relawan menyebutkan bahwa mereka mendapat perlakuan kasar, termasuk kekerasan fisik seperti dipukul atau disetrum, saat ditahan oleh pasukan Israel.
Penangkapan terhadap sembilan WNI ini berawal saat kapal-kapal bantuan kemanusiaan GSF ditahan oleh pasukan Israel pada Senin (18/5) lalu. Armada tersebut dicegat secara bertahap, dan relawan-relawan yang ditangkap akhirnya dibebaskan pada Kamis (21/5) waktu setempat. Mereka tiba lebih dulu di Turki menggunakan pesawat yang disewa oleh otoritas lokal sebelum berangkat ke Indonesia.
PKS memandang bahwa perlakuan Israel terhadap relawan GSF menunjukkan sikap negatif terhadap upaya Indonesia memperkuat hubungan dengan rakyat Palestina. Jazuli menambahkan bahwa peristiwa ini juga mengingatkan dunia internasional untuk lebih kritis mengawasi tindakan Israel dalam menjalankan operasi militer di wilayah Gaza. “Dunia harus terus berdiri bersama rakyat Palestina demi tegaknya keadilan, kemerdekaan, dan nilai-nilai kemanusiaan,” pungkas Jazuli dalam wawancara terkini.
