KPK Dukung 100% MBG, Beri Catatan soal Tata Kelola
Topics Covered – Lembaga antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan dukungan penuh kepada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya, KPK tetap memberikan catatan penting terkait tata kelola pengelolaan MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN), agar tidak terjadi kesalahan penggunaan dana yang bisa menimbulkan risiko korupsi.
Support Dukungan Penuh dari KPK
Direktur Monitoring KPK, Aminudin, menyatakan bahwa KPK sepenuhnya mendukung program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski program ini disosialisasikan sejak masa kampanye, Aminudin menekankan bahwa KPK tetap memperhatikan aspek tata kelola, karena tugasnya adalah memastikan setiap prioritas pemerintah dijalankan secara transparan dan akuntabel.
“Segala program unggulan presiden, termasuk MBG, mendapat dukungan 100 persen dari KPK. Namun, sebagai lembaga anti korupsi, KPK juga memiliki tugas untuk memastikan program tersebut berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak mengandung risiko korupsi dalam pelaksanaannya,”
KPK mengakui bahwa MBG berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengurangi kesenjangan pangan. Aminudin menjelaskan bahwa karena MBG termasuk dalam Topics Covered kebijakan presiden, KPK perlu terlibat aktif untuk memantau efektivitas program tersebut.
Analisis dan Catatan Penting KPK
Dalam evaluasinya, KPK menyoroti bahwa perputaran ekonomi di tingkat desa belum mencapai efisiensi maksimal seperti yang diharapkan. Meski MBG diharapkan mendorong perekonomian lokal, program ini masih memerlukan penyesuaian dalam desain kebijakannya untuk meminimalkan risiko kesalahan penyaluran.
“Program MBG, yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, telah digaungkan sejak masa kampanye. Amin mengungkapkan bahwa karena sifatnya sebagai ‘mahkota presiden’, KPK harus hati-hati dalam mengawasi agar tidak menimbulkan stigma merecoki kebijakan pemerintah,”
KPK juga mengingatkan bahwa MBG melibatkan banyak pihak, termasuk BGN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Keterlibatan lembaga antikorupsi ini dimaksudkan untuk mengawasi sumber pendanaan dan mekanisme distribusi, yang menjadi Topics Covered dalam penilaian tata kelola.
KPK menilai bahwa anggaran MBG yang mencapai Rp85 triliun pada 2025 memerlukan pengawasan ketat. Meski hanya sekitar 60 persen atau Rp61 triliun yang terserap di tahun pertama, KPK memperhatikan desain kebijakan dan regulasi yang baru diterbitkan setelah pelaksanaan hampir selesai. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait Topics Covered kesiapan pengelolaan dana tersebut.
“Jadi desain kebijakan MBG belum memiliki blueprint yang lengkap. Sementara itu, regulasi yang mengatur program ini baru diterbitkan setelah pelaksanaan hampir selesai, sehingga dalam tahun pertama operasionalnya, penggunaan dana didasarkan pada kebijakan yang masih bersifat sementara,”
KPK juga menyoroti keterbatasan BGN dalam jumlah personel, meskipun mereka harus mengawasi ribuan SPPG (Surat Perintah Pencairan Dana). Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik tetap menjadi Topics Covered untuk memastikan keberhasilan program. Dengan adanya kegiatan pengawasan yang intens, diharapkan MBG bisa menjadi model kebijakan yang berkelanjutan.
Di sisi lain, Aminudin menekankan bahwa dukungan KPK tidak berarti menilai program secara negatif, melainkan sebagai bagian dari Topics Covered upaya mencegah korupsi dan memastikan kebijakan publik berjalan efektif. KPK juga mengajak pihak terkait untuk bersinergi dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik.
