Trump Teken Aturan Baru soal Kewarganegaraan

Trump Teken Aturan Baru soal Kewarganegaraan: Perubahan Penting bagi Anak Lahir di AS

Wahanaberita.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (06/08) resmi menandatangani sepasang perintah eksekutif yang mengubah kebijakan kewarganegaraan. Trump Teken Aturan Baru soal kewarganegaraan dengan tujuan membatasi hak anak-anak yang lahir di tanah Amerika Serikat. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap putusan Mahkamah Agung yang dinilai kurang mendukung agenda imigrasi pemerintahannya.

Dalam upacara penandatanganan di Gedung Putih, Trump menyampaikan kekecewaannya terhadap putusan pengadilan tertinggi dua bulan sebelumnya. Putusan dengan suara enam banding tiga tersebut menolak upaya Trump untuk menggugat ketentuan konstitusi yang menjamin kewarganegaraan otomatis bagi setiap individu yang lahir di wilayah Amerika Serikat.

“Selisihnya memang tipis, tetapi itu keputusan yang sangat, sangat disayangkan,” ungkap Trump merujuk putusan Mahkamah Agung. “Saya kira kami akan menang di Mahkamah Agung,” tambahnya pada Kamis (07/08).

Akar Masalah: Kewarganegaraan Berdasarkan Tempat Lahir

Ketentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir tertuang dalam Amandemen ke-14 Konstitusi AS yang disahkan pada tahun 1868. Aturan ini menjamin status warga negara bagi bayi yang lahir di AS, dengan pengecualian terbatas seperti anak diplomat asing atau pasukan musuh yang menduduki wilayah.

Trump menilai ketentuan ini tidak lagi relevan dengan kondisi modern. “Aturan ini dibuat untuk konteks yang berbeda. Ini dibuat tepat setelah Perang Saudara. Itu ditujukan untuk anak-anak para budak dan sekarang coba lihat apa yang terjadi?” kata Trump pada Kamis (06/08).

Detail Perintah Eksekutif yang Ditandatangani

Stephen Miller, penasihat dekat Trump sekaligus arsitek kebijakan imigrasi, menjelaskan bahwa salah satu perintah eksekutif bertujuan menolak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi anak-anak anggota “organisasi teroris asing” serta “kelompok pelobi yang bertindak atas nama pemerintah asing.”

Perintah kedua menyasar praktik yang disebut Trump sebagai “wisata kelahiran”, yakni orang-orang yang sengaja datang ke AS untuk melahirkan agar anaknya otomatis jadi warga negara. “Praktik wisata kelahiran itu, sejak penandatanganan perintah ini, resmi dilarang. Artinya, tidak ada lagi orang di dunia ini yang diizinkan memperoleh visa untuk tujuan curang semacam ini,” tambah Miller.

Sejauh ini tidak ada data resmi soal jumlah warga asing yang datang ke AS khusus untuk melahirkan demi kewarganegaraan. Namun, lembaga Center for Immigration Studies yang dikenal terafiliasi dengan Trump mengklaim ada sekitar 20.000–25.000 kasus pada rentang waktu 2016–2017.

Implikasi dan Prospek Hukum

Gedung Putih berpendapat perintah eksekutif baru ini tidak melanggar putusan Mahkamah Agung. Meski begitu, kebijakan ini diperkirakan bakal digugat di pengadilan oleh berbagai pihak yang terdampak. Trump optimis bahwa pemerintahannya akan memenangkan kasus-kasus tersebut.

“Sayangnya, kami mendapat keputusan yang buruk, keputusan yang sangat tidak adil. Negara kita menderita karenanya dan kami akan mengakhirinya dengan cara lain,” papar Trump.

Saat ini, belum ada undang-undang di AS yang secara khusus melarang “wisata kelahiran”. Namun, aturan federal yang diberlakukan pada 2020, sudah melarang penggunaan visa turis dan bisnis untuk tujuan melahirkan di AS, demi mendapatkan kewarganegaraan otomatis.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Aturan Baru Kewarganegaraan

Apa saja yang diatur dalam perintah eksekutif baru Trump? Perintah eksekutif baru mencakup dua hal utama: pembatasan kewarganegaraan bagi anak-anak anggota organisasi teroris asing dan kelompok pelobi asing, serta pelarangan praktik “wisata kelahiran” melalui visa.

Apakah aturan ini berlaku untuk semua anak yang lahir di AS? Tidak. Aturan ini hanya menyasar kelompok tertentu. Anak-anak yang lahir di AS dari orang tua yang bukan anggota organisasi teroris atau kelompok pelobi asing tetap mendapatkan kewarganegaraan otomatis.

Berapa lama proses implementasi aturan ini? Implementasi dimulai segera setelah penandatanganan perintah eksekutif pada Kamis (06/08). Namun, proses hukum dan penyesuaian administrasi diperkirakan membutuhkan waktu beberapa bulan.

Bagaimana posisi Mahkamah Agung terhadap aturan ini? Meskipun Mahkamah Agung menolak upaya Trump sebelumnya, Gedung Putih berpendapat perintah eksekutif baru tidak melanggar putusan pengadilan tertinggi. Trump optimis akan menang jika kasus ini diajukan kembali.

Apakah ada dampak bagi warga negara Indonesia? Bagi warga negara Indonesia yang berencana melahirkan di AS untuk mendapatkan kewarganegaraan bagi anaknya, aturan ini berarti perlu memperhatikan jenis visa yang digunakan. Visa turis dan bisnis tidak lagi dapat digunakan untuk tujuan melahirkan sejak aturan federal 2020.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan imigrasi AS, kunjungi artikel lengkap di Detik.com.