Jepang Perkuat Militer, Penyintas Bom Atom Beri Peringatan

Penyintas Bom Atom Menyoroti Risiko Penguatan Militer Jepang

Wahanaberita.com – Menyambut peringatan 81 tahun pengeboman atom Hiroshima, para penyintas dan aktivis menyampaikan kekhawatiran kepada DW bahwa langkah penguatan militer dapat mengikis komitmen Jepang terhadap prinsip pasifisme.

Pada 6 Agustus 1945, di penghujung Perang Dunia II, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Tragedi tersebut menewaskan hampir 80.000 jiwa. Tak lama setelahnya, tiga hari kemudian, bom serupa juga menghantam Nagasaki.

Konstitusi Pasifis di Uji

Masako Wada, Wakil Sekretaris Jenderal Nihon Hidankyo atau Konfederasi Organisasi Korban Bom Atom dan Hidrogen Jepang, menjelaskan bahwa konstitusi pasifis diadopsi sebagai cerminan atas pengalaman Perang Dunia II.

“Jepang mengadopsi konstitusi pasifis sebagai refleksi atas Perang Dunia II,” kata Wada.

Wada, yang selamat dari pengeboman Nagasaki saat berusia satu tahun, menyebutkan bahwa Jepang telah membangun kepercayaan masyarakat internasional sebagai negara yang berjanji tidak akan pernah lagi berperang.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Jepang meningkatkan anggaran pertahanan, melonggarkan pembatasan ekspor senjata, dan memperluas peran militernya dengan alasan meningkatnya risiko dari China, Korea Utara, dan Rusia.

“Pemerintahan saat ini sedang menghancurkan kepercayaan itu,” kata Wada kepada DW, merujuk pada langkah-langkah Jepang yang dinilainya menjauh dari puluhan tahun kebijakan pasifisme pascaperang.

Suara dari Penyintas

Masashi Ieshima, penyintas Hiroshima yang kini berusia 84 tahun dan selamat dari ledakan saat berumur tiga tahun, berpendapat bahwa peningkatan kekuatan militer Jepang saat ini tidak berbeda dengan menciptakan kembali perlombaan senjata yang pernah membawa negara tersebut menuju Perang Dunia II.

Saat ledakan terjadi, Ieshima sedang bermain di pintu masuk rumahnya yang berjarak sekitar dua kilometer dari pusat ledakan. Ledakan itu menghancurkan seluruh jendela rumah dan pecahan kacanya mengenai sang ibu.

Tujuh puluh tahun kemudian, ia menjalani operasi kanker tiroid yang secara resmi diakui sebagai penyakit terkait bom atom. Ayahnya, yang juga terpapar radiasi akibat pengeboman Hiroshima, meninggal karena kanker laring.

“Saya sangat geram melihat Jepang membenarkan penguatan militernya dan pelonggaran pembatasan ekspor senjata dengan alasan kemungkinan terjadinya konflik di Taiwan,” kata Ieshima, yang menjabat sebagai Ketua Toyukai, organisasi afiliasi Nihon Hidankyo di Tokyo.

“Jika Jepang terus menempuh jalan ini, hal itu dapat mengarah pada perang. Dan jika perang lain pecah, saya percaya itu akan menjadi perang nuklir.”

Mewariskan Pesan Perdamaian

Usia rata-rata para penyintas bom atom Jepang atau hibakusha kini hampir mencapai 87 tahun. Mereka menghadapi tantangan mendesak untuk mewariskan kesaksian dan pesan perdamaian kepada generasi yang lebih muda, termasuk anak, cucu, dan para pendukung mereka.

Takako Nakamura, penyintas bom atom generasi kedua dari Nagasaki, mulai aktif menyampaikan kesaksian keluarganya sejak Februari 2026 setelah pensiun dari pekerjaannya.

“Orang-orang terbunuh tanpa meninggalkan jejak, bahkan tulang-belulang mereka pun tidak tersisa. Itulah hakikat sebenarnya dari bom atom,” kata perempuan berusia 73 tahun itu kepada DW.

Wada mengajak masyarakat dunia untuk menyadari bahwa bahaya senjata nuklir bukanlah sesuatu yang hanya ada di masa lalu, melainkan ancaman yang masih ada hingga saat ini.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan rasa kasihan bagi para penyintas, melainkan empati.

“Saya ingin orang-orang memandangnya sebagai persoalan mereka sendiri.”

Prinsip Nonnuklir di Bawah Ancaman

Pada Selasa (04/08), Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan negara itu perlu memperkuat militernya dengan “rasa urgensi dan krisis” karena penilaian terbaru pemerintah kembali menyoroti meningkatnya risiko dari China, Korea Utara, dan Rusia. Hal tersebut dilaporkan oleh kantor berita AFP.

Dalam pengantar buku putih pertahanan tahunan terbaru Jepang, Koizumi menulis bahwa Jepang perlu semakin memperkuat dan mentransformasikan kemampuan pertahanannya dengan tingkat urgensi dan kewaspadaan yang lebih besar daripada sebelumnya.

Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan kepada DW bahwa penguatan kemampuan pertahanan diperlukan untuk meningkatkan daya tangkal sambil tetap mempertahankan kebijakan yang berorientasi murni pada pertahanan.

Pihak kementerian mengacu pada kondisi keamanan yang semakin berat, termasuk ekspansi militer China dan aktivitasnya di Laut China Timur, Laut China Selatan, serta di sekitar Taiwan.

Sejak menjabat sebagai Perdana Menteri pada Oktober 2025, Sanae Takaichi memperkenalkan berbagai langkah untuk memperkuat posisi Jepang di kancah internasional dan meningkatkan kemampuan pertahanannya.