Waka MPR Ajak Kampus Ambil Peran Atasi Krisis Sampah Plastik

Kampus Diminta Berperan Aktif Hadapi Krisis Sampah Plastik

Konteks Kegiatan MPR Goes to Campus

Wahanaberita.com – Dalam rangkaian MPR Goes to Campus edisi kelima puluh satu yang diselenggarakan di Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyampaikan ajakan kepada dunia akademik. Ia mendorong perguruan tinggi untuk lebih proaktif dalam merespons tantangan perubahan iklim serta krisis sampah plastik yang semakin mendesak.

Menurut Eddy, langkah konkret dapat ditempuh melalui penguatan kebijakan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan. Sebagai Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, ia meyakini bahwa kampus seharusnya berposisi sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan lingkungan hidup.

Urgensi Penanganan Darurat Sampah

Salah satu masalah lingkungan krusial yang dihadapi saat ini adalah darurat sampah. Serangkaian kebakaran yang terjadi di berbagai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dalam beberapa waktu terakhir, ditambah dengan bencana di Bantargebang, menunjukkan betapa urgennya masalah ini untuk segera ditangani.

Penyelesaian persoalan sampah di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) atau pengangkutan sampah. Solusinya harus disertai dengan tanggung jawab produsen terhadap sampah yang mereka hasilkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Eddy Soeparno pada Rabu, 5 Agustus 2026, saat menjadi pembicara utama dalam kegiatan tersebut.

Penerapan Extended Producer Responsibility (EPR)

Berkaitan dengan hal ini, Eddy menegaskan pentingnya penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) sebagai instrumen untuk mengurangi timbulan sampah plastik dari hulu.

Selama ini beban pengelolaan sampah terlalu banyak ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat. Sudah saatnya produsen ikut bertanggung jawab atas kemasan plastik yang mereka hasilkan, mulai dari desain produk, pengumpulan kembali, hingga proses daur ulang. Inilah esensi Extended Producer Responsibility yang perlu kita perkuat.

Menurut Waketum PAN ini, Indonesia menghasilkan lebih dari 56 juta ton sampah setiap tahun, dengan sekitar 18-20 persen di antaranya merupakan sampah plastik. Sementara itu, tingkat daur ulang plastik nasional masih relatif rendah sehingga sebagian besar berakhir di tempat pemrosesan akhir, mencemari sungai maupun laut.

Penguatan implementasi Extended Producer Responsibility (EPR) mewajibkan produsen bertanggung jawab terhadap seluruh siklus hidup kemasan produknya, mulai dari desain, pengurangan penggunaan material, sistem pengumpulan kembali, hingga proses daur ulang.

Produsen tidak boleh berhenti pada saat produknya terjual. Mereka juga harus ikut bertanggung jawab terhadap kemasan yang berakhir menjadi sampah. Semakin mudah suatu kemasan digunakan kembali atau didaur ulang, semakin kecil beban yang ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat.

Dampak Positif bagi Ekonomi Sirkular

Menurut Eddy, penerapan EPR juga akan mendorong dunia usaha berinovasi menghasilkan kemasan yang lebih ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, sekaligus mempercepat penerapan ekonomi sirkular di Indonesia.

Selama ini biaya pengelolaan sampah sebagian besar dibebankan kepada pemerintah daerah. Dengan EPR, tanggung jawab itu menjadi lebih adil karena produsen ikut mengambil bagian dalam penyelesaian persoalan sampah yang berasal dari produk mereka.

Kolaborasi Multi-Pihak sebagai Kunci

Secara khusus Eddy menegaskan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks.