Wamendagri Minta Kepala Daerah Bangun Ekosistem KDKMP dengan Stakeholder

Bima Arya Sugiarto Dorong Sinergi Pembangunan KDKMP Bersama Pemangku Kepentingan

Wahanaberita.com – Wamendagri Minta Kepala Daerah Bangun ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kolaboratif dan berkelanjutan. Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, mengajak para pemimpin daerah untuk menciptakan ekosistem KDKMP yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembangunan koperasi tersebut. Langkah strategis ini dinilai sangat penting untuk memperkuat fondasi ekonomi pedesaan di seluruh Indonesia.

Upaya sinergi ini dinilai krusial guna memperkuat fondasi ekonomi pedesaan. Melalui program prioritas nasional ini, diharapkan rantai distribusi dapat dipangkas secara efektif, peluang kerja terbuka lebar, serta taraf hidup masyarakat meningkat signifikan. Program KDKMP menjadi salah satu solusi utama dalam mengatasi masalah distribusi yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat pedesaan.

Seminar Nasional KDKMP yang diselenggarakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, Maluku Utara, menjadi momen penting bagi Bima untuk menyampaikan pesan tersebut pada Rabu, 5 Agustus 2026. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan mulai dari tingkat nasional hingga daerah, menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun koperasi desa yang kuat.

Kolaborasi Sejak Tahap Perencanaan

Menurut Bima, keterlibatan semua kepala desa merupakan langkah awal yang vital dalam membangun ekosistem KDKMP. Ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, atas inisiatif yang luar biasa dalam membangun kemitraan dan sinergi sejak dini. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal.

“Kami meminta para kepala daerah merangkul semua kepala desa. Saya berterima kasih ini Pak Mendes (Yandri Susanto) inisiasinya luar biasa bersama asosiasi, bermitra, berkolaborasi, bersinergi sehingga mulai dari perencanaan ini kita sudah duduk bersama-sama,” ujar Bima, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2026).

Peran strategis kepala daerah juga mencakup penghubung antar rantai pasok. Mulai dari hulu sektor produksi hingga hilir distribusi, koordinasi yang baik diperlukan agar KDKMP berfungsi optimal sebagai penggerak ekonomi lokal. Dengan adanya keterlibatan semua pihak, proses pembangunan koperasi dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sesuai arahan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, komunikasi intensif dengan petani, nelayan, peternak, serta pelaku usaha lainnya harus terus dijaga. Hal ini bertujuan memastikan koperasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak hanya menjadi formalitas belaka. Komunikasi yang baik akan menciptakan kepercayaan dan partisipasi aktif dari semua pihak.

Klarifikasi Persepsi Tentang KDKMP

Dalam kesempatan yang sama, Bima juga meluruskan pandangan masyarakat yang berkembang selama ini. Ia menegaskan bahwa KDKMP bukanlah bentuk minimarket atau toko ritel yang akan menggantikan keberadaan usaha tradisional masyarakat. Banyak masyarakat yang masih bingung dengan fungsi sebenarnya dari koperasi desa ini.

“Jadi yang paling utama, target yang paling mendasar dari forum ini adalah menyamakan frekuensi bahwa Kopdes bukan minimarket. Bahwa Kopdes bukan toko ritel, bahwa Kopdes juga bukan berarti kemudian menutup secara paksa minimarket yang ada,” jelas Bima.

KDKMP sesungguhnya berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu di tingkat desa dan kelurahan. Layanan yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari simpan pinjam, penyediaan kebutuhan pokok, apotek, hingga menjadi agen resmi penyalur bantuan pemerintah. Dengan berbagai layanan ini, masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Program ini juga dirancang untuk memperpendek rantai distribusi. Dengan demikian, harga di tingkat konsumen menjadi lebih terjangkau, sementara nilai jual hasil produksi petani meningkat. Percepatan pembentukan KDKMP merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hal ini akan membantu mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah terpencil.

Tiga Kunci Keberhasilan KDKMP

Di akhir paparannya, Bima mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap seluruh tahapan pembentukan KDKMP. Penyelarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pemantauan proses verifikasi dan validasi, serta penguatan kapasitas SDM pengelola koperasi menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan harus berjalan secara sinergis.

“Mari kita kuatkan tiga hal yang sangat penting yang menjadi kunci keberhasilan Kopdes. Satu adalah perencanaan yang jelas atau business plan,” kata Bima.

“Yang kedua transparansi dan akuntabilitas, jangan sampai ada persoalan di kemudian hari… dan yang terakhir kita betul-betul fokus untuk meningkatkan kualitas SDM-nya,” sambungnya.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto, Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, serta Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe. Pihak terkait lainnya juga turut hadir dalam seminar tersebut, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program KDKMP ini.

Dengan implementasi yang tepat, KDKMP diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu terus melakukan evaluasi dan penyesuaian agar program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal akan menjadi kunci kesuksesan program ini dalam jangka panjang.