Sudaryono Siap Menutup Dapur MBG yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Kebijakan Penutupan SPPG Bermasalah
Wahanaberita.com – Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengumumkan rencana penutupan dapur makan bergizi gratis (SPPG) yang dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan. Pejabat tersebut menegaskan bahwa pihaknya akan menerima berbagai laporan mengenai SPPG yang mengalami kendala operasional.
Saat melakukan sidak di Bogor pada Jumat, 24 Juli 2026, Sudaryono menyampaikan pesan terbuka kepada publik dan media. Ia menyatakan bahwa masyarakat dapat melaporkan SPPG yang bermasalah melalui berbagai saluran yang tersedia.
“Kepada awak media, kepada masyarakat, kalau ada (SPPG bermasalah), itu boleh di-up, ya, dan kita akan perbaiki, akan kita tegur, akan kalau perlu, kita tutup itu dapurnya kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu, dan juga delivery yang baik, ya,”
Harapan agar Tidak Terjadi Dampak Berantai
Sudaryono kemudian mengutip peribahasa tradisional, “Nila setitik, rusak susu sebelanga.” Ungkapan tersebut ia gunakan untuk menekankan pentingnya menjaga kualitas SPPG agar masalah kecil tidak menyebar dan mengganggu operasional dapur lainnya.
Menurutnya, SPPG yang baik harus tetap berjalan lancar meskipun ada beberapa unit yang perlu perbaikan. Ia berharap tidak terjadi efek domino dari masalah yang ditemukan.
“Jangan sampai nila setitik, kemudian apa, rusak susu sebelanga, ya. Jangan sampai, ya,” katanya.
Peningkatan Kualitas dan Transparansi
BGN saat ini fokus pada peningkatan kualitas operasional seluruh SPPG. Sudaryono meminta agar variasi menu MBG yang disajikan semakin beragam dan sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa proses perbaikan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tantangan utama saat ini adalah mempertahankan kualitas yang sudah baik sambil terus melakukan improvement.
“Tapi apa pun kita selalu improvement, kita improvement, improvement dari variasi yang sudah bagus, itu tinggal, menang yang sudah bagus tuh tantangannya tinggal satu,” katanya.
Selain itu, Sudaryono mendorong SPPG untuk lebih terbuka terhadap yayasan yang menaungi mereka. Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) harus terus dikontrol secara ketat.
“Kalau memang dirasa kurang, ya mesti ngomong sama mitra, mesti ngomong sama yayasan untuk bagaimana harus diperbaiki. Ya, jadi standarnya ke sana. Ada SOP (standar operasional prosedur), ada juklak, ada juknis, ada ini semua. Lepas dari semua juklak-juknis itu, kontrol paling itu, kontrolnya pakai hati,” katanya.
