KPAI Usul Perlindungan Anak Jadi Indikator Penilaian Kerja Kepala Daerah

KPAI Usul Perlindungan Anak Jadi Indikator Penilaian Kepala Daerah Langkah Strategis Memperkuat Sistem Perlindungan Anak Nasional Wahanaberita.com &ndash

KPAI Usul Perlindungan Anak Jadi Indikator Penilaian Kepala Daerah

Langkah Strategis Memperkuat Sistem Perlindungan Anak Nasional

Wahanaberita.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara resmi mengajukan usulan penting agar aspek perlindungan anak dimasukkan sebagai salah satu indikator dalam penilaian kinerja para kepala daerah di seluruh Indonesia. Usulan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memastikan bahwa setiap pemimpin daerah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan anak-anak di wilayahnya. KPAI Usul Perlindungan Anak Jadi komponen evaluasi ini dinilai akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan perlindungan anak secara nasional.

Sylvana Apituley, seorang Komisioner KPAI, menjelaskan bahwa usulan ini disampaikan dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Pusat KPAI, Jakarta, pada hari Rabu, 22 Juli 2026. Menurutnya, integrasi indikator perlindungan anak ke dalam sistem evaluasi kinerja kepala daerah akan menciptakan akuntabilitas yang lebih baik. Setiap pemimpin daerah akan merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program perlindungan anak berjalan optimal di wilayahnya.

Perluasan Regulasi untuk Daerah 3T

Selain mengusulkan indikator baru, KPAI juga mengajukan pembentukan regulasi khusus yang bertujuan mempercepat dan meningkatkan perlindungan anak di wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). KPAI menilai bahwa banyak daerah di Indonesia yang sulit dipantau oleh publik sehingga berpotensi terjadi berbagai kasus perlindungan anak yang tidak tertangani dengan baik. Kondisi geografis yang jauh dari pusat pemerintahan sering kali menjadi hambatan dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

“Secara alami, semakin sulit atau semakin jauh daerah itu dari pantauan publik, semakin terisolir, semakin jauh, maka kasus-kasus akan semakin tidak terlihat, tidak tertangani, dan berjalan terus,” paparnya dengan tegas.

Sylvana menambahkan bahwa pemerintah daerah seringkali tidak mampu menyentuh kasus-kasus di wilayah-wilayah khusus yang letaknya agak jauh, apalagi jika faktor budayanya sangat kental. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak-hak dasar lainnya tanpa mendapatkan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, KPAI mendesak adanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan terstruktur.

“Oleh karena itu, bagi KPAI penting untuk mengarahkan pengawasan di tingkat daerah, memastikan bahwa perlindungan anak menjadi salah satu faktor kunci dalam penilaian kinerja kepala daerah,” urainya lebih lanjut.

KPAI menyatakan perlunya regulasi khusus untuk mempercepat dan meningkatkan sistem perlindungan anak. Sylvana menjelaskan bahwa pengawasan menghadapi krisis perlindungan anak yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik. Krisis ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan.

“Jadi kita tidak bisa lagi doing business as usual, enggak bisa lagi karena krisisnya sudah cukup kompleks,” tegasnya.

Dengan adanya KPAI Usul Perlindungan Anak Jadi indikator penilaian kinerja, diharapkan para kepala daerah akan lebih proaktif dalam menangani berbagai permasalahan anak. Indikator ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan setiap daerah dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pertumbuhan anak-anak Indonesia.