Catatan Yusril tentang Pemutaran Film ‘Pesta Babi’
Topics Covered – Topik-topik yang diangkat dalam film dokumenter ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ menjadi perhatian publik setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan pernyataan bahwa pemerintah tidak pernah melarang pemutaran atau nobar film tersebut. Menurut Yusril, keputusan pembubaran nobar film bersifat lokal dan berdasarkan prosedur administratif masing-masing institusi, bukan instruksi dari pemerintah pusat.
Perbedaan Pendekatan di Berbagai Kampus
Pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ terjadi di beberapa kampus, dengan alasan yang beragam. Universitas Khairun (Unkhair) di Ternate, Universitas Mataram (Unram), dan Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) di NTB menjadi contoh institusi yang melarang pemutaran film tersebut karena masalah prosedural. Sementara itu, kampus di Bandung dan Sukabumi melanjutkan nobar tanpa hambatan. Yusril menekankan bahwa ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam memandang topik-topik yang diangkat film tersebut.
“Pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah instruksi dari pemerintah, melainkan keputusan lokal yang disesuaikan dengan prosedur masing-masing lembaga. Topik-topik yang dibahas dalam film tersebut, meski kontroversial, tetap layak dipertimbangkan oleh masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).
Kritik Film terhadap Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan
Topik-topik yang diangkat dalam film dokumenter ini terutama mengarah pada kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. Yusril menyebutkan bahwa film tersebut mengungkapkan dampak negatif proyek tersebut terhadap kelestarian alam, hak ulayat masyarakat, dan lingkungan hidup. Meski demikian, ia menilai kritik tersebut wajar, meski ada narasi yang dinilainya cukup provokatif.
“Film ini mengangkat topik-topik yang relevan, terutama terkait dengan proyek strategis nasional di Papua Selatan. Meski ada narasi yang provokatif, kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap sah dan perlu didiskusikan secara terbuka,” tegas Yusril.
Perbandingan dengan Proyek di Daerah Lain
Yusril juga mengingatkan bahwa proyek strategis nasional seperti pembukaan lahan di Papua Selatan bukanlah tanda kolonialisme modern, melainkan bagian dari upaya pemerintah membangun ketahanan pangan dan energi nasional. Ia menyoroti bahwa pembukaan lahan serupa juga terjadi di Kalimantan dan wilayah lain sebagai bagian dari pengembangan NKRI.
“Topik-topik yang diangkat dalam film tersebut perlu dipahami dalam konteks nasional. Papua bukanlah daerah jajahan, tetapi bagian integral dari Indonesia. Pembukaan lahan dan proyek strategis di sana adalah upaya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” kata Yusril.
Peran Skenario dan Produksi Film
Yusril menyoroti bahwa istilah provokatif dalam judul film ‘Pesta Babi’ bisa memicu reaksi yang berlebihan dari masyarakat. Ia mengingatkan bahwa penulis skenario, sutradara, dan produser film harus memberikan penjelasan rinci mengenai maksud dan konteks topik-topik yang diangkat. “Topik-topik yang diangkat dalam film perlu diberi penjelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” tambahnya.
“Kata-kata dalam judul film memang bisa memunculkan berbagai tafsir. Untuk memastikan masyarakat memahami makna dari topik-topik yang diangkat, para pembuat film harus transparan dan konsisten dalam menyampaikan pesan mereka,” lanjut Yusril.
Kontroversi dan Diskusi Publik
Dalam catatan Yusril, pentingnya diskusi terbuka mengenai topik-topik yang diangkat dalam film ‘Pesta Babi’ dianggap sebagai cara untuk menghindari kesalahpahaman. Ia menekankan bahwa masyarakat tidak boleh hanya bereaksi berdasarkan judul provokatif, tetapi juga melihat konten film secara utuh. “Topik-topik yang diangkat dalam film ini memicu perdebatan, tetapi hal itu justru memperkaya wacana nasional,” ujarnya.
“Perlu diingat bahwa film adalah sarana untuk menyampaikan pandangan. Topik-topik yang diangkat dalam film ini wajib diperdebatkan, agar masyarakat bisa mengambil keputusan dengan penuh informasi. Biarkan publik menonton, lalu diskusikan bersama,” tegas Yusril.
Yusril menambahkan bahwa pembubaran nobar film bukanlah bentuk penindasan, tetapi proses yang alami dalam menyampaikan berbagai pandangan. Ia mengharapkan penonton dan diskusi publik bisa memperkaya wacana mengenai proyek strategis nasional dan identitas nasional. “Topik-topik yang diangkat dalam film ini menjadi cerminan dari dinamika masyarakat dalam menghadapi isu-isu kontemporer,” pungkasnya.
