Luhut Puji Kemensos dalam Integrasi Data & Digitalisasi Bansos
Topics Covered – Senin (11/5/2026), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan apresiasi terhadap upaya Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menyelesaikan program digitalisasi bantuan sosial. Ia menilai langkah tersebut menjadi penanda kinerja yang memuaskan, terutama dalam mengintegrasikan data nasional dan mempercepat transparansi penyaluran bantuan sosial. Luhut mengakui bahwa sistem digital yang diterapkan Kemensos sudah mencapai tahap yang signifikan, sehingga dapat menjadi model bagi penyelenggaraan program sosial lainnya.
Integrasi Data sebagai Pendorong Transparansi
Menurut Luhut, integrasi data bantuan sosial (bansos) menjadi strategi utama untuk menghindari duplikasi, kesalahan pendataan, dan korupsi. Ia menekankan bahwa dengan menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Digital Public Infrastructure (DPI), Kemensos telah berhasil menyatukan berbagai data dari seluruh pihak terkait, sehingga memudahkan pengambilan keputusan pemerintah. “Dengan sistem yang terintegrasi, kita bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran dan pastikan bantuan sosial sampai tepat kepada yang membutuhkan,” kata Luhut.
Program digitalisasi ini dirancang untuk mengurangi waktu yang dulu memakan lama dalam proses verifikasi. Penerapan verifikasi berbasis biometrik dan mekanisme sanggah juga turut diperkenalkan, agar masyarakat lebih mudah memahami alasan kelayakan penerimaan bantuan. Dengan pendekatan ini, Luhut berharap sistem dapat mempercepat proses graduasi penerima manfaat, sehingga mereka tidak terjebak dalam ketergantungan terlalu lama.
KUA dan Peran Pemberdayaan Ekonomi
Salah satu inisiatif yang menjadi topik utama dalam pertemuan Luhut adalah pengembangan Kartu Usaha Afirmatif (KUA), yang menyatukan penerima bansos dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi. KUA bertujuan memberikan akses kepada masyarakat yang terdampak pandemi, termasuk pelatihan usaha, pendampingan, dan pengembangan usaha bertahap. Program ini diharapkan bisa menjadi sarana pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, dengan fokus pada ekonomi keluarga.
Kemensos menyatakan bahwa KUA akan menjadi bagian dari ekosistem perlindungan sosial yang lebih luas. Integrasi ini memastikan bantuan tidak hanya diberikan secara langsung, tetapi juga dibarengi dengan pelatihan dan dukungan usaha. Luhut mengapresiasi kebijakan ini karena menunjukkan bagaimana data dan digitalisasi bisa menjadi alat untuk mendorong penguatan ekonomi, terutama di wilayah yang lebih rentan.
Peluncuran Uji Coba di Wilayah Terpilih
Sebagai bagian dari perluasan program, uji coba digitalisasi bansos kini diterapkan di 42 kabupaten/kota, termasuk Bali yang ditetapkan sebagai provinsi model. Proses ini diharapkan menjadi contoh bagi wilayah lain dalam menerapkan sistem yang efisien dan akurat. Dengan menggunakan teknologi seperti SIKS-NG dan AI, Kemensos berupaya memastikan bahwa setiap data bantuan bisa diakses secara cepat dan mudah.
Topics Covered juga mencakup tantangan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Menurut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, ada beberapa hambatan seperti perbedaan format data dan keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil. Namun, ia menilai Kemensos telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengatasi masalah tersebut, terutama melalui kolaborasi dengan lembaga teknis dan pihak swasta.
Target Pemerintah dalam 2029
Kemensos bersama pemerintah pusat menetapkan target penurunan kemiskinan hingga di bawah 5% pada 2029. Tujuan ini diharapkan tercapai dengan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan transparan. Digitalisasi bansos juga menjadi alat untuk mempercepat realisasi target tersebut, karena memungkinkan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan dana bantuan.
“Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis data, kita bisa menghindari pemborosan dan memastikan bantuan sosial sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ini adalah bagian dari Topics Covered yang sangat penting untuk pembangunan inklusif,”
kata Luhut dalam sesi evaluasi.
Komitmen untuk Peningkatan Kualitas Layanan
Pemerintah terus menekankan komitmen digitalisasi bansos sebagai salah satu elemen kunci dalam meningkatkan kualitas layanan. Luhut menyatakan bahwa Kemensos harus terus memperkuat sistem ini, termasuk menggandeng lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia dan Kementerian Pendidikan untuk memastikan koordinasi yang lebih baik. “Topics Covered ini harus menjadi prioritas, karena data yang akurat dan terdigitalisasi bisa menjadi dasar kebijakan yang lebih efektif,” tambahnya.
Kemensos juga berencana memperluas penggunaan teknologi dalam proses pendataan dan pengelolaan bantuan, termasuk penerapan platform digital yang lebih canggih. Dengan adanya DTSEN dan DPI, pemerintah ingin menciptakan sistem yang terpadu, sehingga data bisa digunakan secara optimal dalam berbagai program sosial dan ekonomi. Luhut menyebutkan bahwa inisiatif ini sudah mencapai titik yang sangat baik, dan akan terus ditingkatkan.
