New Policy: Pemkab Pandeglang Umumkan Perbaikan Jalan untuk Mengatasi Kasus Ibu Ditandu Usai Melahirkan
New Policy – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik, Pemkab Pandeglang telah mengumumkan kebijakan baru yang bertujuan menangani masalah jalan rusak yang menyebabkan peristiwa seorang ibu harus ditandu setelah melahirkan. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Lewibalang, Kecamatan Cikeusik, pada Minggu (10/5/2026), saat Umayah dibawa dari Poskesdes Lewibalang ke rumahnya dengan jarak sekitar 300 meter. Masalah jalan berlubang dan tidak layak pakai memicu keputusan Pemkab untuk menerapkan New Policy yang lebih ambisius dalam pembangunan infrastruktur.
Kebijakan Baru: Inpres Jalan Daerah (IJD) sebagai Solusi
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang, Roni, menjelaskan bahwa New Policy ini melibatkan peningkatan anggaran melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) guna mempercepat progres pengerjaan jalan di wilayah yang masih tertinggal. “Kami berharap pembangunan jalan dilakukan melalui New Policy IJD agar tuntas,” katanya, Rabu (13/5/2026). Menurut Roni, jalan Lewibalang-Cikeusik memiliki panjang total sekitar 6 kilometer, dengan hanya 1 kilometer yang telah selesai dibangun hingga saat ini. Sisanya, Pemkab berencana mengajukan perbaikan ke pemerintah pusat sebagai bagian dari New Policy yang diharapkan bisa meningkatkan aksesibilitas.
Salah satu penyebab utama kondisi jalan rusuk adalah keterbatasan anggaran daerah. “Untuk APBD murni sekarang sangat terbatas untuk anggaran jalan,” tambah Roni. Kebijakan ini dirancang untuk memaksimalkan dana yang tersedia serta menarik bantuan dari berbagai sumber, termasuk Program Bang Andra yang bekerja sama dengan Pemerintah pusat dan Pemrov Banten. Dengan New Policy ini, Pemkab Pandeglang ingin memastikan bahwa infrastruktur jalan tidak hanya sekadar tampilan, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan kesehatan masyarakat.
Kasus Viral: Ibu Ditandu Akibat Kondisi Jalan yang Memengaruhi Kesehatan
Viral di media sosial, video peristiwa Umayah ditandu oleh warga menggunakan bambu dan kain sarung menyoroti masalah jalan yang kritis. Angga, tenaga medis di Desa Lewibalang, mengungkapkan bahwa fenomena ini sering terjadi karena kondisi jalan yang tidak memadai. “Yang meninggal pas digotong ada, pas mau berobat,” ujarnya. Angga menegaskan bahwa jalan berlubang parah membuat proses evakuasi menjadi berisiko, terutama bagi ibu hamil dan bayi yang baru lahir.
Peristiwa tersebut memicu perhatian masyarakat setempat serta pihak berwenang. Dalam New Policy yang diusulkan, Pemkab Pandeglang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan dana. “Kami akan menyusun kebijakan New Policy yang lebih transparan, agar masyarakat bisa melihat hasilnya secara langsung,” tambah Roni. Selain itu, New Policy ini juga mencakup peningkatan kualitas alat transportasi, seperti penyediaan kendaraan roda dua yang bisa digunakan untuk memudahkan akses ke fasilitas kesehatan.
Progres New Policy ini diharapkan bisa segera terlihat dalam beberapa bulan ke depan. Pemkab Pandeglang menargetkan penyelesaian 3 kilometer jalan lainnya dengan menggunakan dana dari IJD. Selain itu, New Policy ini juga mencakup pelatihan bagi warga untuk meningkatkan keterampilan evakuasi darurat. “Kami ingin mengurangi risiko yang terjadi saat masyarakat harus menandu sendiri,” jelas Roni. Kebijakan ini bukan hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perbaikan jalan.
Para pengamat kesehatan menyambut gembira langkah Pemkab Pandeglang dalam menangani isu jalan rusak yang berdampak pada kesehatan ibu hamil. “Kebijakan New Policy ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa,” kata dr. Dian, dokter spesialis penyakit dalam. Dengan New Policy ini, akses ke layanan kesehatan akan lebih cepat, sehingga mengurangi risiko komplikasi pada ibu dan bayi. Pemkab Pandeglang juga berharap kebijakan ini bisa mempercepat penyelesaian infrastruktur yang selama ini menjadi kendala utama.
Dalam rangka mendukung New Policy ini, Pemkab Pandeglang telah memulai dialog dengan masyarakat untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. “Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,” tegas Roni. Kebijakan ini juga mencakup penilaian terhadap keberlanjutan progres pembangunan, sehingga tidak hanya fokus pada penyelesaian jalan Rusak, tetapi juga pada perbaikan terus-menerus. Dengan New Policy yang lebih holistik, Pemkab Pandeglang berharap bisa menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi seluruh masyarakat.
