Waka DPRD Jatim Soroti Capaian MBG hingga Kopdes Merah Putih

Deni Wicaksono Tinjau Ulang Pencapaian Program Prioritas Pemerintah

Wahanaberita.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, memberikan respons positif terhadap capaian yang dipaparkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan. Namun, ia menekankan bahwa angka-angka tersebut harus dikaitkan dengan dampak nyata bagi warga.

Menurut Deni, meskipun data yang disajikan terlihat mengesankan, kondisi aktual di lapangan juga perlu mendapat perhatian serius.

Secara angka memang luar biasa kalau kita lihat dan saksikan bersama tadi. Tapi kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan.

Komentar tersebut disampaikan Deni setelah menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim pada Jumat, 14 Agustus 2026. Acara tersebut bertujuan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang berlangsung di Gedung DPRD Jatim.

Program Makan Bergizi Gratis Perlu Pengawasan Ketat

Deni menilai berbagai program pemerintah memiliki arah yang positif demi kepentingan publik. Namun, implementasi di lapangan tetap memerlukan pengawasan agar tidak muncul masalah baru.

Salah satu program yang menjadi fokus perhatian Deni adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program ini mengalokasikan anggaran yang cukup besar, sehingga kualitas pelaksanaan dan keamanan pangan menjadi hal krusial.

Deni menyoroti adanya kasus keracunan pada penerima MBG, termasuk yang terjadi di wilayah Jawa Timur. Kejadian tersebut menurutnya harus menjadi bahan evaluasi mendalam bagi pemerintah.

Kami berharap memang ada tindakan tegas agar program yang menjadi program prioritas ini bisa berjalan baik, capaian juga maksimal.

Lebih jauh, Deni mengusulkan agar SPPG atau dapur MBG yang terbukti menyebabkan keracunan dapat ditutup sementara waktu. Apabila setelah evaluasi tidak terjadi perbaikan, pemerintah sebaiknya mencabut izin operasional secara permanen.

Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya.

Sebagai Penasihat Fraksi PDIP DPRD Jatim, Deni menegaskan bahwa pengawasan terhadap MBG menjadi semakin vital mengingat besarnya anggaran yang bersumber dari uang rakyat.

Ini menjadi salah satu prioritas kita karena anggaran MBG gede banget, besar sekali. Kalau tidak kemudian dimaksimalkan dengan baik, ini ada kerugian negara dan menyentuh langsung kepada siswa-siswa yang menerima.

Koperasi Desa Merah Putih Perlu Evaluasi Mendalam

Selain MBG, Deni juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang disebutkan Presiden Prabowo dalam pidatonya. Ia mengakui bahwa capaian yang dipaparkan terlihat signifikan.

Namun, Deni berpendapat pemerintah harus menyajikan data komprehensif mengenai kondisi sebenarnya. Pertanyaan utamanya bukan sekadar jumlah KDMP yang telah dibangun, melainkan berapa yang benar-benar beroperasi dan menghasilkan keuntungan.

Berapa sih KDMP yang sudah terbangun, berapa yang kemudian sudah bisa beroperasi? Kemudian mungkin kan targetnya memang ada tambahan pendapatan atau profit. Jadi coba dikalkulasi kira-kira sejauh ini sudah berapa persen yang berjalan dan profit yang didapatkan sebesar apa.

Deni mengingatkan bahwa program KDMP berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat desa. Pembangunan koperasi tersebut menggunakan skema dana desa yang harus diangsur selama enam tahun. Oleh karena itu, transparansi mengenai perkembangan dan hasil program menjadi penting agar masyarakat mengetahui apakah investasi tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi desa.

Evaluasi Objektif Capaian Pemerintah

Deni menegaskan bahwa capaian pemerintah yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan perlu dilihat secara objektif. Angka-angka tersebut harus dibandingkan dengan kondisi faktual di masyarakat.

Menurutnya, pemerintah perlu membuka data yang lebih komprehensif sehingga keberhasilan program dapat diukur secara transparan.

Kalau melihat angka-angka tadi luar biasa capaiannya. Tapi apakah ini real dengan yang terjadi di bawah, di masyarakat, itu yang memang kita serahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur.

Deni juga mendorong pemanfaatan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk hasil sensus ekonomi, untuk mengukur dampak program pemerintah secara lebih objektif. Ia mengatakan DPRD Jatim akan terus memantau bagaimana program-program prioritas pemerintah dijalankan di lapangan.

Kita akan coba kembali melihat kondisi real di masyarakat. Bagaimana pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya program-program prioritas. Sehingga masyarakat juga bisa menceritakan dampak yang dirasakan secara langsung.