Waka Komisi III Dorong Investigasi Komprehensif untuk Menyelesaikan Akar Masalah Blackout Sumatera
Solving Problems menjadi prioritas utama setelah insiden pemadaman listrik massal terjadi di beberapa daerah Sumatera. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab akar masalah blackout yang menyebabkan gangguan sistem kelistrikan sejak Jumat (22/5/2026) malam. Meskipun Wakabareskrim Nunung Syaifuddin mengklaim tidak ada indikasi tindakan sengaja atau sabotase, Sahroni mengingatkan agar semua faktor, termasuk kesalahan operasional atau kurangnya kesiapan infrastruktur, dicek secara rinci.
“Kita perlu mengetahui akar masalah Blackout Sumatera secara utuh agar dapat menyelesaikan masalah ini secara efektif. Penjelasan yang jelas sangat krusial karena kejadian ini mengganggu kehidupan masyarakat dan bisnis ratusan ribu orang,” jelas Sahroni dalam pernyataan resmi yang diterbitkan Senin (25/5/2026).
Kerugian Ekonomi dan Dampak Sosial
Solving Problems dalam konteks blackout Sumatera mencakup peninjauan kerugian yang dialami masyarakat. Pemadaman listrik melumpuhkan aktivitas sehari-hari, termasuk sistem transportasi umum, pusat perbelanjaan, dan layanan kesehatan di sejumlah kota. Penyebab utama yang dikemukakan PLN terkait dengan kegagalan transmisi 275 kV Muara Bungo-Sungai Rumbai, tetapi Sahroni menegaskan bahwa investigasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan tidak ada elemen kesalahan yang terlewat.
“Kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah, bahkan bisa lebih besar jika ada faktor yang belum terungkap. Solving Problems ini tidak hanya tentang penyebab teknis, tetapi juga kebijakan dan koordinasi antarlembaga,” tambahnya.
Penyebab Utama Pemadaman Massal
Menurut informasi yang diberikan Bareskrim, dugaan penyebab blackout berkaitan dengan faktor teknis dan cuaca ekstrem. Sementara itu, PLN UID Sumatera Utara menyebutkan bahwa gangguan terjadi karena kurangnya perawatan pada jalur transmisi. Namun, Sahroni berpendapat bahwa investigasi menyeluruh diperlukan untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Solving Problems yang diusung oleh Komisi III DPR RI bertujuan menyelidiki apakah ada kesalahan manusia atau kekurangan sistem yang menjadi faktor penyumbang utama.
“PLN sudah memberikan penjelasan, tetapi Solving Problems harus mencakup analisis menyeluruh terhadap keseluruhan rangkaian proses operasional. Dengan demikian, kita bisa memastikan penyebab akar masalah tidak terlewat,” tutur Sahroni.
Wilayah Terdampak dan Kesiapan Pemulihan
Pemadaman listrik memengaruhi berbagai wilayah seperti Kota Medan, Batam, dan Pekanbaru, dengan kerusakan mencakup jalan raya, taman kota, dan pusat komunikasi. Dalam wawancara dengan wartawan, Sahroni menyebutkan bahwa Solving Problems harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk kementerian terkait, pihak swasta, dan organisasi independen. Ia menyoroti kebutuhan untuk mengevaluasi sistem darurat dan memperkuat standar operasional PLN.
“Kita perlu mengetahui seberapa parah kerusakan pada infrastruktur listrik, serta bagaimana kesiapan pemulihan dapat ditingkatkan. Solving Problems ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kelemahan sistem secara menyeluruh,” ujarnya.
Perspektif dari Pihak Terkait
Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk menyelidiki seluruh aspek kejadian blackout. Wakil Ketua Komisi III, Sahroni, menambahkan bahwa investigasi tidak hanya berfokus pada penyebab teknis, tetapi juga melibatkan audit terhadap pengelolaan energi secara keseluruhan. Sementara itu, berbagai pihak seperti Kementerian ESDM dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan dipanggil untuk memberikan kontribusi dalam Solving Problems ini.
“Solving Problems adalah proses yang memerlukan kolaborasi antarinstansi. Jika tidak, maka permasalahan listrik akan kembali muncul di masa depan,” jelas Sahroni.
Langkah Tindak Lanjut dan Pemulihan
Pasca-blackout, berbagai langkah Solving Problems sedang diambil. Pemerintah daerah dan PLN meningkatkan pengawasan pada jaringan transmisi dan mempercepat proses pemulihan. Selain itu, DPR RI menargetkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan. Sahroni menegaskan bahwa Solving Problems tidak boleh hanya berhenti pada penjelasan kejadian, tetapi juga mencakup rekomendasi perbaikan jangka panjang.
“DPR siap mengawal Solving Problems hingga semua rekomendasi bisa diimplementasikan. Kita perlu memastikan bahwa setiap penyebab masalah benar-benar diperbaiki, bukan hanya diatasi sementara,” pungkas Sahroni.
