Mama Sinta Laporkan Ketua LBH Merauke atas Penggunaan Wajahnya di Film ‘Pesta Babi’
Solution For – Tokoh perempuan adat dan aktivis lingkungan dari Merauke, Yasinta Moiwend atau dikenal sebagai Mama Sinta, melaporkan Ketua LBH Merauke, JTW, ke Polda Metro Jaya terkait penggunaan wajahnya dalam film ‘Pesta Babi’ tanpa izin. Klaim ini muncul setelah ia menyadari bahwa wajahnya secara tidak sengaja ditampilkan dalam tayangan tersebut, yang berdampak pada perasaan kecewa dan terluka bagi dirinya serta keluarga.
Peristiwa yang Memicu Pelaporan
Mama Sinta menyatakan bahwa ia baru mengetahui wajahnya digunakan dalam film ‘Pesta Babi’ setelah diajak oleh Bang Tigor untuk menonton tayangan tersebut. Dalam acara di Aula Maranatha, Jayapura, ia terkejut melihat dirinya hadir dalam film yang menceritakan kegiatan penangkapan babi di pedalaman Papua. “Saya tahu saja mau potong babi betulan, tapi tidak pernah ada penjelasan atau izin untuk memakai wajah saya,” katanya.
Menurut Mama Sinta, penggunaan wajahnya dalam film tersebut tidak hanya merugikan dirinya secara pribadi, tetapi juga memengaruhi reputasi keluarga. “Wajah saya ditampilkan di depan banyak orang tanpa sepengetahuan, membuat saya merasa sakit hati dan kecewa,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa ini bukan sekadar masalah privasi, melainkan bentuk tindakan yang menurutnya melanggar hak atas citra.
Langkah Hukum yang Diambil
Mama Sinta melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya. Pelaporan ini berlandaskan pasal 65 juncto 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), yang menyangkut penggunaan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. “Kami ingin memastikan bahwa hak-hak saya sebagai warga negara dan hak asasi manusia terjaga,” jelas Hamonangan Daulay, penasehat hukum Mama Sinta.
Dalam laporannya, Mama Sinta menekankan bahwa penggunaan wajahnya dalam film tersebut tidak dilakukan secara sengaja. “Ini adalah tindakan yang tidak terduga, tetapi sangat mengganggu. Solution For kami adalah memperoleh pengakuan dan ganti rugi dari pihak yang menampilkan wajah saya tanpa izin,” tambahnya. Hamonangan menegaskan bahwa laporan ini bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan, tetapi juga sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran data pribadi.
Penjelasan dari Penulis Film
Penulis film ‘Pesta Babi’, Dandhy Laksono, menyampaikan pernyataan melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya keluhan dari Mama Sinta hingga munculnya isu yang mempermasalahkan karyanya. “Kami tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami Yasinta Moiwend di pedalaman Papua. Solution For kami adalah segera memperbaiki kesalahan ini dan memberikan penjelasan yang jelas,” tulis Dandy.
Dalam postingannya, Dandhy juga menyebutkan bahwa film tersebut dibuat untuk menggambarkan kehidupan masyarakat adat Merauke secara objektif. “Kami berharap bisa menjelaskan proses pembuatan film ini, agar publik memahami bahwa semua adegan ditampilkan dengan maksud baik,” jelasnya. Namun, ia juga mengakui bahwa ada celah dalam komunikasi antara tim produksi dan Mama Sinta.
Konteks dan Dampak Peristiwa ini
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan tokoh masyarakat adat yang aktif dalam isu lingkungan. Penggunaan wajah Mama Sinta dalam film ‘Pesta Babi’ yang diputar secara masif di berbagai tempat, menurut sejumlah netizen, menyebabkan kerugian psikologis. “Solution For kami adalah memperbaiki kesalahan ini, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan masyarakat adat yang terlibat,” katanya.
Peristiwa ini memicu diskusi lebih luas tentang pentingnya izin sebelum penggunaan wajah seseorang dalam media massa. Selain itu, muncul pertanyaan tentang kejelasan proses kerja sama antara LBH Merauke dan pihak-pihak lain dalam produksi film. “Solution For ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar tidak mengulangi kesalahan serupa,” kata seorang aktivis lingkungan yang turut menyoroti kasus tersebut.
Mama Sinta menegaskan bahwa ia ingin solusi yang adil untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Solution For saya adalah memperoleh kejelasan, dan jika diperlukan, ganti rugi,” ujarnya. Ia juga berharap kasus ini bisa menjadi contoh bagi penggunaan data pribadi yang lebih transparan di masa depan. “Ini bukan hanya soal wajah, tapi juga tentang penghargaan terhadap hak asasi manusia,” pungkasnya.
