Puan Maharani Minta Kebakaran Bromo Segera Ditangani Total

Puan Maharani Desak Penanganan Total Kebakaran Bromo

Wahanaberita.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan ajakan kepada pemerintah agar segera menuntaskan masalah kebakaran hutan dan lahan. Ancaman terhadap keselamatan warga menjadi perhatian utama, termasuk situasi darurat di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.

Menurut pandangan Puan, perluasan area terbakar merupakan situasi genting yang menuntut fokus penuh dari pemerintah. Hal-hal krusial yang harus ditangani meliputi pengendalian api, perlindungan ekosistem, serta jaminan keselamatan masyarakat. Laporan terkini menunjukkan luas area terbakar mencapai 520 hektare, sementara seluruh jalur wisata ditutup sementara waktu.

“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya pada Senin (10/8/2026).

Kondisi Lapangan dan Kendala Pemadaman

Kebakaran di kawasan Bromo telah berlangsung sejak Senin pekan sebelumnya dan terus meluas. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memutuskan untuk menutup seluruh akses wisata dari empat kabupaten, yaitu Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo. Selama satu minggu terakhir, api telah menghanguskan sekitar 520 hektare lahan. Hingga saat ini, kobaran api masih cukup intens dan membakar vegetasi kering di berbagai titik. Medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pemadaman.

Rekomendasi Strategis dari Puan Maharani

Merespons situasi tersebut, Puan Maharani meminta pemerintah memastikan operasi pemadaman karhutla di Bromo berjalan dengan satu komando yang kuat. Dukungan personel dan peralatan yang memadai juga menjadi prioritas. Selain itu, pengawasan ketat terhadap seluruh titik rawan diperlukan agar api yang sudah terkendali tidak kembali menyala atau menyebar ke wilayah lain.

“Prioritas saat ini harus jelas padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” lanjut Puan.

Puan juga mengingatkan pentingnya langkah-langkah efektif dalam pemadaman darat maupun udara. Arahkan operasi berdasarkan pemetaan pergerakan api, kondisi angin, vegetasi kering, serta area bernilai ekologis tinggi. Kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman warga harus terus dipantau secara berkala.

Recovery dan Dampak Ekonomi

Lebih jauh, Puan meminta pemerintah menyusun peta yang komprehensif mengenai tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, serta kawasan berisiko erosi dan degradasi lanjutan. Pemulihan kawasan Bromo tidak boleh disederhanakan hanya sebagai penanaman kembali pohon atau vegetasi.

“Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan,” ujar Puan.

Penutupan total kawasan Bromo juga membawa konsekuensi ekonomi yang perlu dihitung pemerintah sejak dini. Sebagai destinasi wisata unggulan, penutupan ini berpotensi mempengaruhi sektor pariwisata secara signifikan. Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada berbagai sektor, mulai dari jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga usaha kecil di desa-desa penyangga.

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan asesmen dampak ekonomi penutupan kawasan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal. Jika penutupan berlangsung dalam jangka panjang, dukungan pemerintah dapat diarahkan secara presisi kepada kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan. Masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo tidak boleh menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini.

Standar Ketahanan Jangka Panjang

Dalam perspektif jangka panjang, Puan Maharani meminta pemerintah menjadikan kebakaran Bromo sebagai dasar membangun standar ketahanan kawasan wisata alam strategis nasional. Kawasan Taman Nasional seperti Bromo harus memiliki pemetaan risiko kebakaran dari segala aspek, hingga lini terkecil sekalipun karena menyangkut kelestarian banyaknya vegetasi dan bahkan kehidupan masyarakat.

Puan merinci, pemetaan mulai dari tingkat tapak, sumber air pemadaman yang tersedia sepanjang musim rawan, sistem deteksi dini, personel siaga, batas aktivitas berdasarkan tingkat bahaya kebakaran, serta protokol perlindungan ekonomi masyarakat ketika destinasi terpaksa ditutup.

“Dan untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Puan.