PKS Dukung Prabowo Jika Rekrut Orang Baru di Kabinet: Tak Harus dari Partai

PKS Mendukung Rekrutmen Orang Baru dalam Kabinet: Bukan Harus dari Partai

Wahanaberita.com – Isu perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pasca-17 Agustus mulai bermunculan. Berbagai pihak, mulai dari petinggi partai hingga Istana, memberikan respons terhadap kabar tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun detikcom pada Sabtu (8/8/2026), reshuffle diperkirakan akan dilaksanakan setelah tanggal 17 Agustus 2026. Proses ini dinilai bersifat kecil-kecilan dengan fokus mengisi kekosongan jabatan yang ada.

Mardani Ali Sera, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, menyampaikan dukungannya terhadap langkah rekrutmen orang baru di Kabinet Merah Putih. Ia menekankan bahwa kriteria utama adalah kapasitas dan integritas, bukan sekadar berasal dari kalangan partai politik.

Mardani: Merit System Perlu Jadi Pertimbangan

Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Minggu (9/8/2026), Mardani menjelaskan bahwa keputusan merekrut orang baru merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, ia mengingatkan pentingnya menerapkan sistem merit dalam proses seleksi tersebut.

“Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan,” kata Mardani.

Mardani juga menyoroti perlunya reformasi birokrasi di pemerintahan. Ia mencatat bahwa Presiden Prabowo memiliki beban tugas yang cukup berat, mengingat hasil beberapa survei menunjukkan tingkat kepuasan publik yang belum maksimal.

“Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun,” ujarnya.

Prioritaskan Profesional, Bukan Hanya Orang Partai

Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan bahwa orang-orang yang dikenal publik dengan kapasitas dan integritas tinggi layak diprioritaskan. Menurutnya, profesionalisme tidak harus berpatokan pada keanggotaan partai.

“Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas,” ujarnya.

Mensesneg: Prioritas Isi Jabatan Kosong

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga memberikan klarifikasi terkait isu reshuffle. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana resmi untuk melakukan perubahan kabinet.

“Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih,” kata Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (7/8).

Prasetyo menambahkan bahwa jika perubahan memang terjadi, prioritas utamanya adalah mengisi jabatan-jabatan yang saat ini kosong karena berbagai alasan.

“Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong,” ujarnya.