Pengamat Nilai DPD Berhasil Angkat Kepentingan Daerah di STSB 2026

STSB 2026: DPD RI Ungkapkan Peran Strategis Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan

Wahanaberita.com – Direktur Rumah Politik, Fernando Emas, memberikan apresiasi atas keberhasilan DPD RI dalam menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tahun 2026. Acara yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, ini dinilai tidak hanya sukses dari sisi prosesi kenegaraan, namun juga substansi yang disampaikan.

Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah pidato Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, dengan mengangkat tema “Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat”. Menurut Fernando, forum ini berhasil menunjukkan posisi DPD sebagai representasi daerah yang menjadi bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Menurut saya, DPD RI berhasil menyelenggarakan Sidang Bersama dengan baik. Yang lebih penting, forum tersebut dimanfaatkan untuk menunjukkan posisi DPD sebagai representasi daerah sekaligus bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia,” kata Fernando dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).

Penguatan Hubungan Pusat dan Daerah

Fernando menyampaikan bahwa pidato Sultan memberikan pesan jelas mengenai pentingnya memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sultan menegaskan bahwa kedua pihak bukan lawan yang saling berhadap-hadapan, melainkan satu kesatuan dalam membangun Indonesia.

“Ini pesan yang sangat penting. Penguatan daerah tidak berarti melemahkan pemerintah pusat. Justru daerah yang kuat akan menjadi fondasi bagi Indonesia yang semakin berdaulat. Perspektif seperti ini membuat posisi DPD menjadi konstruktif,” jelas Fernando.

Agenda Legislasi dan Dukungan Presiden

Keberhasilan DPD RI juga terlihat dari kemampuannya membawa agenda daerah ke dalam proses legislasi nasional. Salah satunya adalah RUU Daerah Kepulauan yang telah diperjuangkan sejak tahun 2017 dan kini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.

“RUU Daerah Kepulauan adalah contoh konkret bahwa perjuangan DPD tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Ada proses panjang yang kemudian menghasilkan kemajuan di tingkat legislasi. Ini tentu patut diapresiasi,” paparnya.

Fernando menilai dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penyelesaian RUU Daerah Kepulauan menunjukkan bahwa agenda yang diperjuangkan DPD memiliki relevansi dengan kebutuhan pembangunan nasional.

“Kalau pemerintah memberikan perhatian dan dukungan terhadap agenda yang diperjuangkan DPD, maka ini menunjukkan bahwa DPD mampu membawa isu daerah ke dalam ruang kebijakan nasional. Tinggal bagaimana proses tersebut terus dikawal sampai menghasilkan regulasi yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucap Fernando.

Fungsi Pengawasan dan Pendekatan Kolaboratif

Selain agenda legislasi, DPD RI juga menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah. Dalam pidatonya, DPD menyatakan akan mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, APBN, pendidikan, hingga sejumlah isu lingkungan dan transformasi digital.

“Fungsi DPD memang akan semakin terasa apabila pengawasan tidak berhenti di tingkat pusat. Ketika senator turun ke daerah, melihat persoalan secara langsung, kemudian membawa temuan tersebut menjadi bahan kebijakan nasional, di situlah nilai strategis DPD semakin kuat,” ungkapnya.

Fernando juga mengapresiasi pendekatan kolaboratif yang ditunjukkan DPD RI dalam hubungan dengan DPR RI dan pemerintah. Menurutnya, hubungan antarlembaga negara akan lebih produktif apabila dibangun melalui sinergi untuk menjawab persoalan masyarakat.

“Sidang Bersama ini harus dilihat bukan hanya sebagai agenda tahunan, tetapi sebagai ruang untuk memperkuat konsolidasi antarlembaga negara. DPD, DPR dan pemerintah memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu memastikan kepentingan rakyat dan daerah mendapatkan tempat dalam kebijakan negara,” paparnya.

Ia berharap keberhasilan penyelenggaraan Sidang Bersama 2026 dapat menjadi momentum bagi DPD RI untuk memperkuat kinerja kelembagaan, khususnya dalam memperjuangkan aspirasi daerah melalui legislasi, pengawasan, dan kerja sama antarlembaga.

“Keberhasilan sidang ini seharusnya menjadi titik awal untuk kerja yang lebih konkret. Tantangan DPD ke depan adalah memastikan gagasan yang disampaikan dalam forum kenegaraan benar-benar dikawal menjadi kebijakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh daerah,” pungkasnya.