Menteri Dody Perkenalkan New Policy untuk Bersihkan Deep State di Kementerian PU
Langkah Baru Menghadapi Fenomena Deep State
New Policy – Dalam rangka mendorong reformasi internal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengumumkan New Policy yang bertujuan mengatasi masalah deep state di Kementerian PU. Pernyataan ini disampaikan seusai Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya jaringan rahasia dalam birokrasi. Dody menggambarkan deep state sebagai rayap yang merusak struktur pilar negara, termasuk birokrasi, jika tidak segera diperbaiki.
“New Policy ini menjadi langkah kunci untuk memastikan deep state tidak lagi menggerogoti kestabilan Kementerian PU. Seperti rayap yang merusak kayu, deep state juga bisa memicu kegagalan kebijakan jika tidak diatasi,” jelas Dody dalam wawancara eksklusif dengan media.
Kasus Korupsi sebagai Bukti Urgensi Reformasi
Sebagai dasar pengambilan kebijakan, Dody mengungkapkan beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kementerian PU. Dalam proyek Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, tiga orang dijatuhi tahanan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas dugaan penggelapan anggaran. Kerugian negara mencapai lebih dari Rp16 miliar, yang menurut Dody menjadi indikasi keberadaan deep state yang mengakar.
“New Policy ini terinspirasi dari kasus-kasus yang terus muncul. Dengan tiga tersangka yang ditahan, kami menyadari bahwa jaringan rahasia ini perlu dihancurkan secara sistematis,” tambah Dody.
Strategi Perubahan Struktur Internal
Dody menjelaskan bahwa New Policy mengandalkan pendekatan fumigasi, yaitu mengganti pejabat yang dianggap tidak berkinerja baik atau terlibat dalam korupsi. Ia menyebut keputusan ini sebagai bentuk perbaikan struktur, sejak eselon satu hingga kepala balai. Dody yakin bahwa kebijakan ini akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas di Kementerian PU.
“Dengan New Policy, kami mengganti pejabat yang dianggap tidak mampu. Ini bukan hanya sekadar pergantian, tetapi upaya untuk memulihkan citra Kementerian PU sebagai institusi yang bebas dari deep state,” ujar Dody.
Komentar Prabowo tentang Budaya Birokrasi
Prabowo Subianto, dalam wawancara di Hambalang pada 17 Maret 2026, menyatakan bahwa masalah deep state di Kementerian PU mencerminkan kebiasaan birokrasi yang sudah lama terbentuk. Ia mengakui bahwa keberadaan jaringan ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya di lapangan.
“Deep state ini tidak hanya tentang sistem, tetapi juga budaya. New Policy yang diterapkan Menteri Dody adalah upaya untuk memperbaiki pola pikir dan tindakan di dalam Kementerian PU,” kata Prabowo.
Implementasi New Policy dalam Praktik
Dody menegaskan bahwa New Policy akan dilakukan secara bertahap, mulai dari evaluasi kecil hingga penggantian besar-besaran. Ia juga berencana meningkatkan pengawasan internal, termasuk penggunaan teknologi untuk memantau alur dana dan keputusan pejabat. Langkah ini bertujuan meminimalkan kesempatan deep state untuk berkembang.
“New Policy bukan sekadar janji. Kami sedang melakukan audit menyeluruh dan mengganti pejabat yang tidak cocok. Ini bagian dari komitmen kami untuk bersihkan birokrasi,” jelas Dody.
Harapan untuk Masa Depan Kementerian PU
Sebagai bentuk optimisme, Dody menekankan bahwa banyak staf Kementerian PU tetap loyal dan berkomitmen pada reformasi. Ia berharap New Policy bisa menjadi paradigma baru dalam membangun institusi yang lebih sehat, transparan, dan berkinerja tinggi. Selain itu, Dody juga meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan kebijakan ini berjalan optimal.
