Latest Program: Komisi VI Dorong Penggunaan Produk Lokal untuk Konsumsi Jemaah Haji
Latest Program – Komisi VI DPR RI, dalam rangka menyukseskan program terbaru mereka, menekankan perlunya pemerintah mengoptimalkan penggunaan produk pangan dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji. Anggota Komisi VI, Nurdin Halid, menyampaikan bahwa penggunaan produk lokal tidak hanya membantu menekan ketergantungan pada impor, tetapi juga menjadi bagian dari Latest Program untuk memperkuat perekonomian rakyat.
Potensi Ekonomi Konsumsi Jemaah Haji
Berdasarkan data terkini, kegiatan haji dan umrah setiap tahunnya mampu menggerakkan sektor ekonomi sebesar Rp 60 triliun. Angka ini diperkirakan naik signifikan jika seluruh kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia, yang mencapai 221 ribu orang pada 2026, sepenuhnya dipasok dari produk lokal. Dalam sebuah wawancara, Nurdin Halid menjelaskan bahwa kebutuhan makanan jemaah haji saja mampu menghasilkan Rp 18,2 triliun, sementara umrah menyumbang total hingga Rp 60 triliun lebih. Ini menunjukkan bahwa Latest Program yang dipromosikan Komisi VI bertujuan untuk memastikan manfaat ekonomi ini berada dalam perekonomian nasional.
Dalam upaya meningkatkan ketersediaan produk lokal, Nurdin menyarankan pemerintah memperkuat sistem logistik dan katering haji. Ia menekankan bahwa selain beras dan sayuran, sektor UMKM serta koperasi juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan makanan jemaah haji. “Dengan Latest Program ini, kita bisa menggerakkan ekosistem pangan nasional, mulai dari petani, peternak, hingga produsen bumbu,” tambahnya.
Kolaborasi dengan Perusahaan Katering Arab Saudi
Nurdin Halid menyoroti perlunya kerja sama lebih dalam dengan perusahaan katering di Arab Saudi. Ia berharap lembaga seperti Danantara dan BUMN aktif berpartisipasi dalam memastikan akses terhadap produk lokal. “Pemerintah tidak boleh hanya menjadi konsumen, tetapi harus menjadi pelaku utama dalam ekosistem pasokan haji,” ujarnya. Dengan Latest Program yang digagas, Nurdin yakin bahwa kontrol atas bahan baku makanan akan lebih efektif berada di tangan Indonesia.
Menurut Nurdin, penggunaan produk lokal tidak hanya mampu menekan biaya impor, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kualitas produk yang tersedia. “Ini menjadi bagian dari Latest Program yang dirancang untuk mendukung perekonomian lokal sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan,” imbuhnya. Ia menambahkan bahwa inisiatif ini juga berdampak positif pada lingkungan, karena produk dalam negeri biasanya memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan barang impor.
Komisi VI DPR berharap Latest Program ini bisa diterapkan secara konsisten sejak persiapan haji dan umrah. Nurdin menyebutkan bahwa penguasaan rantai pasok pangan nasional untuk kebutuhan jemaah haji dan umrah perlu ditingkatkan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk instansi pemerintah dan swasta. “Kita harus memastikan bahwa setiap langkah dalam Latest Program berjalan secara terpadu, dari pemetaan kebutuhan hingga pengawasan kualitas,” jelasnya.
Dalam proses implementasi Latest Program, Nurdin menekankan pentingnya sosialisasi ke berbagai pemangku kepentingan. Ia berharap pihak katering Arab Saudi lebih terbuka terhadap kerja sama dengan produsen lokal. “Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa bahan baku yang digunakan sudah sesuai standar kualitas, agar kepercayaan jemaah haji terjaga,” tegasnya. Ia yakin dengan pendekatan ini, ekonomi rakyat akan lebih kuat.
