K3 MPR RI Beri Rekomendasi Evaluasi Implementasi Konstitusi-Tata Kelola SDA

K3 MPR RI Usulkan Peninjauan Ulang Pelaksanaan Konstitusi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Wahanaberita.com – Komisi Kajian Ketatanegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sedang merampungkan draf rekomendasi strategis untuk disampaikan kepada pimpinan lembaga. Dokumen ini memuat hasil evaluasi menyeluruh mengenai implementasi amanat konstitusi dalam empat ranah utama: otonomi daerah, demokrasi ekonomi, pembaruan agraria, serta pengelolaan sumber daya alam. Penyusunan rekomendasi ini mengandalkan kajian akademik yang mengintegrasikan perspektif para akademisi dari berbagai institusi pendidikan tinggi sebagai fondasi penguatan kebijakan ketatanegaraan.

Dialog Konstitusi di Yogyakarta

Sebagai bagian dari proses penyusunan rekomendasi, K3 MPR RI menyelenggarakan Diskusi Konstitusi yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum UII. Acara berlangsung di Auditorium Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, pada Rabu, 5 Agustus 2026. Pembahasan menyoroti implementasi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikaitkan dengan tiga ketetapan MPR, yaitu TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah, TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, serta TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 terkait Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Mandat dan Fokus Kajian Tahun 2026

Ketua K3 MPR RI, Taufik Basari, menerangkan bahwa komisi yang terdiri dari 65 tokoh dengan beragam latar belakang, termasuk para penyusun perubahan UUD 1945 periode 1999-2002, memiliki tugas melakukan kajian terhadap pelaksanaan konstitusi. Temuan kajian akan diserahkan kepada Pimpinan MPR RI sebagai rekomendasi strategis guna memperkuat pelaksanaan konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Taufik menambahkan bahwa tahun 2026 menjadi momen penting di mana K3 MPR RI memusatkan perhatian pada implementasi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 beserta tiga Ketetapan MPR yang berkaitan. Pemilihan fokus ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana amanat reformasi dalam bidang otonomi daerah, demokrasi ekonomi, pembaruan agraria, dan pengelolaan sumber daya alam telah diwujudkan dalam penyelenggaraan negara.

Kami ingin memastikan rekomendasi yang disusun benar-benar berbasis kajian ilmiah dan mencerminkan kondisi implementasi konstitusi di lapangan. Karena itu, K3 MPR RI menghimpun pandangan dari berbagai perguruan tinggi agar rekomendasi yang disampaikan kepada Pimpinan MPR RI memiliki dasar akademik yang kuat dan mampu menjawab tantangan ketatanegaraan saat ini.

Ia menegaskan bahwa forum ini tidak membahas substansi undang-undang yang menjadi kewenangan DPR bersama pemerintah. Fokus pembahasan adalah mengevaluasi implementasi norma-norma konstitusi dalam praktik penyelenggaraan negara sehingga dapat diketahui sejauh mana amanat UUD NRI Tahun 1945 telah diwujudkan dalam berbagai kebijakan publik.

Reforma Agraria: Isu yang Masih Menantang

Rektor UII, Prof. Hari Purnomo, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan K3 MPR RI yang melibatkan UII dalam forum akademik tersebut. Menurut beliau, evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam merupakan isu strategis karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan kebijakan negara.

Di sisi lain, Guru Besar Hukum Agraria UGM, Prof. Maria S.W. Sumardjono, menilai TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tetap relevan setelah lebih dari dua dekade ditetapkan. Menurutnya, berbagai persoalan yang melatarbelakangi lahirnya ketetapan tersebut, seperti konflik agraria, degradasi lingkungan, tumpang tindih regulasi, dan ketimpangan pengelolaan sumber daya alam, justru semakin kompleks.

Oleh karena itu, pemerintah dan DPR dinilai perlu mempercepat pelaksanaan amanat TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 melalui pembentukan regulasi yang terintegrasi dan penguatan agenda reforma agraria. Maria juga menyoroti lambatnya implementasi reforma agraria, meningkatnya konflik pertanahan, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi di sektor sumber daya alam.

Arah konstitusional sebenarnya telah tersedia, namun belum ditopang komitmen politik, kelembagaan penyelesaian konflik yang kuat, maupun mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.

Otonomi Daerah dan Demokrasi Ekonomi

Guru Besar Hukum Perdagangan Internasional UII, Prof. Nandang Sutrisno, mengulas implementasi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dalam perspektif perdagangan internasional. Ia menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam tidak cukup diukur dari besarnya kepemilikan negara, tetapi harus diwujudkan melalui distribusi manfaat yang adil kepada masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa kekayaan alam tidak hanya menjadi milik negara secara nominal, tetapi juga memberikan kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.