Fahira Idris Dukung Rencana TransJ Kelola Transportasi ke Kepulauan Seribu
Anggota MPR RI dari DPD RI untuk DKI Jakarta, Fahira Idris, secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kebijakan
Table of Contents
Fahira Idris Dukung Rencana TransJ Kelola Transportasi Kepulauan Seribu
Wahanaberita.com – Anggota MPR RI dari DPD RI untuk DKI Jakarta, Fahira Idris, secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kebijakan strategis ini mengalihkan pengelolaan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu dari operator lama kepada PT Transportasi Jakarta atau TransJ. Implementasi penuh rencana ambisius ini ditargetkan dimulai pada tahun 2027 mendatang.
Menurut analisis Fahira, langkah transformasi ini memiliki potensi besar untuk menciptakan kesetaraan akses transportasi bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Namun, peralihan tanggung jawab ini harus mampu menghadirkan perubahan layanan yang nyata dan bermakna, bukan sekadar pergantian nama pengelola atau penambahan unit armada baru.
Ini langkah maju untuk memastikan warga Kepulauan Seribu merasakan layanan transportasi publik yang mudah, terjangkau, terjadwal, aman, dan terintegrasi seperti warga di lima wilayah kota Jakarta. Keberhasilannya nanti bukan diukur dari siapa yang mengelola, tetapi dari seberapa besar perubahan yang dirasakan warga.
Fahira juga menyoroti pentingnya pengembangan JakLingko Laut bagi masyarakat kepulauan. Selama kunjungannya ke Kepulauan Seribu, ia kerap mendengar aspirasi warga mengenai keberadaan moda transportasi kapal yang lebih memadai. Bagi mereka, fasilitas penyeberangan ini bukan hanya pendukung sektor pariwisata, melainkan kebutuhan pokok untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, hingga urusan administrasi pemerintahan.
Rekomendasi Strategis untuk Implementasi
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan berkelanjutan, Fahira menyampaikan sejumlah rekomendasi konkret kepada Gubernur Pramono Anung. Pertama, TransJ harus berperan sebagai integrator layanan, bukan sekadar operator kapal konvensional. Konektivitas langsung antara moda transportasi laut dan darat harus terjamin mulus setelah penumpang tiba di pelabuhan utama.
Warga harus dapat berpindah dari pulau ke sekolah, rumah sakit, pasar, atau tempat kerja dengan satu sistem perjalanan yang mudah dipahami. Integrasi tidak hanya soal kartu atau aplikasi, tetapi juga kesesuaian rute dan jadwal antarmoda.
Kedua, penyediaan kuota prioritas khusus bagi pemegang KTP Kepulauan Seribu menjadi hal yang mendesak. Kelompok masyarakat rentan serta pelaku usaha lokal perlu mendapatkan kemudahan dalam pemesanan tiket, baik secara daring maupun luring. Penetapan tarif yang terjangkau dan adil melalui mekanisme subsidi terbuka juga perlu menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Ketiga, standar keselamatan pelayaran harus diterapkan secara ketat tanpa kompromi. Hal ini mencakup kelaikan armada, kelengkapan dokumen manifes, sistem informasi cuaca real-time, serta keselamatan awak kapal. Fahira menekankan urgensi pelibatan para pelaku transportasi laut lokal agar mereka tidak terpinggirkan dalam sistem baru ini.
Efisiensi tidak boleh menghilangkan mata pencaharian warga. TransJ justru dapat membangun ekosistem transportasi laut yang lebih tertib dengan menjadikan pelaku lokal sebagai bagian dari sistem.
Terakhir, Pemprov DKI Jakarta diminta melaksanakan proses peralihan secara bertahap dan terukur. Audit kelayakan armada, penyesuaian regulasi daerah, serta uji coba operasional perlu dilakukan jauh sebelum peluncuran resmi. Evaluasi layanan selanjutnya harus menggunakan indikator yang didasarkan pada pengalaman nyata penumpang di lapangan.
TransJ Laut harus menjadi tulang punggung pelayanan publik sekaligus penggerak ekonomi dan pariwisata Kepulauan Seribu. Jika enam hal ini dijalankan, warga akan lebih mudah mendapatkan tiket, membayar lebih murah, bepergian lebih aman, dan memperoleh kepastian jadwal tanpa mematikan usaha masyarakat setempat.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Rencana TransJ
Kapan rencana TransJ mulai beroperasi di Kepulauan Seribu? Rencana implementasi penuh dijadwalkan dimulai pada tahun 2027 setelah melalui proses persiapan dan uji coba operasional.
Apa saja manfaat utama bagi warga Kepulauan Seribu? Warga akan mendapatkan layanan transportasi yang terintegrasi, tarif terjangkau, jadwal yang pasti, serta konektivitas yang lebih baik dengan daratan Jakarta.
Bagaimana dengan pelaku transportasi laut lokal? Fahira menekankan pentingnya pelibatan pelaku transportasi laut lokal agar mereka tidak terpinggirkan dan dapat menjadi bagian dari ekosistem baru.
