Anggota DPR Dorong Kemenhut Tangani Teror Monyet di Inhil

Anggota DPR Mendesak Kemenhut Atasi Masalah Monyet Ekor Panjang di Inhil

Wahanaberita.com – Komisi IV DPR RI melalui anggotanya, Johan Rosihan, memberikan respons terhadap meningkatnya kasus monyet ekor panjang yang mengganggu masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Legislator tersebut mengajak Kementerian Kehutanan untuk segera merancang strategi pengendalian jumlah satwa agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Johan menjelaskan bahwa jika analisis para pakar mengonfirmasi bahwa monyet ekor panjang termasuk jenis satwa sinantropik yang memanfaatkan sumber energi tinggi dari aktivitas manusia, maka regulasi yang dibuat pun harus mencerminkan sifat konflik tersebut. Pernyataan ini disampaikan kepada media pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Lebih dari Sekadar Kehadiran Satwa Liar

Menurut Johan, perseteruan antara monyet ekor panjang dan penduduk lokal tidak hanya menyangkut kehadiran hewan liar di dekat pemukiman. Satwa tersebut juga kerap memasuki area pertanian, menghancurkan hasil tani, hingga menggigit manusia.

“Ketika sudah ada warga yang digigit, keselamatan manusia terancam, bahkan petani mengalami kerugian karena tanamannya terus-menerus dirusak, maka persoalan ini sudah menyangkut perlindungan warga dan kerugian ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Johan menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada metode penghalauan atau evakuasi setiap kali muncul masalah. Ia mengusulkan agar otoritas pusat dan daerah bekerja sama memastikan korban serangan mendapatkan perawatan medis yang layak.

“Jangan sampai masyarakat diminta menjaga satwa, sementara seluruh biaya konfliknya justru ditanggung sendiri oleh masyarakat,” ujar Johan.

Protokol Nasional dan Pengendalian Populasi

Anggota DPR dari PKS ini juga meminta Kemenhut melakukan studi mendalam mengenai populasi serta kemampuan habitat monyet ekor panjang di kawasan yang sering dilanda konflik. Pemerintah dinilai perlu memiliki alat pengendalian jumlah satwa yang terukur.

Selain itu, politikus tersebut mendorong penyusunan pedoman nasional untuk menangani satwa sinantropik. Dokumen tersebut akan mengatur prosedur penanganan sesuai dengan tingkat keparahan gangguan.

“Kemenhut perlu menetapkan protokol nasional penanganan satwa sinantropik: kapan cukup dilakukan penghalauan, kapan relokasi, kapan diperlukan pengendalian reproduksi atau populasi, dan bagaimana perlindungan serta pemulihan kerugian masyarakat,” imbuhnya.

Data Serangan di Tembilahan

Sebelumnya, kepolisian mencatat bahwa kasus penyerangan kera ekor panjang di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, telah mencapai 18 kali. Total ada 17 orang yang menjadi korban, dengan satu individu yang diserang sebanyak dua kali.

“Itu serangannya 18 kali serangan, korbannya 17, karena ada satu orang yang diserang dua kali. Serangan awal 23 Juli, tapi kemarin siang sudah kita amankan,” kata Kapolres Inhil, AKBP Donny Eko Listianto, dalam keterangannya, Jumat (7/8).

Kasus-kasus tersebut terjadi secara acak, baik di dalam maupun luar rumah. Target serangan meliputi warga yang sedang tidur, makan, bermain, beraktivitas, atau dalam keadaan lengah. Rentang waktu kejadian serangan kera ekor panjang tercatat dari 23 Juli hingga 5 Agustus 2026.