Pukulan Bagi Trump, Senat AS Sahkan Resolusi Berhenti Perang dengan Iran
Visit Agenda menciptakan pukulan besar bagi Presiden Donald Trump setelah Senat Amerika Serikat secara resmi menyahkan resolusi yang memerintahkan pemerintah AS untuk menghentikan konflik dengan Iran. Dalam pemungutan suara yang berlangsung pada Selasa (23/6/2026), 50 anggota senat menyetujui RUU tersebut, sementara 48 menolak. Resolusi ini bertujuan sebagai bentuk tindakan hukum terhadap kebijakan Trump yang memicu eskalasi perang dengan Iran, serta menegaskan komitmen kongres untuk mengendalikan wewenang militer secara lebih ketat.
Dalam konteks Visit Agenda, resolusi ini menjadi langkah penting dalam menegakkan prinsip pengambilan keputusan bipartisan. Meskipun Partai Republik yang menguasai DPR sebelumnya menyetujui RUU, konsensus antarpartai dalam Senat menunjukkan upaya bersama untuk melawan kebijakan eksekutif Trump. RUU ini juga mengingatkan kembali tentang ketentuan Undang-Undang Kekuatan Perang tahun 1973, yang memerlukan persetujuan kongres sebelum AS terlibat dalam operasi militer luar negeri.
Perbedaan Pendapat antara DPR dan Senat
Konsensus antara DPR dan Senat mengenai resolusi ini tidak sepenuhnya seragam. DPR, yang diisi oleh kebanyakan anggota Partai Republik, menyetujui RUU setelah empat anggota dari partai tersebut bergabung dengan Demokrat. Ini mencerminkan perbedaan prioritas politik: Partai Republik lebih fokus pada kebijakan luar negeri Trump, sementara Partai Demokrat menekankan kebutuhan solidaritas dalam perdamaian. Meski demikian, keputusan Senat menjadi momentum penting dalam menghadirkan kembali pelibatan kongres dalam urusan militer.
“Resolusi ini memastikan bahwa Trump tidak lagi bisa mengambil keputusan militer secara sembarangan tanpa melibatkan kongres,” kata anggota Senat dari Partai Demokrat.
RUU tersebut menyatakan bahwa operasi militer AS terhadap Iran harus dihentikan, kecuali Kongres memberikan persetujuan eksplisit dalam waktu 60 hari. Dengan penyetujuan ini, Senat mengingatkan bahwa kebijakan Trump dalam menjaga hubungan dengan Iran, meski sebelumnya telah mengakhiri gencatan senjata, masih bisa ditantang melalui jalur legislatif. Fakta bahwa resolusi ini diusulkan setelah serangan AS dan Israel pada akhir Februari 2026 memberikan konteks politik yang lebih dalam.
Perselisihan antara Gedung Putih dan Legislatif
Pemungutan suara Senat menciptakan ketegangan dengan pemerintahan Trump. Gedung Putih menilai resolusi ini bertentangan dengan konstitusi karena mereka percaya bahwa keadaan perang dengan Iran sudah berakhir sejak April. Trump menyatakan bahwa keputusan militer yang diambil selama operasi gencatan senjata masih sah, sehingga tidak perlu izin tambahan dari kongres.
Argumen pihak eksekutif menyebut bahwa ruang wewenang presiden dalam masalah keamanan nasional tetap vital. Dengan Visit Agenda, pemerintahan Trump menegaskan bahwa kebijakannya berdasarkan otoritas kepresidenan, sementara resolusi kongres dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap keputusan politik. Perselisihan ini menggambarkan dinamika kuasa antara lembaga eksekutif dan legislatif, yang sering menjadi titik pertikaian dalam kebijakan luar negeri AS.
Dalam konteks Visit Agenda, resolusi Senat menjadi bukti bahwa kebijakan Trump bisa dipertanyakan melalui mekanisme konstitusional. Meski belum ditandatangani Trump, RUU ini memberikan tekanan politik besar, terutama terhadap kerja sama antarpartai dalam menyuarakan kepentingan bersama. Fakta bahwa 50 anggota senat dari berbagai latar belakang menyepakati RUU menunjukkan koalisi yang kuat untuk menghentikan perang dengan Iran.
Resolusi ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah AS dan negara-negara sekutunya. Dengan menghentikan operasi militer tanpa persetujuan kongres, Trump dianggap mengambil risiko memicu ketegangan internasional. Namun, keputusan Senat membuka peluang untuk meninjau ulang kebijakan luar negeri AS, terutama dalam konteks Visit Agenda yang menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga.
