Wamendagri: Sinergi Daerah Penting untuk Kendalikan Karhutla
Meeting Results – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas wilayah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa sinergi antar daerah adalah kunci utama dalam mengendalikan karhutla, terutama menghadapi ancaman fenomena El Niño yang diperkirakan akan meningkat pada 2026-2027. Dalam meeting results yang berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Wiyagus memaparkan bahwa tindakan pencegahan harus dilakukan secara simultan, karena dampak kebakaran bisa merambat melebihi batas wilayah administrasi.
Pembahasan Utama dalam Rapat
Dalam meeting results ini, Wiyagus menyampaikan bahwa kementerian telah mengadakan diskusi intensif bersama para pemangku kepentingan untuk merancang strategi yang lebih efektif. Acara bertajuk ‘Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Niño 2026 dan 2027’ menjadi ruang untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya serta memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pencegahan karhutla. Ia menekankan bahwa sinergi antarwilayah bukan hanya aspek teknis, tetapi juga memerlukan komitmen politik dan kesadaran bersama dari semua pihak yang terlibat.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tidak boleh memiliki ego sektoral, dan berpikir bahwa masalah ini bukan tanggung jawab wilayah kita sendiri,” ujar Wiyagus dalam siaran pers, Kamis (18/6/2026).
Kemendagri mengingatkan bahwa peran pemerintah daerah (Pemda) harus lebih aktif dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan karhutla. Wiyagus menyebutkan bahwa kebijakan kerja sama daerah harus diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan lokal, agar bisa menjadi bagian dari sistem yang lebih kuat. Dalam meeting results, ia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan skema kerja sama lintas daerah untuk mempercepat respons terhadap kebakaran yang terjadi di wilayah satu atau lebih.
Menurut Wiyagus, beberapa langkah strategis telah ditetapkan dalam meeting results, termasuk penguatan kapasitas lembaga pemerintah daerah (LPD) dan pengelolaan sumber daya manusia. Ia menekankan bahwa regulasi yang telah diterapkan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, menjadi dasar untuk memperkuat kolaborasi antar wilayah. Selain itu, Kemendagri juga menyarankan peningkatan infrastruktur pemadam kebakaran dan sistem pemantauan di tingkat desa serta kelurahan.
Strategi Sinergi dan Tindakan Langsung
Meeting Results ini juga membahas upaya-upaya konkret untuk mengurangi risiko karhutla. Wiyagus meminta seluruh kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan, seperti program pembersihan lahan, pengelolaan sampah, dan pembangunan kebun kota. Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan dalam bentuk alokasi dana dan pembinaan teknis kepada daerah yang membutuhkan. “Strategi sinergi harus dijalankan secara terpadu, mulai dari tingkat desa hingga provinsi,” jelas Wiyagus, yang menegaskan bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan perlu dikoordinasikan dengan melibatkan semua elemen masyarakat.
Wiyagus juga mengingatkan bahwa meeting results ini bukan hanya menghasilkan rencana, tetapi juga menetapkan tanggung jawab yang jelas kepada setiap pihak. Pemda diminta memastikan bahwa kelembagaan seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berjalan efektif. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam dan pertanian harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan, karena faktor kesadaran lingkungan akan sangat memengaruhi tingkat kebakaran di masa depan. Ia menyoroti pentingnya pendidikan lingkungan dan sosialisasi berkelanjutan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah daerah.
“Di mana kerja sama dapat dilaksanakan untuk mengatasi kondisi darurat dan mendukung program strategis nasional,” imbuh Wiyagus.
Dalam meeting results, Kemendagri juga memperkenalkan mekanisme baru untuk memantau dan mengevaluasi kinerja daerah dalam menghadapi karhutla. Ia menyebutkan bahwa akan ada sistem pelaporan berkala yang wajib dilakukan oleh setiap kabupaten/kota, termasuk indikator keberhasilan dalam pencegahan kebakaran. Wiyagus berharap mekanisme ini bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan lingkungan. “Meeting Results ini menjadi titik awal untuk merumuskan perubahan-perubahan yang lebih signifikan,” tambahnya, menegaskan bahwa tindakan bersama adalah jaminan keberhasilan dalam mengatasi masalah karhutla.
