Key Strategy: MAKI Ungkap Korupsi MBG dengan Modus Harga Fiktif dan Manipulasi Tender
Key Strategy menjadi fokus utama dalam laporan terbaru dari Majelis Angket Korupsi Indonesia (MAKI), yang menyebutkan bahwa skema korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terlihat sederhana namun efektif. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengungkap bahwa praktik korupsi ini terjadi karena adanya pengaturan harga fiktif dan manipulasi dalam proses tender, yang memungkinkan para pelaku memperoleh keuntungan besar tanpa terdeteksi dengan mudah.
“Kita merasa prihatin karena sampai saat ini masih ada pejabat yang terlibat korupsi. Menurut saya, cara mereka sangat sederhana, hanya bermain harga palsu, mengatur tender, serta memangkas standar kualitas,” ujar Boyamin kepada wartawan, Jumat (5/6/2026). Ia menekankan bahwa Key Strategy yang digunakan dalam MBG terlihat seperti pertunjukan drama, di mana anggaran yang besar dipakai untuk menyembunyikan kerugian rakyat.
Modus Korupsi MBG: Manipulasi Anggaran dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Boyamin menyebutkan bahwa modus korupsi MBG diduga melibatkan pengurangan spesifikasi makanan yang disalurkan. Dengan memangkas standar kualitas, para pelaku bisa mengubah harga barang yang dipesan menjadi lebih tinggi dari harga pasar. Hal ini memicu terjadinya penggelembungan anggaran yang tersembunyi, terutama dalam pengadaan makanan dan alat bantu seperti motor listrik serta sepatu.
Dalam proses tender, Key Strategy mereka mengandalkan pengaruh pribadi untuk memastikan kontrak hanya diberikan kepada mitra yang berkepentingan. Boyamin menjelaskan bahwa pembelian kaus kaki juga menjadi bagian dari skema ini, di mana barang yang tidak relevan digunakan sebagai alat untuk mengambil keuntungan. “Kita bisa melihat bahwa mereka tidak peduli dengan efisiensi, hanya mengejar tender dan menyembunyikan keuntungan komersial,” tambahnya.
Kegagalan Pengawasan dan Keterkaitan SPPG
Kegagalan pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Meskipun terdapat mekanisme pengawasan, Boyamin menyoroti bahwa ketiga eks pejabat BGN – Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung – terlihat tidak terganggu. “Siapa yang mengawasi? Katanya ada, tapi kenyataannya tidak ada,” katanya.
Key Strategy dalam korupsi MBG juga dikaitkan dengan keberadaan Yayasan Pimpinan Guna (SPPG). Boyamin menyebutkan bahwa yayasan ini mendapatkan dana besar setiap hari berkat keterlibatan dengan para pejabat. “Keterkaitan ini memperkuat skema penggelontoran anggaran dan memudahkan terjadinya penipuan,” jelasnya. Dengan adanya hubungan tersebut, pengawasan dianggap lemah dan tidak mampu menghentikan praktik tidak profesional ini.
Presiden Prabowo dan Harapan untuk Penindasan Korupsi
Presiden Prabowo Subianto dinyatakan menunjukkan sikap tegas terhadap kasus korupsi MBG, menurut Boyamin. Ia menilai bahwa tindakan Key Strategy dalam korupsi ini memprihatinkan karena menggambarkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. “Ini menunjukkan bahwa mereka merasa aman berada di lingkaran kekuasaan, meskipun jelas terjadi penyalahgunaan wewenang,” tambahnya.
Key Strategy yang digunakan dalam MBG dianggap sebagai contoh nyata bagaimana korupsi bisa terjadi di program yang diharapkan memberi manfaat bagi rakyat. Boyamin berharap kebijakan penindasan korupsi yang diunggulkan Prabowo bisa memberikan efek domino untuk menghentikan praktik serupa. “Jika penindasan korup
