Lestari Moerdijat Dorong Peningkatan Upaya Atasi Anak Tidak Sekolah
Facing Challenges – Dalam menghadapi tantangan global yang memengaruhi ketersediaan sumber daya pendidikan, Lestari Moerdijat mengingatkan pentingnya respons cepat untuk mencegah peningkatan jumlah anak yang tidak bersekolah. Masa depan generasi muda Indonesia berisiko terancam akibat ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada akses pendidikan. Lestari, yang aktif dalam isu pendidikan, menekankan bahwa melalui peningkatan upaya yang terarah, kita dapat memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari proses belajar.
Tantangan Ekonomi dan Kebutuhan Pendidikan
“Kondisi ekonomi global yang fluktuatif berpotensi memperburuk kesenjangan pendidikan, terutama di daerah dengan anggaran pendidikan yang terbatas,” kata Lestari Moerdijat, Jumat (5/6/2026).
Kelompok anak yang tidak bersekolah terutama dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti biaya operasional sekolah dan kebutuhan keluarga untuk memprioritaskan pekerjaan. Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sekitar 76% dari anak-anak yang tidak masuk sekolah terkait dengan kesulitan finansial. Dengan melalui peningkatan upaya bersifat holistik, Lestari berharap masalah ini dapat diatasi secara lebih efektif.
Dalam wawancara terbarunya, Lestari menyoroti perlunya kerja sama antar sektor, termasuk dinas pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah daerah, untuk menciptakan program yang lebih responsif. Menyikapi tantangan ini, ia menekankan bahwa pendekatan berbasis data akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.
Perpres ATS Sebagai Langkah Strategis
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti, Rabu (3/6/2026), menyatakan bahwa Perpres Nomor 3 Tahun 2026 menjadi alat penting dalam menyelesaikan masalah anak tidak bersekolah. Dokumen ini dirancang untuk meningkatkan koordinasi antar institusi dan memperkuat mekanisme pemantauan. Dengan menghadapi tantangan yang dihadapi, pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk mencapai target penurunan jumlah anak yang putus sekolah.
Menurut laporan Kemendikdasmen per 1 April 2026, jumlah anak tidak bersekolah mencapai 3.966.858 orang. Angka ini terdiri dari 1.913.633 anak yang belum pernah sekolah, 986.755 yang putus, dan 1.066.470 yang lulus tetapi tidak melanjutkan. Menyikapi tantangan ini, Lestari Moerdijat menyarankan adanya penyesuaian pola pengajaran yang lebih fleksibel, seperti pendidikan jarak jauh atau bimbingan belajar di lingkungan masyarakat.
“Pembelajaran yang inklusif dan adaptif harus menjadi fokus utama, terutama untuk anak-anak yang mengalami kesulitan ekonomi,” tambah Rerie, anggota Komisi X DPR RI.
Dalam konteks melalui peningkatan upaya yang berkelanjutan, Lestari menekankan bahwa pemerintah perlu memperkuat program bantuan pendidikan. Hal ini termasuk pemberian subsidi untuk buku, ongkos transportasi, dan pendidikan non-formal yang bisa diakses oleh semua kalangan. Menyikapi tantangan ini, ia juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pendidikan anak, baik melalui donasi atau menjadi pendidik di tingkat lokal.
Peran Aktif Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Kebutuhan peningkatan upaya dalam mengatasi anak tidak sekolah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. Lestari Moerdijat menyoroti pentingnya peran aktif dari pemerintah daerah, seperti pengembangan sekolah-sekolah di desa dan kampung. Dengan melalui peningkatan upaya bersama, akan ada lebih banyak anak yang bisa mengakses pendidikan secara gratis dan mudah.
Menurutnya, pendidikan harus menjadi prioritas nasional dalam era krisis ekonomi. Menyikapi tantangan ini, kebijakan yang diambil perlu melibatkan partisipasi masyarakat luas, termasuk perusahaan dan organisasi nonprofit, untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama. melalui peningkatan upaya yang terkoordinasi, peningkatan kualitas pendidikan bisa menjadi jalan untuk memperkuat ekonomi Indonesia di masa depan.
