Visit Agenda: KPK Periksa Saksi dalam Kasus Korupsi Proyek Rel Sumsel
Perkembangan Penyidikan Korupsi Rel
Visit Agenda – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengembangkan kasus korupsi terkait proyek rel di Sumatera Selatan (Sumsel) dengan mengajak saksi untuk diperiksa. Pernyataan ini diungkapkan oleh Budi Prasetyo, juru bicara KPK, kepada wartawan pada Selasa (2/6/2026). Menurut Budi, penyidikan yang berlangsung saat ini merupakan lanjutan dari penyelidikan awal yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) sebelumnya.
Langkah Penyidikan dan Saksi yang Diperiksa
KPK terus mengerjakan penyelidikan kasus korupsi proyek rel di Sumsel dengan memperluas lingkup penyidikan. Dalam tahap ini, penyidik masih menggunakan sprindik umum, sehingga belum ada tersangka yang diungkapkan secara resmi. Namun, langkah untuk mengajak saksi diperlukan sebagai bagian dari proses investigasi.
Selama ini, KPK telah mengundang dua saksi untuk memberikan keterangan. Salah satunya adalah Farah Dina Eka Syamriati (FD), seorang pegawai negeri sipil (PNS) dari Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Wilayah Sumsel. Saksi lainnya adalah Anisah (ANS), yang menjabat Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana. FD tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, sementara ANS datang dan memberikan kesaksian.
Menurut Budi Prasetyo, KPK masih menunggu konfirmasi dari FD terkait keikutsertaannya dalam kasus ini. ANS, sebagai saksi yang hadir, diperiksa secara intensif dalam rangka memperjelas alur dana dan penggunaan proyek rel di Sumsel,” jelas Budi.
Kasus Korupsi dan Serapan Area
Kasus korupsi proyek rel di Sumsel pertama kali terungkap melalui OTT pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah. Setelah itu, penyidikan KPK terus dikembangkan hingga menemukan indikasi serupa di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi. Proyek rel yang menjadi fokus ini diduga terkait pengadaan dan pengelolaan infrastruktur kereta api yang menguras anggaran negara.
Dalam pernyataan resmi, KPK mengungkapkan bahwa proyek rel ini diduga terlibat dalam praktik korupsi yang mencakup pengalihan dana ke pihak-pihak tertentu. Dalam pengembangan kasus, penyidik juga mengecek keterlibatan pihak-pihak yang tidak tercatat dalam dokumen proyek. Pemeriksaan saksi menjadi bagian penting untuk memperjelas detail dan mengungkap informasi tambahan yang mungkin tersembunyi.
Keterlibatan Sudewo dan Latar Belakang
Sudewo, mantan anggota Komisi V DPR RI, menjadi salah satu tersangka dalam kasus suap terkait proyek rel. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Bupati Pati nonaktif. KPK mengungkapkan bahwa Sudewo terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan dan pemasangan rel.
Kasus ini terbuka setelah ditemukan bukti-bukti kuat yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana proyek. Sudewo diduga menerima suap dari pihak-pihak tertentu untuk mempercepat persetujuan atau pencairan dana. Dalam penyidikan, ia juga dikaitkan dengan komitmen politik yang berdampak pada keberlanjutan proyek tersebut.
Visit Agenda dalam Proses Pengungkapan
Visit Agenda yang dilakukan KPK menunjukkan komitmen lembaga antikorupsi dalam memperjelas kejanggalan terkait proyek rel. Selain FD dan ANS, KPK juga berencana memanggil saksi lain yang terkait langsung dalam pengelolaan proyek. Pemeriksaan ini menjadi salah satu cara untuk memastikan tidak ada pelaku korupsi yang terlewat dari investigasi.
KPK juga mengingatkan bahwa pemeriksaan saksi bukan hanya untuk memperkuat dugaan korupsi, tetapi juga untuk mengecek apakah ada keterlibatan pihak-pihak yang belum diketahui. Dalam visit agenda ini, KPK berharap bisa mengungkap lebih jelas peran masing-masing individu dalam penggunaan anggaran dan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kasus korupsi proyek rel Sumsel bisa menjadi contoh nyata upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.
Kesiapan Publik dan Tanggung Jawab Lembaga
Kasus korupsi proyek rel di Sumsel menarik perhatian masyarakat karena terkait dengan infrastruktur vital yang menguras anggaran besar. Visit Agenda KPK dianggap sebagai langkah transparan untuk menjawab pertanyaan publik dan menunjukkan bahwa investigasi tidak hanya berlangsung di balik layar, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang secara langsung terkait.
Dengan memperjelas proses pengembangan kasus melalui pemeriksaan saksi, KPK berharap bisa membangun kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi. Penyidikan ini juga menekankan bahwa lembaga antikorupsi bersikap adil dan objektif, terlepas dari kepentingan politik atau latar belakang saksi yang dihadirkan. Visit Agenda menjadi bagian dari upaya untuk menjaga akuntabilitas dalam setiap tahap penyelidikan.
