Special Plan: DPR Dukung Polri Berantas Judi Online
Anggota Komisi III DPR Ini Dukung Operasi Special Plan
Special Plan – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdullah, mengungkapkan dukungan terhadap operasi Special Plan yang dilakukan Bareskrim Polri untuk mengungkap dan menangkap 320 warga negara asing (WNA) serta satu warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam jaringan judi online lintas negara. Ia menekankan bahwa upaya ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk melawan kejahatan siber yang semakin mengancam keberlanjutan pembangunan nasional.
“Special Plan yang dijalankan Bareskrim Polri adalah langkah penting untuk mengatasi fenomena judi online yang merusak ekonomi dan moral masyarakat,” ujar Abdullah kepada wartawan, Selasa (13/5/2026). Ia menambahkan, operasi ini tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kemampuan aparat hukum dalam menghadapi ancaman digital.
Dalam upaya menindak judi online, Bareskrim Polri telah mengkoordinasikan operasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Lembaga Penerbangan dan Angkutan Udara (LPA) serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Operasi ini merupakan bagian dari Special Plan yang dirancang secara khusus untuk menyelidiki jaringan perjudian ilegal yang beroperasi di berbagai wilayah. Abdullah menyebutkan, penindasan harus dilakukan secara berkelanjutan hingga semua titik kejahatan digital ditutup.
Special Plan Menjadi Prioritas dalam Penegakan Hukum
Special Plan yang dicanangkan oleh Bareskrim Polri menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem hukum dalam menghadapi kejahatan siber. Abdullah menilai, keberhasilan operasi ini menjadi bukti bahwa kerja sama antarlembaga dan strategi yang terarah sangat efektif dalam menekan praktik judi online yang sudah meresahkan masyarakat. Ia berharap Special Plan tidak hanya menjadi fokus untuk kasus di Jakarta Barat, tetapi juga diaplikasikan di seluruh Indonesia.
“Special Plan ini harus menjadi model kerja dalam menangani kejahatan digital di masa depan. Penegakan hukum tidak bisa hanya terbatas pada satu kasus, tetapi harus diintegrasikan dengan penegakan hukum lainnya,” tegas Abdullah. Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menambahkan, tindakan yang diambil Polri harus didukung oleh upaya konsisten dari DPR dalam memberikan fasilitas hukum yang memadai.
Special Plan juga mencakup pelatihan dan pendidikan bagi petugas kepolisian untuk meningkatkan kemampuan dalam mengungkap jaringan judi online. Abdullah menekankan bahwa teknologi modern harus dimanfaatkan secara optimal dalam penegakan hukum. Ia menjelaskan, dengan menggabungkan kekuatan digital dan operasi lapangan, para pelaku kejahatan bisa dihentikan lebih cepat.
“Keberhasilan Special Plan bergantung pada kesiapan aparat hukum dalam menghadapi tantangan baru. Mereka harus terus belajar dan memperbarui strategi agar selalu mendahului tindakan kejahatan siber,” ujar Abdullah. Ia berharap peran DPR dalam menindak lanjuti kasus-kasus terkait judi online dapat berjalan secara transparan dan efisien.
Sebagai bagian dari Special Plan, Bareskrim Polri juga berencana memperluas operasi ke kota-kota besar seperti Surabaya dan Medan. Abdullah menyebutkan, daerah-daerah tersebut menjadi sentral pertukaran uang digital dan tempat beroperasi jaringan judi online lintas batas. Ia berharap operasi ini tidak hanya fokus pada penangkapan, tetapi juga melibatkan pelibatan masyarakat dan dunia usaha untuk memutus mata rantai perdagangan judi online.
“Dengan Special Plan, kita tidak hanya menangani kasus yang sudah terjadi, tetapi juga mencegah kejahatan di masa depan. Ini adalah langkah preventif yang sangat penting,” tambah Abdullah. Ia menegaskan bahwa dukungan dari DPR dalam berbagai bentuk, seperti pengawasan dan pemberian sumber daya, sangat dibutuhkan untuk keberhasilan operasi Special Plan.
