Menteri Sosial Gus Ipul Ajak Pemda Perbarui DTSEN di Kupang
Main Agenda – Menteri Sosial Gus Ipul menyoroti temuan dari DEN 2025 yang menunjukkan sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran. Hal ini memicu komitmen pemerintah untuk memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial dapat mencapai tujuan secara lebih akurat. Dalam acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden untuk Membangun SDM Menuju Kemandirian Ekonomi di Kupang, ia menjelaskan bahwa data yang dihasilkan dari tingkat desa menjadi kunci dalam keberhasilan program ini.
Penyusunan Data Sebagai Fondasi Kebijakan Sosial
Dalam acara yang diadakan sebagai bagian dari Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 bertema “Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh” di Aula Eltari Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Gus Ipul menekankan pentingnya transparansi dalam menyajikan data. Ia mengatakan, tidak mungkin memahami kondisi sosial di desa A di Kupang tanpa data yang dikumpulkan dari lapangan. “Kata kunci kita ini di operator data desa. Enggak mungkin ada orang bermasalah di desa A di Kupang ini kemudian bisa diketahui dari Jakarta kalau tidak ada data yang disajikan dari bawah,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, data yang akurat adalah jaminan utama bagi keberhasilan penyaluran bansos. Pemutakhiran DTSEN menjadi langkah penting untuk memastikan setiap keluarga yang memenuhi kriteria sosial dapat menerima manfaat secara adil. Proses ini menuntut kerja sama yang kuat antara Pemda, kementerian, lembaga, serta pendamping sosial, yang semua berperan dalam mengumpulkan dan memverifikasi data di tingkat lokal.
“Saya yang paling terharu dari Bapak Presiden Prabowo ini adalah ajakan kepada kami, khususnya kepada saya, mari kita mulai kerja ini dengan menyajikan data yang jujur. Datanya kita akui apa adanya, kita jujur, terbuka, setelah itu kita perbaiki,” katanya.
Dalam Main Agenda ini, Presiden Prabowo menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengelola DTSEN. Pemda, kementerian, lembaga, serta pendamping sosial harus terlibat langsung dalam memperbarui data di lapangan. Gus Ipul menegaskan bahwa kualitas data sosial merupakan faktor utama dalam mengurangi kesenjangan dan memastikan kebijakan nasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Proses pendataan yang dimulai dari tingkat RT, RW, dan musyawarah desa akan menjadi fondasi untuk mengumpulkan informasi yang valid. “Jadi Pak Gubernur, nasib saya sama Bapak tergantung mereka ini. Kalau mereka benar memasukkan (datanya), kita akan proses lebih lanjut. Kalau mereka masukinya itu sudah keliru, ya kita seterusnya akan kesulitan,” ujarnya. Pemutakhiran DTSEN juga bertujuan untuk menghindari pemungutan dana bansos yang tidak tepat sasaran, yang bisa berdampak pada ketidakadilan distribusi kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi untuk Meningkatkan Kualitas Data
Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS, mengatakan bahwa rencana rekonkiliasi dengan Dukcapil dilakukan setiap tiga bulan sebagai bagian dari upaya memperbaiki data. “Kami bekerjasama dengan Pak Mensos dan jajarannya, memutahirkan dengan metode ground check dibantu oleh pendamping PKH. Kami juga bekerjasama dengan Pemda untuk melakukan pemutahiran di tingkat lokal, dan beberapa kementerian juga membantu kami,” tambah Amalia.
Hasil pemutakhiran DTSEN pada triwulan II 2025 telah menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial. DTSEN terbaru versi April 2026 mencakup 289 juta individu dengan NIK tunggal, memungkinkan pembentukan 95,3 juta keluarga berbasis kartu keluarga. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat mengoptimalkan alokasi dana dan memastikan setiap lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang seharusnya.
Dalam Main Agenda ini, Gus Ipul memastikan bahwa kolaborasi antara Pemda NTT dan kabupaten/kota se-NTT akan menjadi kekuatan dalam mengurangi kesalahan data. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemutakhiran DTSEN tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga mampu memengaruhi kebijakan nasional. Proses ini diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga bansos bisa menjadi alat yang tepat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar bantuan sosial dan subsidi belum sepenuhnya mencapai target. Masalah ini dianggap tidak hanya disebabkan oleh pendamping PKH, tetapi juga oleh kelemahan data yang digunakan. Oleh karena itu, Main Agenda yang dipush oleh Presiden Prabowo dan Menteri Sosial Gus Ipul menjadi isyarat kuat untuk memulai perbaikan berkelanjutan. Proses pemutakhiran DTSEN di Kupang diharapkan menjadi contoh nyata dalam membangun sistem data yang lebih baik di seluruh Indonesia.
