Main Agenda: Andre Rosiade Usulkan Rest Area Umrah di Jeddah, KBRI Siap Bantu BPKH
Main Agenda mencuat dalam diskusi terkini antara Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dan para pejabat terkait dalam rangka meningkatkan kenyamanan jemaah umrah. Usulan Rosiade terhadap pembentukan zona istirahat atau rest area di Jeddah mendapat tanggapan positif dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di sana. Menurut informasi yang dihimpun, ide ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan haji sekaligus memberikan fasilitas lebih baik bagi jemaah yang menunggu sebelum kembali ke Tanah Air.
Usulan untuk Meningkatkan Pengalaman Jemaah Umrah
Andre Rosiade menjelaskan bahwa saat ini, banyak jemaah umrah yang menghabiskan waktu lama di area Corniche dan Al-Balad, terutama pada jam-jam keberangkatan pesawat yang terjadwal di malam hari atau pagi hari. Menurutnya, kondisi ini menyebabkan rasa lelah dan tidak nyaman, terlebih bagi jemaah yang berusia tua atau bawaan dana yang terbatas. “Main Agenda ini adalah untuk menghadirkan solusi yang lebih praktis dan humanis bagi jemaah umrah,” tambahnya dalam sesi diskusi yang dihadiri oleh beberapa tokoh pemerintah dan diplomat.
“Kalau jemaah umrah itu sudah ngemper sejak lama, mereka tidak bisa terus menunggu di tempat yang tidak sehat dan padat. Maka, dengan adanya rest area, mereka bisa istirahat, berbelanja, dan memperkuat pengalaman ibadah mereka sebelum kembali ke Indonesia,” ujar Andre Rosiade dalam wawancara eksklusif.
Usulan Rosiade menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan jemaah umrah. Ia menekankan bahwa pembentukan rest area bukan hanya tentang fasilitas fisik, tetapi juga kesadaran kolektif dalam memperbaiki layanan haji dan umrah. “Main Agenda ini diharapkan bisa menjadi pernyataan jelas dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengalaman jemaah, baik dari segi keuangan maupun layanan,” tutur Andre.
Kolaborasi antara BPKH dan KBRI
Dalam diskusi, BPKH dan Konsulat Jenderal RI di Jeddah menunjukkan komitmen untuk bekerja sama dalam mewujudkan zona istirahat tersebut. Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menegaskan bahwa KBRI siap memberikan fasilitas lahan atau pendampingan dalam pengembangan rest area. “KBRI bersedia memfasilitasi kebutuhan BPKH dalam hal pemilihan lokasi dan logistik,” jelasnya.
“Kalau BPKH ingin menyewa lahan untuk rest area, kami akan bantu prosesnya. Fungsi KBRI adalah menjadi mitra yang siap mengawal keberhasilan program ini,” papar Abdul Aziz Ahmad dalam sesi yang dihadiri oleh Anggota BPKH Harry Alexander serta beberapa konsulat jenderal.
Andre Rosiade juga menyebutkan bahwa rencana ini telah mendapat dukungan dari pimpinan Komite II DPR RI, Kang Cucun, serta Komisi VIII yang membidangi haji dan umrah. “Main Agenda ini sekarang menjadi prioritas dalam agenda diskusi kita, dan saya yakin akan segera terealisasi,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya kecepatan implementasi agar jemaah tidak terlalu lama mengalami keterbatasan kenyamanan selama masa menunggu di Jeddah.
Usulan rest area ini dilihat sebagai upaya mengurangi beban logistik bagi jemaah umrah yang menggunakan paket harga rendah. Dengan adanya area istirahat, jemaah tidak hanya bisa beristirahat, tetapi juga menjual produk lokal seperti souvenir yang dibuat oleh UMKM. “Pola usaha ini bisa menghasilkan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal sekaligus meningkatkan pelayanan jemaah,” papar Andre.
Dalam konteks Main Agenda, usulan ini juga diharapkan menjadi contoh keterlibatan aktif pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan haji dan umrah. Rosiade menegaskan bahwa selain keuangan, aspek kenyamanan, kesehatan, dan keterjangkauan harus menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan. “Main Agenda ini harus menjadi bantalan untuk semua kebutuhan jemaah, baik yang langsung maupun tidak langsung,” katanya.
Di sisi lain, BPKH menjanjikan bahwa zona istirahat tersebut akan segera dibangun jika ada kesepakatan antara semua pihak. “Kami akan lakukan langkah-langkah konkrit untuk merealisasikan usulan ini, terutama dengan dukungan dari KBRI yang siap memfasilitasi,” tutur Harry Alexander. Implementasi rest area di Jeddah dinilai sebagai langkah nyata dalam menciptakan sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan untuk jemaah umrah.
