Gereja Katolik Filipina Luncurkan Investigasi Independen Terkait Era Perang Narkoba Duterte
Main Agenda – Gereja Katolik Filipina secara resmi membentuk tim investigasi mandiri pada Rabu (27 Mei) untuk menyelidiki praktik pembunuhan di luar proses hukum (EJK) yang terkait dengan operasi narkoba selama masa pemerintahan mantan Presiden Rodrigo Duterte. Investigasi ini bertujuan mengungkap kekerasan yang terjadi selama enam tahun kepemimpinan Duterte, dianggap sebagai masa puncak tindakan represif terhadap pengguna narkoba. Main Agenda menjadi fokus utama dalam upaya ini, yang mencakup penyelidikan terhadap peran pihak-pihak terkait serta pengungkapan fakta-fakta yang tersisa.
Kasus Internasional dan Tantangan Persidangan Duterte
Tiga jam sebelum tim investigasi Filipina diluncurkan, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengumumkan rencana persidangan terhadap Duterte pada 30 November 2026. Dengan berada di Den Haag, ICC berharap menyelesaikan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencakup serangan massal selama operasi antinarkoba. Main Agenda dalam penyelidikan nasional ini sejalan dengan upaya ICC untuk memastikan keadilan di tingkat internasional.
Tim Investigasi: Memperkuat Kredibilitas Proses Hukum
Tim EJK terdiri dari lima anggota, termasuk Raul Pangalangan—profesor hukum yang pernah menjadi hakim di ICC—sebagai ketua. Misi ini dimulai sejak Juli 2026 dengan serangkaian wawancara publik, bertujuan mencatat pengalaman korban, keluarga, dan saksi secara sistematis. “Komisi ini dirancang untuk menjamin kisah korban, keluarga, dan saksi tetap terdengar, diverifikasi, serta tercatat secara rapi,” jelas Pangalangan. Main Agenda dalam penyelidikan ini juga mencakup penelusuran kemungkinan kesepakatan untuk mengabaikan fakta yang terjadi selama pemerintahan Duterte.
“Tindakan keras yang berdarah terjadi karena semua pihak memilih menutup mata,” tambah Pangalangan. “Kisah ini seolah menjadi bentuk kesepakatan untuk bungkam.”
Misi Penyelidikan: Mengungkap Kebenaran di Balik Kontroversi
Kardinal Pablo Virgilio David, yang tergabung dalam tim, menekankan bahwa penyelidikan ini penting untuk memulihkan martabat Filipina. “Penyelidikan ini sudah terlambat, tetapi tetap menjadi Main Agenda dalam upaya mengadili kekerasan selama masa kepemimpinan Duterte,” ujarnya. Tim ini akan menyajikan hasil penyelidikan kepada Kantor Kepresidenan, Kongres, dan Komisi Kepolisian Nasional, dengan harapan mendorong transparansi dalam proses hukum.
“Kebenaran yang terkubur bersama korban perlu diungkap,” tambah David. “Ini adalah kesempatan untuk mengadili dan memulihkan citra kita sebagai sebuah negara.”
Sejauh ini, ribuan petugas kepolisian yang terlibat dalam aksi berdarah belum menerima sanksi hukum. Pihak pembela Duterte berargumen bahwa kekerasan terjadi karena kondisi mental mantan presiden yang berdampak pada keputusan-keputusannya. Namun, Main Agenda dalam investigasi ini tetap menekankan akuntabilitas terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk peran seribu lebih petugas polisi dalam pembunuhan yang disengaja.
Peran Duterte dalam Kebijakan Antinarkoba
Duterte, yang secara resmi ditahan di Den Haag, akan menghadapi tuntutan atas kebijakan antinarkoba yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Pihak penuntut menyebutkan bahwa tindakan kekerasan selama masa jabatannya memerlukan pertanggungjawaban secara hukum. Main Agenda dalam proses ini mencakup pemecahan hubungan antara kebijakan Duterte dan kekerasan yang disebabkan oleh petugas kepolisian.
Tim pengacara Duterte menekankan bahwa tindakan penembakan oleh petugas terjadi karena situasi darurat dan kebutuhan untuk menegakkan hukum. Namun, kritikus menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan tanpa proses pengadilan menunjukkan kecenderungan untuk menyembunyikan fakta. Main Agenda investigasi ini juga mencakup analisis dampak sosial dan politik dari perang narkoba tersebut.
Sementara itu, mantan kepala kepolisian Ronald dela Rosa, yang dianggap sebagai pelaku utama implementasi kebijakan antinarkoba, kini dinyatakan buron setelah kabur dari konflik di Senat Filipina. Tantangan dalam proses ini mencakup koordinasi antara lembaga internasional dan nasional, serta keterlibatan masyarakat dalam memastikan keadilan tercapai.
