Pramono Gratiskan Retribusi Pedagang Kramat Jati Selama 6 Bulan

Enam Bulan Tanpa Beban Biaya: Pemprov DKI Buka Jalan bagi Pedagang Kramat Jati yang Direlokasi

Wahanaberita.com – Kawasan Pasar Kramat Jati di Jakarta Timur telah menjadi titik temu antara kebutuhan ruang publik dan kebutuhan ekonomi ratusan pedagang kecil selama lebih dari lima dekade. Aktivitas perdagangan di area tersebut berakar kuat sejak awal era 1970-an, menjadikan setiap upaya penataan bukan sekadar soal tata kota, melainkan soal keberlangsungan mata pencaharian ribuan keluarga. Menyadari kompleksitas itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah konkret dengan menghapuskan seluruh retribusi bagi pedagang yang dipindahkan ke lokasi binaan (Lokbin) Kramat Jati selama enam bulan penuh.

Keputusan tersebut diumumkan langsung saat Pramono meninjau kondisi lapangan di kawasan Pasar Kramat Jati pada Selasa (1/9/2026). Bagi pedagang yang selama bertahun-tahun beroperasi di pinggir jalan dan trotoar, pembebasan biaya ini menjadi bantalan transisi agar mereka tidak langsung menanggung beban finansial di tengah proses adaptasi ke lokasi baru.

Skema Biaya yang Dihapuskan

Secara nominal, retribusi yang berlaku di lokasi binaan Kramat Jati ditetapkan sebesar Rp 180.000 per bulan, setara dengan sekitar Rp 6.000 per hari. Angka tersebut memang tidak besar dalam skala ekonomi makro, namun bagi pedagang kecil yang margin keuntungannya tipis, akumulasi biaya bulanan selama berbulan-bulan dapat menjadi tekanan nyata. Dengan menghapuskan tagihan selama enam bulan, Pemprov DKI memberikan ruang napas agar pedagang dapat menyesuaikan diri tanpa tekanan finansial tambahan.

“Per bulannya Rp 180.000. Rp 180.000 per bulan atau Rp 6.000 per hari. Itu yang digratiskan selama 6 bulan,” kata Pramono saat meninjau Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (1/9/2026).

Skala Relokasi dan Arah Penempatan

Total pedagang yang masuk dalam skema penataan berkisar antara 614 hingga 640 orang. Angka ini mencerminkan betapa padat dan terlembaganya ekosistem perdagangan informal di kawasan tersebut. Pemprov DKI telah memetakan sejumlah titik tujuan agar setiap kelompok pedagang memperoleh alokasi yang sesuai dengan jenis komoditasnya.

Sebanyak 331 pedagang akan menempati area Pasar Kramat Jati Sektor 7, yang menjadi titik utama penataan. Kelompok pedagang ikan berjumlah 193 orang diarahkan khusus ke Lokbin Kramat Jati, sementara 45 pedagang kue dialokasikan ke Lokbin Cililitan. Sisanya, yakni 45 pedagang, akan diintegrasikan ke pasar-pasar lain yang dioperasikan oleh Perumda Pasar Jaya. Pembagian ini bertujuan menjaga agar rantai pasok dan kebiasaan belanja warga sekitar tidak terputus secara drastis.

Warisan Lima Dekade yang Sulit Dilepaskan

Pramono secara terbuka mengakui bahwa proses pembenahan kawasan ini bukan tugas ringan. Akar perdagangan di Kramat Jati telah tumbuh organik selama lebih dari 50 tahun, membentuk jaringan sosial, kebiasaan konsumsi warga, dan identitas komersial yang sulit digantikan dalam semalam. Setiap pedagang yang dipindahkan membawa serta relasi pelanggan yang dibangun bertahun-tahun, sehingga transisi ke lokasi baru menuntut kesabaran dan komunikasi yang intensif.

“Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, sejak awal tahun ’70-an,” ujarnya.

Konteks historis ini penting untuk dipahami: banyak pedagang di kawasan tersebut bukan sekadar mencari penghasilan harian, melainkan mewarisi tempat berdagang dari generasi sebelumnya. Penataan yang mengabaikan dimensi sosial-ekonomi semacam ini berisiko menciptakan resistensi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pendekatan yang dipilih menekankan kerja sama dan dukungan tokoh masyarakat setempat, bukan sekadar instruksi administratif dari atas.

Dimensi Ruang Publik dan Fungsi Jalan

Di balik angka-angka relokasi, terdapat alasan infrastruktur yang tak kalah krusial. Selama puluhan tahun, aktivitas perdagangan di pinggir jalan Kramat Jati telah menyempitkan badan jalan, menutup akses trotoar, dan mengganggu aliran lalu lintas. Penataan bertujuan mengembalikan fungsi jalan sebagai koridor mobilitas dan ruang publik sebagai area yang dapat diakses seluruh warga, bukan hanya sebagai lahan dagang informal.

“Selain memberikan ruang untuk para pedagang bisa mencari nafkah sekaligus mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik,” tuturnya.

Implikasinya, warga sekitar yang selama ini kesulitan melintas di area tersebut diharapkan merasakan perbaikan mobilitas secara bertahap. Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada apakah pedagang di lokasi baru mampu mempertahankan volume transaksi mereka. Tanpa itu, kawasan baru berisiko menjadi sepi dan penataan kehilangan makna ekonominya.

Model Koperasi sebagai Jangkar Ekonomi Baru

Langkah yang melampaui sekadar pemindahan fisik adalah rencana pembentukan koperasi pedagang, dengan fokus utama pada pedagang ikan. Pramono menjelaskan bahwa koperasi tersebut akan difungsikan sebagai pemasok kebutuhan ikan untuk rumah-rumah sakit yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Model ini mengubah pedagang dari penjual eceran yang rentan menjadi bagian dari rantai pasok institusional yang lebih stabil.

“Koperasi inilah yang kemudian akan menyuplai beberapa rumah sakit-rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, karena pasti di sini ikannya segar dan ikannya juga murah,” ujarnya.

Bagi pedagang ikan yang selama ini bergantung pada pembeli walk-in dengan volume tidak menentu, akses ke kontrak pasokan rumah sakit berarti kepastian permintaan yang jauh lebih besar. Koperasi juga berpotensi menekan biaya logistik melalui pembelian dan distribusi kolektif, sehingga margin keuntungan per pedagang dapat meningkat tanpa menaikkan harga jual ke konsumen akhir.

Harapan dan Syarat Keberhasilan

Pramono menutup peninjauannya dengan pesan bahwa keberhasilan penataan sangat bergantung pada kerja sama dua arah: pemerintah menyediakan infrastruktur dan kebijakan transisi, sementara pedagang dan tokoh masyarakat menerima proses dengan terbuka. Tanpa dukungan dari akar rumput, relokasi berisiko berubah menjadi pengusiran yang justru memperburuk kondisi ekonomi pedagang.

“Mudah-mudahan dengan kerja sama ini membuat hal yang mungkin dulu tidak pernah terbayangkan bisa diselesaikan, dapat diselesaikan dengan baik,” katanya.

Enam bulan masa bebas retribusi menjadi jendela waktu yang menentukan. Jika pedagang mampu membangun kembali basis pelanggan di lokasi baru sebelum masa transisi berakhir, maka skema ini berpotensi menjadi model penataan pasar informal yang lebih manusiawi di kota-kota besar Indonesia. Sebaliknya, jika adaptasi gagal dan pedagang kembali ke titik asal, seluruh investasi infrastruktur dan kebijakan akan kehilangan tujuannya. Masa depan kawasan Kramat Jati kini berada di persimpangan antara tata ruang yang tertib dan keberlangsungan ekonomi ratusan keluarga kecil.