Kapolda Malut Terima Penyerahan Senpi Ilegal Warga, Langkah Nyata Jaga Perdamaian

Wahanaberita.com – Kapolda Maluku Utara Irjen Arif Budiman menerima penyerahan senjata api ( senpi ) ilegal yang diserahkan secara sukarela dari masyarakat di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Penyerahan senpi ilegal ini menjadi langkah nyata Kepolisian dalam mencegah konflik, menjaga keamanan dan perdamaian di Maluku Utara.

Ada 16 pucuk senpi ilegal, 4 buah magasin, serta 138 butir amunisi berbagai kaliber yang diserahkan kepada polili. Senjata tersebut diserahkan oleh lima orang warga pada Rabu (12/8/2026) dari sejumlah desa di Kabupaten Halmahera Utara, yakni Desa Igobula dan Desa Seki Kecamatan Galela Selatan, Desa Gorua dan Desa Gorua Pesisir Pantai Kecamatan Tobelo Utara, serta Desa Gura, Kecamatan Tobelo.

Barang bukti senjata itu ditampilkan saat konferensi pers di Kantor Gubernur Malut, Ternate, Senin (17/8/2026) usai Upacara HUT ke-81 RI. Pengungkapan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Malut Irjen Arif Budiman bersama Gubernur Malut Sherly Tjoanda.

Irjen Arif menyampaikan keputusan masyarakat untuk menyerahkan senjata tersebut kepada Kepolisian merupakan bentuk keberanian sekaligus kesadaran hukum. Selain itu juga sebagai bentuk kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian dalam bersama-sama menjaga keamanan daerah.

"Menyerahkan senjata kepada negara adalah wujud keberanian, kesadaran hukum, dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keamanan sejati dibangun melalui kepercayaan, komunikasi, persatuan, dan kepatuhan terhadap hukum, bukan melalui kepemilikan senjata," ujarnya.

Dari 16 pucuk senjata api yang diserahkan, 11 di antaranya merupakan senjata api laras panjang dan 5 pucuk senjata api laras pendek. Sebagian besar senjata tersebut merupakan peninggalan konflik sosial pada 1999-2000 yang disimpan masyarakat.

Dalam penyerahan tersebut juga terdapat empat pucuk senjata api organik yang berasal dari Filipina. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, senjata tersebut sebelumnya disimpan dengan tujuan untuk dijual kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua pada tahun 2024.

Keberadaan senjata ilegal di tengah masyarakat bukan persoalan sederhana. Senjata tersebut berpotensi menjadi ancaman serius apabila disalahgunakan.

"Senjata yang diserahkan bukan sekadar benda. Ia adalah simbol potensi konflik yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan stabilitas daerah," ujarnya.

Dia menekankan bahwa keamanan Maluku Utara merupakan tanggung jawab bersama. Cinta tanah air, menurutnya, tidak hanya diwujudkan melalui simbol-simbol kebangsaan, tetapi juga melalui keberanian masyarakat untuk menjaga lingkungan dan menolak segala bentuk tindakan yang dapat memecah persatuan.

"Tidak ada kepentingan yang lebih tinggi daripada keselamatan masyarakat dan keutuhan NKRI," tegasnya.

Dia berharap penyerahan senjata ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Terkhusus bagi masyarakat yang masih menyimpan senjata peninggalan konflik masa lalu.

Ia mengajak masyarakat yang masih menyimpan ataupun mengetahui keberadaan senjata api ilegal untuk segera menyerahkannya kepada Kepolisian.

"Tidak perlu takut untuk melapor dan menyerahkan senjata tersebut. Yang paling utama adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah senjata tersebut jatuh ke tangan yang salah dan digunakan untuk mengancam keselamatan orang lain," ujarnya.

Irjen Arif bersama seluruh jajaran memastikan akan terus melakukan langkah-langkah persuasif, preventif maupun penegakan hukum untuk memastikan tidak ada lagi senjata api ilegal yang beredar dan berpotensi digunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun memicu konflik.