Waka DPD Yorrys Dorong Otsus Papua Diukur dari Manfaat bagi Masyarakat

Yorrys Raweyai: Keberhasilan Otsus Papua Terlihat dari Manfaat Nyata bagi Rakyat

Wahanaberita.com – Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Menurut politikus tersebut, parameter keberhasilan kebijakan ini seharusnya tidak semata-mata bergantung pada volume anggaran yang dialokasikan, melainkan pada seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh warga Papua dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menjadi penting mengingat berbagai kritik yang muncul terkait efektivitas program Otsus selama bertahun-tahun.

Ungkapan tersebut disampaikan Yorrys sebagai tanggapan atas pidato pengantar yang dibawakan oleh Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin. Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka Sidang Bersama antara DPR RI dan DPD RI yang diselenggarakan di kawasan Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus lalu. Acara ini menjadi momentum penting bagi pembahasan kebijakan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Menjaga Identitas dalam Pembangunan

Yorrys menegaskan bahwa masyarakat adat Papua harus menjadi subjek utama dalam setiap proses pembangunan. Ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan di wilayah tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik lokal, identitas budaya, sejarah, serta hak-hak masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan semangat Otsus yang bertujuan memberdayakan masyarakat Papua secara mandiri.

“Pembangunan tidak boleh menghilangkan identitas masyarakat Papua. Masyarakat adat harus dilibatkan dan menjadi bagian utama dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya,”

Menurutnya, pengelolaan dana Otsus harus dilakukan dengan prinsip tepat sasaran dan transparansi tinggi. Hal ini penting agar anggaran yang tersedia dapat benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, serta perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Transparansi dalam penggunaan anggaran menjadi kunci kepercayaan publik terhadap program Otsus.

Pembangunan Beriringan dengan Penyelesaian Masalah

Yorrys juga menilai bahwa pembangunan fisik di Papua harus berjalan paralel dengan upaya penyelesaian berbagai persoalan keamanan dan kemanusiaan. Ia menekankan bahwa proyek-proyek strategis nasional yang dilaksanakan perlu menggunakan pendekatan yang arif, dialogis, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal untuk menghindari munculnya rasa ketidakadilan. Pendekatan holistik ini diperlukan untuk memastikan pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial.

“Papua tidak bisa hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Ada persoalan keamanan, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pelayanan dasar yang harus ditangani secara bersamaan. Kita ingin pembangunan menjadi jalan keluar, bukan menambah persoalan baru,”

Peran Strategis DPD RI

Menurut Yorrys, DPD RI menempati posisi strategis dalam memastikan suara masyarakat Papua tersampaikan dalam perumusan kebijakan nasional. Ia menjelaskan bahwa aspirasi daerah perlu dikonsolidasikan dan ditindaklanjuti melalui kerja kelembagaan, khususnya melalui mekanisme Panitia Khusus (Pansus) Papua. Pansus ini menjadi wadah penting bagi penyampaian aspirasi daerah ke tingkat nasional.

“Pansus Papua harus menjadi ruang untuk mendengar langsung masyarakat, melihat persoalan di lapangan, dan menghasilkan rekomendasi yang konkret. Kita tidak boleh hanya mengidentifikasi masalah, tetapi harus mencari jalan keluarnya,”

Yorrys menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pesan yang disampaikan Ketua DPD RI dalam Sidang Bersama tersebut harus diwujudkan dalam bentuk komitmen bersama. Tujuannya adalah memperkuat Otsus sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program Otsus.

“Jangan sampai Otsus hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam manfaat yang dirasakan rakyat. Keadilan untuk Papua adalah bagian dari keadilan Indonesia. Kita ingin membangun Papua bersama masyarakat Papua, untuk kesejahteraan masyarakat Papua, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,”

Frequently Asked Questions

Apa itu Otsus Papua?

Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah kebijakan yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah Papua dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Program ini bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengelolaan sumber daya yang lebih mandiri.

Berapa lama masa berlaku Otsus Papua?

Otsus Papua pertama kali diberlakukan pada tahun 2001 dan telah diperpanjang beberapa kali. Masa berlaku Otsus saat ini berakhir pada tahun 2024, namun pemerintah sedang membahas perpanjangan lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan di Papua.

Apa saja program prioritas dalam Otsus Papua?

Program prioritas dalam Otsus Papua meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara menyeluruh.

Bagaimana peran DPD RI dalam Otsus Papua?

DPD RI berperan sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional. Melalui mekanisme Pansus Papua, DPD RI memastikan aspirasi masyarakat Papua tersampaikan dan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang konkret dan bermanfaat.