Thailand Sambut Kunjungan Pemimpin Junta Myanmar dengan Upacara Resmi
Wahanaberita.com – Kunjungan kenegaraan selama dua hari yang dimulai pada Kamis (06/08) telah membawa Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, ke ibukota Thailand. Kedatangan tersebut disambut secara resmi di Bangkok dan dianggap sebagai momen krusial untuk meningkatkan kedudukan diplomatik Myanmar di tingkat regional. Langkah ini mencerminkan upaya Thailand untuk memperkuat hubungan bilateral dengan tetangga timurnya.
Upacara dan Pertemuan di Government House
Setelah mendarat, Min Aung Hlaing menerima penghormatan melalui upacara kenegaraan lengkap dengan karpet merah. Sebuah orkestra militer memperdengarkan lagu kebangsaan kedua negara sebelum ia bersama Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, meninjau pasukan kehormatan. Upacara ini menunjukkan tingkat kehormatan yang diberikan Thailand kepada tamu istimewa dari Myanmar.
Di Government House, agenda pertemuan mencakup penandatanganan nota kesepahaman serta partisipasi dalam Forum Bisnis Thailand-Myanmar. Dalam sesi bilateral, Min Aung Hlaing menyampaikan komitmennya untuk membawa Myanmar menuju stabilitas dan demokrasi. Kedua pemimpin juga membahas berbagai isu regional yang menjadi perhatian bersama.
Myanmar kini telah kembali berada di jalur demokrasi dan sedang bergerak menuju masa depan yang lebih baik, tegas Min Aung Hlaing.
Presiden Myanmar juga menambahkan bahwa pemerintahan barunya telah memulai pekerjaan untuk mewujudkan perdamaian nasional, stabilitas, serta rekonsiliasi. Terkait hubungan internasional, ia menegaskan bahwa Thailand akan menjadi mitra penting dalam memperkuat persahabatan demi kepentingan rakyat kedua negara. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di kedua negara.
Thailand Dorong Keterlibatan Myanmar dengan ASEAN
Kunjungan ini menandai lawatan luar negeri keempat Min Aung Hlaing sejak ia dilantik sebagai presiden pada bulan April. Sebelumnya, ia telah mengunjungi tiga negara, yaitu Laos, India, dan Tiongkok. Langkah-langkah diplomasi ini menunjukkan keinginan Myanmar untuk membangun kembali hubungan internasionalnya.
Menurut laporan Reuters, Thailand menerapkan pendekatan yang dikenal sebagai calibrated re-engagement. Strategi ini bertujuan agar Myanmar dapat kembali menginisiatif perdamaian ASEAN yang sempat terhambat. Meskipun demikian, para pemimpin Myanmar masih belum diizinkan menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena belum memenuhi seluruh komitmen dalam rencana perdamaian yang disepakati pada April 2021.
Selama kunjungannya ke Indonesia pada Selasa (04/08), Anutin menyatakan bahwa Myanmar yang stabil dan damai menjadi prasyarat penting bagi persatuan ASEAN serta stabilitas kawasan. Ia juga menyebutkan bahwa kunjungan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) kepada Aung San Suu Kyi baru-baru ini mendukung pendekatan tersebut. Baca juga: Perkembangan terbaru ASEAN
Thailand merupakan teman dan mitra Myanmar. Kerja sama kedua negara akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat di kedua negara, ujar Anutin dalam pernyataan resmi.
Kritik dari Aktivis dan Pengamat HAM
Kedatangan Min Aung Hlaing memicu respons kritis dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan kelompok masyarakat sipil. Banyak pihak yang mempertanyakan legitimasi penyambutan resmi terhadap pemimpin junta Myanmar saat ini.
Justice For Myanmar menilai bahwa penyambutan resmi ini memberikan legitimasi palsu kepada Min Aung Hlaing beserta para jenderal yang memimpin Myanmar. Sementara itu, Chit Seng dari Fortify Rights berpendapat bahwa perubahan seragam militer menjadi jubah presiden setelah pemilu yang ia sebut tidak sah tidak mengubah karakter dasar pemerintahan Myanmar.
Pergantian seragam militer menjadi jubah presiden setelah pemilu yang disebutnya palsu tidak mengubah karakter dasar pemerintahan Myanmar, kata Chit Seng.
Chit Seng menggambarkan pemerintah Myanmar sebagai rezim brutal yang membunuh rakyatnya sendiri dan tidak seharusnya memperoleh legitimasi internasional. Thanida Piyachot, pakar hak asasi manusia dari Fortify Rights, juga mengkritik langkah Thailand.
Mengakui Min Aung Hlaing sebagai pemimpin yang sah dan menjabat tangan seorang penjahat perang yang berlumuran darah mengirimkan pesan yang keliru kepada warga sipil yang hidup di bawah kediktatoran militer yang tidak sah, jelas Thanida Piyachot.
Thanida mendesak Thailand dan ASEAN agar tidak lagi berlindung di balik prinsip nonintervensi serta mengambil peran yang lebih aktif dalam mendorong perubahan. Di sisi lain, Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Maria Theresa Lazaro, bulan lalu menyatakan bahwa normalisasi hubungan Myanmar dengan ASEAN masih jauh karena kepatuhan Naypyitaw terhadap rencana perdamaian terus dievaluasi.
FAQ: Kunjungan Min Aung Hlaing ke Thailand
Apa tujuan utama kunjungan Min Aung Hlaing ke Thailand? Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kedudukan diplomatik Myanmar dan memperkuat hubungan bilateral dengan Thailand sebagai mitra regional penting.
Berapa kali Min Aung Hlaing melakukan kunjungan luar negeri sejak dilantik? Ini merupakan kunjungan luar negeri keempatnya sejak dilantik sebagai presiden pada bulan April, setelah mengunjungi Laos, India, dan Tiongkok.
Mengapa aktivis HAM mengkritik penyambutan Min Aung Hlaing? Aktivis HAM menilai bahwa penyambutan resmi memberikan legitimasi palsu kepada pemimpin junta Myanmar yang masih menghadapi kritik internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia.
Apa pendekatan calibrated re-engagement yang diterapkan Thailand? Pendekatan ini bertujuan agar Myanmar dapat kembali menginisiatif perdamaian ASEAN yang sempat terhambat, sambil menunggu pemenuhan komitmen dalam rencana perdamaian April 2021.
Kapan Myanmar diharapkan dapat menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN? Myanmar masih belum diizinkan menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena belum memenuhi seluruh komitmen dalam rencana perdamaian yang disepakati pada April 2021.
