Pakar Bicara Reshuffle untuk Pulihkan Kepercayaan Publik

Analisis Reshuffle sebagai Strategi Pemulihan Kepercayaan Masyarakat

Wahanaberita.com – Adi Prayitno, yang menjabat sebagai Direktur Parameter Politik Indonesia, memberikan pandangan mendalam mengenai dinamika hasil survei terhadap pemerintahan saat ini. Ia menyoroti adanya survei internal PPI yang belum diumumkan secara resmi. Menurut Adi, pemerintah dapat memanfaatkan berbagai hasil survei dari lembaga opini publik untuk meningkatkan efektivitas kerja, termasuk melalui perubahan komposisi kabinet.

Temuan Survei PPI yang Belum Dirilis

Menyampaikan pendapatnya kepada media pada hari Kamis tanggal 6 Agustus, Adi Prayitno mengungkap data menarik dari survei PPI yang dilakukan pada Mei 2026 namun tidak dipublikasikan. Hasil tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo mencapai angka 70 persen. Namun, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara menyeluruh, khususnya para pembantu presiden, berada di angka 65 persen.

Adi mencatat adanya fenomena di mana kinerja para pembantu presiden dinilai belum optimal. Oleh karena itu, ia menyarankan agar presiden mempertimbangkan opsi reshuffle untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Survei opini publik tentu menjadi salah satu variabel penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Dan biasanya survei sifatnya situasional, fluktuatif, dinamis, dan bisa berubah dalam waktu cepat. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hasil survei opini publik? Pertama, jika temuan hasil survei make sense dengan data pemerintah, tentu perlu ada perbaikan kinerja.

Integrasi Data Internal dengan Survei Eksternal

Adi menjelaskan bahwa pemerintah memiliki data internal yang komprehensif mengenai capaian kinerja selama ini. Ia berpendapat bahwa hasil survei dari lembaga independen seharusnya digunakan sebagai bahan perbandingan.

Kedua, pemerintah tentu saja punya data internal yang komprehensif terkait dengan capaian kinerja mereka. Dan pemerintah pastinya sudah hitung-hitungan dan blue print soal kinerja. Jadi, sekalipun ada hasil survei di luar pemerintah tentunya bisa dipelajari sebagai bahan perbandingan.

Menurut Adi, jika hasil survei sejalan dengan upaya perbaikan yang telah dilakukan pemerintah, maka survei tersebut perlu dijadikan masukan konstruktif. Sebaliknya, jika hasil survei tidak sesuai dengan data pemerintah, hasilnya dapat diabaikan. Dalam sistem demokrasi, survei opini publik merupakan bagian dari partisipasi politik dalam menilai kinerja pemerintahan.

Reshuffle sebagai Solusi Mengatasi Kesenjangan Kepuasan Publik

Adi menegaskan bahwa reshuffle merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Ia kembali mengutip hasil survei PPI yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dengan kepuasan terhadap para pejabat pembantunya.

Reshuffle salah satunya untuk memulihkan kepercayaan publik. Dari data survei yang saya punya (Parameter Politik Indonesia) di bulan Mei, tapi tidak dirilis, kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo masih cukup tinggi mencapai 70 persen. Meski harus diakui, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara umum (kinerja wapres, menteri, wamen, dan para pembantu presiden) di kisaran 65 persen.

Adi menilai bahwa kinerja para pembantu presiden masih belum mencapai tingkat maksimal. Pada momen inilah, menurutnya, pergantian personel dalam kabinet menjadi sangat diperlukan.

Ada gap. Satu sisi publik puas dengan kinerja Presiden, sisi lainnya kepuasan terhadap pemerintahan secara umum berkurang. Itu artinya, kinerja pembantu presiden tak perform. Di situlah pentingnya reshuffle untuk naikkan kepercayaan publik.

Perbaikan Ekonomi dan Bansos sebagai Faktor Pendukung

Di sisi lain, Adi menyebutkan bahwa perbaikan di sektor ekonomi serta pemberian bantuan sosial dan bantuan langsung juga dinilai dapat meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Ia berharap temuan dari berbagai lembaga survei dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah ke depannya.

Selama ini pemerintah tidak terlampau menjadikan hasil survei sebagai parameter kinerja mereka. Buktinya saat kepuasan publik mencapai 80 persen, tak sedikitpun pemerintah menjadikan hasil survei itu sebagai kebanggaan. Biasa saja. Karena pemerintah punya alat ukur sendiri untuk bekerja. Apalagi saat kepuasan terhadap kinerja pemerintah turun, makin tak jadi acuan.

Kalau pemerintah anggap hasil survei itu rasional untuk masukan, sebaiknya lakukan perbaikan. Tapi kalo hasil survei dianggap tak rasional, abaikan saja.