Pengumuman! Special Plan CFD di Jalan Rasuna Said Dihentikan Sementara
Special Plan – Pemprov DKI Jakarta secara resmi mengumumkan keputusan untuk menerapkan Special Plan yang menunda pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Jalan HR Rasuna Said pada Minggu pagi ini. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan CFD yang diadakan pada pekan lalu, yang menunjukkan beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Dalam pernyataan terbaru, pihak pemerintah menyatakan bahwa Special Plan akan dilanjutkan pada bulan Juni 2026 sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan HBKB.
Hasil Evaluasi dan Kritik Terhadap Pelaksanaan CFD
Evaluasi terhadap Special Plan CFD di Jalan Rasuna Said mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa kurangnya titik putar di kedua sisi koridor dan adanya parkir liar menjadi salah satu kekurangan yang signifikan. Selain itu, aktivitas UMKM yang menyebar hingga badan jalan juga memengaruhi alur lalu lintas.
“Pelaksanaan CFD di Jalan Rasuna Said masih memiliki kekurangan, seperti kurangnya titik putar di sisi timur dan barat, serta parkir liar yang ditemukan di beberapa lokasi,” ujar Syafrin dalam keterangan persnya, Sabtu (16/5).
Beberapa proyek pembangunan di jalur alternatif seperti Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Medan Merdeka juga menyebabkan kemacetan yang mengganggu kegiatan. Syafrin menegaskan bahwa hasil evaluasi menjadi dasar untuk merevisi Special Plan agar lebih optimal. Pemerintah Daerah Istimewa Jakarta menargetkan perbaikan fasilitas pendukung dan pengaturan kegiatan masyarakat dalam beberapa minggu ke depan.
Komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk Perbaikan
Pemprov DKI Jakarta menunjukkan komitmen dalam menyempurnakan Special Plan CFD. Tim kerja yang terdiri dari berbagai perangkat daerah akan fokus pada peningkatan kenyamanan pengguna jalan serta penataan ruang publik. Syafrin juga mengatakan bahwa payung hukum untuk pelaksanaan HBKB di Jalan Rasuna Said sedang disiapkan untuk memastikan kegiatan berjalan lebih terstruktur.
“Kami akan memperbaiki fasilitas pendukung dan mengatur kegiatan masyarakat agar Special Plan di Rasuna Said dapat berjalan lebih aman, nyaman, serta efektif,” tambah Syafrin dalam wawancara terpisah.
Secara khusus, pemerintah akan memperhatikan ketidakseimbangan tinggi rendah jalan setelah pembongkaran tiang monorel. Masalah ini menyebabkan penumpukan pengunjung di Plaza Festival, yang memengaruhi penggunaan lajur bus oleh pelari dan pesepeda. Dengan revisi Special Plan, diharapkan interaksi antara warga dan pengguna jalan dapat lebih harmonis tanpa mengganggu kebutuhan transportasi harian.
Manfaat Positif dari Special Plan CFD
Sebagian besar kritik yang diberikan tidak menghilangkan manfaat positif dari Special Plan CFD. Menurut data Dishub DKI, jumlah pengunjung di kawasan Sudirman-Thamrin yang mengikuti CFD berkurang drastis. Pada 3 Mei 2026, tercatat 29.256 orang, sedangkan pada 10 Mei 2026 hanya 13.759 orang, turun sekitar 52,97%.
“Perubahan ini menunjukkan Special Plan di HR Rasuna Said mampu mengalihkan kepadatan pengunjung dari Sudirman-Thamrin, sehingga aktivitas masyarakat lebih tersebar,” jelas Syafrin.
Kehadiran CFD menjadi alternatif ruang olahraga dan ruang publik di tengah kota. Hasil pengukuran kualitas udara di sekitar lokasi saat pelaksanaan HBKB juga menunjukkan peningkatan dibandingkan hari kerja. Meski ada penurunan jumlah pengunjung, keberhasilan Special Plan dalam mengurangi polusi udara dan memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi lokal menjadi catatan positif yang perlu dilestarikan.
Sebagai langkah awal, Special Plan di Jalan Rasuna Said akan diterapkan secara terbatas hingga akhir Mei 2026. Pemprov DKI berharap pengalaman ini menjadi dasar untuk menyempurnakan HBKB di masa depan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan kota. Selain itu, pihak pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah spesifik untuk mengatasi masalah parkir liar dan penempatan UMKM yang kurang terorganisir.
Perubahan ini menunjukkan bahwa Special Plan bukan hanya tentang penundaan, tetapi juga inisiatif untuk meningkatkan kualitas acara. Pemprov DKI Jakarta menekankan bahwa evaluasi dan revisi dilakukan secara transparan, dengan melibatkan masyarakat, pedagang, dan pengguna jalan sebagai bagian dari proses. Special Plan diharapkan menjadi contoh baik dalam pengelolaan kegiatan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
