Mensos Umumkan Bansos Akan Disalurkan Melalui Koperasi Desa Merah Putih
Penyaluran Bansos Dalam Fokus Utama Agenda Kementerian Sosial
Main Agenda – Salah satu main agenda yang menjadi prioritas Kementerian Sosial (Mensos) dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi bantuan sosial (bansos) adalah penggunaan Koperasi Desa Merah Putih sebagai saluran utama. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, mengungkapkan rencana ini setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026). Menurut Gus Ipul, perubahan ini bertujuan untuk mengintegrasikan program bansos dengan struktur ekonomi lokal melalui koperasi, yang diharapkan mampu menjadi pusat distribusi lebih efektif.
Sebelumnya, Kementerian Sosial masih mengelola dua program bansos utama, yaitu bantuan pangan non tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang berbasis transfer tunai. Namun, kebijakan baru ini memperkenalkan model distribusi melalui Koperasi Desa Merah Putih, yang diklaim lebih terpadu dan mampu meminimalkan risiko penyaluran yang tidak tepat sasaran. Dalam main agenda ini, pemerintah ingin memastikan setiap tahap distribusi bansos diawasi secara ketat dan berjalan secara sistematis.
Kopdes Merah Putih Sebagai Sarana Pengelolaan Bansos
“Ke depan, kita berencana menyalurkan kedua program bansos tersebut melalui Kopdes Merah Putih. Koperasi akan memiliki pusat layanan, termasuk gerai perbankan Himbara, yang bisa memudahkan proses distribusi,” jelas Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, kebijakan ini memperhatikan adanya gerai-gerai di koperasi yang bisa menjadi titik pengelolaan bansos. “Dengan adanya gerai, kita bisa mempercepat proses penyaluran dan memastikan distribusi berjalan efisien,” ujarnya. Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengelola bansos, terutama di wilayah yang terdampak oleh inflasi dan krisis ekonomi.
Salah satu keunggulan model baru ini adalah penggunaan sistem digital yang memungkinkan pengawasan lebih ketat. Koperasi akan terhubung dengan sistem pemerintah melalui platform online, sehingga setiap transaksi bansos bisa tercatat secara real-time. Gus Ipul menekankan bahwa main agenda ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan dana sosial dan memastikan keberlanjutan program jangka panjang.
Pemerintah sedang menguji coba skema ini di sejumlah wilayah pada bulan Agustus mendatang. “Saat ini, sistem sedang diujicoba. Targetnya, pada bulan Agustus ini akan mulai diimplementasikan,” kata Gus Ipul. Uji coba ini dilakukan untuk memastikan proses penyaluran bansos melalui Kopdes Merah Putih berjalan mulus, termasuk dalam hal keterlibatan masyarakat dan kepuasan penerima manfaat.
Adapun main agenda dalam rencana ini, pemerintah ingin memperkuat kapasitas koperasi desa sebagai penyedia layanan ekonomi dan sosial. Dengan melibatkan Kopdes Merah Putih, diharapkan keberhasilan penyaluran bansos bisa diukur secara lebih akurat, serta mendorong partisipasi warga desa dalam memperbaiki kualitas hidup mereka. Gus Ipul menyebutkan bahwa kebijakan ini juga bertujuan untuk membangun sistem yang lebih inklusif, terutama bagi keluarga yang tidak terjangkau oleh program bansos sebelumnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen Kementerian Sosial untuk menyesuaikan strategi penyaluran bansos dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dalam main agenda yang diusung, pemerintah juga berencana untuk memperluas cakupan program ke wilayah lain, dengan mengutamakan koordinasi antara pusat dan daerah. “Yang utama adalah menerima instruksi Presiden dan memastikan program ini berjalan optimal,” ujarnya. Dengan model baru ini, pemerintah berharap bisa mengurangi kemungkinan korupsi atau penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
