New Policy: 1.133 Huntap Mulai Dibangun di Padangsidimpuan
New Policy – Dalam upaya menghadapi tantangan pemulihan pasca-bencana, pemerintah melalui Satgas PRR mengumumkan new policy yang bertujuan mempercepat penyelesaian hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Kota Padangsidimpuan. new policy ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk membangun kembali permukiman yang aman, tahan bencana, dan berkelanjutan. Proses peletakan batu pertama pembangunan 1.133 unit huntap di Kelurahan Pijorkoling, Selasa (14/7/2026), menandai langkah konkret dalam implementasi new policy yang berfokus pada keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelamatan kehidupan warga terdampak bencana.
Kehadiran Wakil Ketua Satgas PRR, Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, pada acara groundbreaking ini menunjukkan komitmen tinggi dari lembaga nasional dalam mendukung new policy yang diusung. Pemerintah Kota Padangsidimpuan memberikan sambutan istimewa dengan mengadakan ritual adat Angkola, termasuk pemberian ulos dan tarian tor-tor, sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Dengan new policy ini, kita bisa memastikan hunian yang lebih baik dan berkelanjutan bagi penyintas bencana,” jelas Richard dalam pidatonya.
Tahap Awal Targetkan Penyelesaian 200 Unit Huntap
Kawasan relokasi yang dicanangkan memiliki luas 27 hektare dan merupakan bagian dari new policy yang menyasar pengembangan permukiman terpadu. Area seluas 15 hektare diperuntukkan untuk hunian tetap, sementara 7,5 hektare dihabiskan untuk jalan utama dan fasilitas umum. Tersisa 4,5 hektare sebagai ruang terbuka hijau, yang mendukung keseimbangan lingkungan dan kualitas hidup warga. Dalam tahap awal, Satgas PRR menargetkan penyelesaian 200 unit hunian tetap hingga akhir tahun 2026, sebagai langkah percontoh dalam new policy yang diharapkan bisa diaplikasikan di daerah lain.
“Kawasan relokasi ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat pengembangan sosial ekonomi yang terintegrasi,” tutur Richard dalam pernyataan tertulis. New policy ini melibatkan desain berbasis partisipasi masyarakat, sehingga memastikan kebutuhan aktual dan harapan masyarakat diwujudkan dalam konsep hunian yang lebih baik.
Berdasarkan data terkini, 1.133 kepala keluarga menjadi sasaran utama dari new policy ini. Perluasan kawasan relokasi diharapkan mampu menampung kebutuhan tempat tinggal warga yang sebelumnya terpukul oleh banjir dan longsoran di daerah tersebut. Selain itu, new policy ini juga mengintegrasikan aspek ekonomi, dengan menyediakan wadah usaha mikro dan pendidikan untuk penyintas bencana. “Kita ingin memberikan solusi holistik, bukan hanya fisik, tetapi juga penguatan kapasitas warga,” tambah Richard.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pemulihan Berkualitas
Koordinasi lintas sektor menjadi kunci sukses dalam new policy ini. Satgas PRR bekerja sama dengan PTPN IV sebagai pengembang utama, serta mendapatkan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koordinator Infrastruktur. “Kolaborasi ini adalah bagian dari new policy yang dirancang untuk mempercepat proses pemulihan,” terang Abdul Rahman Nasution, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Padangsidimpuan. Pemerintah daerah juga menggandeng para tokoh masyarakat untuk memastikan kebutuhan tempat tinggal selaras dengan kondisi lokal.
“Dengan new policy, kita menciptakan permukiman yang tidak hanya aman dari bencana, tetapi juga mendorong kemandirian warga dalam jangka panjang,” ujar Abdul. New policy ini melibatkan partisipasi aktif warga, mulai dari pemilihan lokasi hingga desain hunian, sehingga memastikan kepuasan dan keberlanjutan proyek. Proses relokasi diharapkan bisa menjadi model bagi daerah-daerah lain yang terdampak bencana serupa.
Pembangunan 1.133 unit huntap ini tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga kebutuhan sosial dan ekonomi penyintas. Lahan yang dipakai diperuntukkan untuk menghasilkan hunian yang tidak hanya layak huni, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan fasilitas umum seperti pasar tradisional, pusat layanan, dan tempat ibadah. “Kita juga menyiapkan program pelatihan kerja untuk masyarakat setempat, agar mereka bisa mandiri dan mengelola lingkungan mereka sendiri,” imbuh Abdul. New policy ini dirancang sebagai bagian dari upaya nasional untuk memperkuat ketahanan bencana di Indonesia.
Dalam proses implementasi new policy, Satgas PRR juga memperhatikan aspek lingkungan dan ekosistem lokal. Ruang terbuka hijau yang disediakan dalam kawasan relokasi membantu mengurangi risiko bencana di masa depan, serta memberikan kenyamanan bagi warga. “Tujuan utama new policy ini adalah menciptakan permukiman yang bisa bertahan dalam kondisi alam yang berubah,” jelas Richard. Proyek ini diharapkan menjadi tanda bahwa pemulihan bencana tidak hanya sekadar membangun kembali, tetapi juga mendorong perbaikan kualitas hidup secara berkelanjutan.
